Ferry Fathurokhman

Ratusan Media Asing Beritakan Kasus Sendal Jepit

2012-01-09T07:12:00.000-08:00

Diunduh dari http://internasional.kompas.com/read/2012/01/06/11364285/Ratusan.Media.Asing.Beritakan.Kasus.Sandal.Jepit

http://assets.kompas.com/data/photo/2012/01/06/1132327620X310.jpeg

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus pencurian sandal jepit yang melibatkan AAL, seorang remaja 15 tahun di Palu, Sulawesi Tengah, ternyata menjadi perhatian ratusan media asing.

Media-media besar seperti BBC, CNN, ABC News, Voice of America, New York Times, International Business Times, Wall Street Journal, Radio Australia, New Zealand Herald, Hindustan Times, Washington Post, juga kantor berita Associated Press (AP) dan Agence France-Presse (AFP) memberitakan kasus yang menghadapkan AAL yang merupakan seorang pelajar SMK dengan Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng.

Ada yang menggunakan judul menarik. Kantor berita Associated Press, misalnya, menggunakan judul "Indonesians Have New Symbols for Injustice: Sandals". Sementara Voice of America menggunakan judul "Indonesian Use Sandals as Justice Symbols".

Sebagian besar media menyertakan foto tumpukan sandal kiriman warga sebagai simbol solidaritas terhadap AAL, remaja yang didakwa mencuri sandal seorang polisi, serta sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang sedang terjadi.

Hakim Pengadilan Negeri Palu, Rabu (4/1/2012) malam, memvonis terdakwa AAL bersalah dalam kasus pencurian sandal jepit milik seorang anggota polisi. Meskipun demikian, hakim sidang Romel Tampubolon tidak menjatuhkan hukuman kurungan penjara. AAL hanya dikembalikan ke orangtuanya untuk mendapatkan pembinaan.

Pada Desember 2011 lalu, berita tentang penahanan 65 anak punk di Aceh juga sempat mendunia. Peristiwa ini bahkan memicu demonstrasi komunitas punk di San Francisco di depan Konsulat Jenderal Indonesia di negara bagian California, Amerika Serikat, itu

Aksi 'Seribu Sandal' untuk Dukung AAL, Ini Tanggapan Kapolri

2012-01-02T05:29:00.000-08:00

"Indonesia adalah laboratorium hukum yang sangat luas," (Alm. Prof Satjipto Rahardjo)

(Berita di bawah ini diambil dari http://us.detiknews.com/read/2012/01/02/140843/1804675/10/aksi-seribu-sandal-untuk-dukung-aal-ini-tanggapan-kapolri)

Jakarta - Sejumlah warga menggelar aksi 'Seribu Sandal untuk Kapolri' dalam rangka mendukung bocah yang diancam 5 tahun penjara gara-gara mencuri sandal, AAL. Apa tanggapan Kapolri?

Ditemui usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara pembukaan perdagangan saham 2012, Kapolri Jenderal Timur Pradopo tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan semua proses pada pejabat polisi di Sulawesi Tengah.

"Sekali lagi kapolres, kapolda sudah menyampaikan, bahwa itu akan ada langkah-langkah lebih lanjut," kata Timur di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (2/1/2012).

Ditanya lebih pendapatnya tentang kasus ini, pria berkumis ini tak mau berkomentar lebih jauh. "Sekali lagi kapolres dan kapolda sedang ada langkah-langkah," ulangnya lagi.

Kisah ini bermula pada November 2010 ketika AAL bersama temannya lewat di Jalan Zebra di depan kost Briptu Ahmad Rusdi. Melihat ada sandal jepit, ia kemudian mengambilnya. Suatu waktu pada Mei 2011, polisi itu kemudian memanggil AAL dan temannya.

Selain diinterogasi, AAL juga dipukuli dengan tangan kosong dan benda tumpul. Kasus ini bergulir ke pengadilan dengan mendudukkan AAL sebagai terdakwa pencurian sandal. Jaksa dalam dakwaannya menyatakan AAL melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan diancam 5 tahun penjara.

Sementara itu, Polda Sulteng telah menghukum polisi penyaniaya AAL. Briptu Ahmad Rusdi dikenai sanksi tahanan 7 hari dan Briptu Simson J Sipayang dihukum 21 hari.

Sebagai bentuk protes, aksi mengumpulkan sandal untuk Kapolri pun digelar di beberapa wilayah. Berikut lokasinya:

1. Untuk wilayah Tangerang, Komplek Citra Raya Tangerang;
2. Untuk wilayah Bekasi, di Jati Asih, Jalan Gandaria Blok M no 14, Bekasi;
3. Untuk wilayah Depok Kompleks Tugu Indah no. B22;
4. Untuk Wilayah Jakarta di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat;
5. Untuk Wilayah Palembang di Jalan Basuki Rahmat No 2, Kel. Talang Aman, Kec. Ilir Timur I, Palembang.

(mad/nik)

Hari Ibu (Sang Penghuni Langit)

2011-12-24T07:07:00.000-08:00

Tulisan ini bukan milik saya, Pak Acep Purqon menuliskannya di hari ibu, di 22 Desember 2011. Selamat menikmati dan meneladaninya (Sekiranya Bunda kita sudah tiada, mendoakan dan menyambung silaturahim dengan saudara2 dan sahabat ibunda semasa hidup menjadi pengganti kita untuk berbakti kepadanya)

Dia bernama Uwais Al-Qarni.
Nama ini mungkin tidak sepopuler Umar bin Khatab ataupun Ali bin Abi Thalib bahkan mungkin sangat asing kedengarannya. Tapi Nabi berkata kepada kedua sahabatnya itu andaikan bertemu dia mintalah didoakan oleh dia. doanya sangat didengar oleh Allah swt.

apa gerangan yang membuat uwais begitu istimewa? padahal uwais tidak pernah bertemu muka dengan nabi (tapi untuk dalam hal ini ada punya keistimewaan dibanding shahabat dekat nabi tsb).

cerita ini barangkali sedikit banyak bisa menjelaskan alasan tsb.
uwais tinggal di Yaman. dia sangat menyayangi ibunya, dan selalu menjaga ibunya. ibunya sudah tua renta, tidak bisa melihat, sakit-sakitan dsb yang membuat uwais tidak bisa jauh-jauh dari ibunya. Padahal dia ingin bertemu nabi akhir zaman yang dikasihi Pencipta semesta alam (kapan lagi coba, kesempatan teramat langka). sampai suatu ketika minta izin sama ibunya menemui nabi. ibunya mengizinkan dengan satu syarat jika sudah sampai madinah segera pulang lagi. luar biasa girang uwais untuk bertemu nabi yg selama ini cuman mendengar saja dari orang yang baru pulang dari madinah.

jarak Yaman-Madinah berjarak 400km pun dilaluinya, tanpa pesawat terbang ataupun mobil. lewat perjuangan berat akhirnya bisa menemukan rumah nabi. rupanya nabi tidak sedang dirumah. ingin rasanya uwais menunggu nabi apalagi telah menempuh perjalanan jauh. tapi uwais ingat pesan ibunya untuk segera pulang jika sudah sampai madinah. demi memenuhi pesan ibunya itu dia segera bergegas pulang menempuh kembali rute 400 km madinah-yaman lagi.

ketika nabi sampai dirumah kemudian isterinya mengabarkan bahwa tadi ada tamu bernama uwais, maka nabi langsung bersabda.......

begitulah sampai nabi wafat tidak pernah uwais bertemu nabi, dan tidak pernah kedua sahabat itu menemukan uwais dalam rombongan dari yaman.

sampai suatu ketika...
uwais datang ke madinah itupun setelah ibunya wafat.
umar dan ali menemukannya dalam salah satu rombongan yaman. setelah bertemu umar dan ali menyampaikan ucapan nabi dan sesuai pesannya untuk memintakan doa dari uwais.
setelah mendoakan umar dan ali, uwais perpesan untuk semoga hari ini saja saya dikenal orang, selanjutnya tidak ingin dikenal orang lain.

sebagai bentuk penghormatan saya pada uwais al-qarni yang tidak ingin dikenal namanya maka sengaja saya beri judul Sang Penghuni langit.
dia memang tidak dikenal di bumi, tapi begitu terkenal di langit.
dia orang miskin dan pernah menderita berbagai penyakit. bahkan ketika dihadiahi baju dia pernah menolak dengan halus. jika saya mengenakan baju tsb saya khawatir orang bergunjing bahwa mungkin uwais dapat baju tersebut hasil dari mencuri atau menipu/merayu orang (khawatir membuat orang menjadi dosa karena berbuat suuzhon terhadap dirinya).

selamat hari ibu...
semoga kita bisa mengikuti jejak sang penghuni langit. yang tidak pernah bertemu tapi begitu terkenal di langit.

kalau boleh iri sama orang, mungkin saya paling iri dengan sosok orang ini. sosok, wajah, track record-nya tidak dikenal penghuni bumi, tapi begitu terkenal dan disebut-sebut oleh penghuni langit. dan semuanya sungguh karena amalan satu hal tadi. Terima kasih ibu.

‎"Takkan Kubiarkan Sayapmu Terhempas"

2011-12-24T01:26:00.000-08:00

Tulisan ini milik Pak Acep Purqon. Selamat menikmati.

(Belajar dari merpati from diary menempa jiwa menyemai cinta)

by Acep Purqon

Boleh dibilang guru pertama yang menyadarkanku akan arti cinta adalah
merpati.

Banyak pelajaran berharga yang kuperoleh selama berinteraksi dengan binatang.
sambil kucoba ingat momen indah dengan kilas balik ke negeri pandanwangi.
Masa kecilku lebih banyak kuhabiskan bersama binatang dan tumbuhan. Aku
pelihara puluhan merpati, ratusan ayam (puyuh, petelor, kampung, kalkun),
domba, kelinci, berbagai jenis ikan, burung hantu, kutilang, kucing,
bebek, kakaktua dsb lengkap dengan berbagai jenis tumbuhan percobaanku
untuk membuat mereka nyaman hidup. Tentu tak ketinggalan elang yang sering
nemplok di bahu,tangan, atau sepedaku sekedar lambang kegagahanku masa
kecil. Semuanya dibiarkan lepas tanpa kandang. Karena prinsip pertamaku
semuanya harus jinak, dan kubenci orang yang membuat burung di sangkar.

Pelajaran cinta pertama justru kuterima dari sepasang merpati. Sebutlah si
Dasar untuk yang jantan dan si Ucu untuk yang betina.
Suatu hari si Ucu betina ini hilang, sehingga si Dasar jantan murung sekali.
Kunamai Dasar karena dia unggulanku untuk lomba kecepatan terbang dengan
teknik terbang rendahnya, sementara si Ucu karena lucu dengan badannya
yang supermungil.

Kukerahkan semua analisisku terutama keterkaitan hilangnya si Ucu dengan
perjodohannya. harus kuakui perjodohan mereka termasuk sumber olokan dalam
perlombaan karena bagai langit dan bumi. Si Dasar adalah pejantan
unggulan, dia mewakili kegagahan dan keperkasaan dengan bentuk badan besar
menjulang sangat mencolok dibanding 50-an merpatiku yang lain. sementara
si Ucu berjenis kotok jenis yang paling tidak disukai pemelihara merpati
karena berbadan kecil, harga murah, kampungan, sukar diurus, gampang
kabur, gampang nyasar ikut rombongan lain , mata gelap, dsb. Sehingga
perjodohannya diperkirakan akan melahirkan keturunan yang tidak unggul.
Sempat kusesali perjodohannya, namun si Dasar sepertinya menerima apa
adanya dan dia bangga sekali dengan si Ucu. si Ucu yang sering dilecehkan
di komunitas merpati malah mendapat posisi terhormat dan terangkat
wibawanya dengan jadi betinanya si Dasar.

mungkinkah si Ucu kabur karena merpati kotok gampang "kebandang"/ ketarik
ikut rombongan merpati lain? Ataukah dia mulai merasa minder? Dimanakah
dia sekarang? Rentetan pertanyaan seolah sedang menari-nari di otakku.

Seharian sampai keesokan lusanya si Ucu tak kunjung datang. Dan si Dasar
pun mematung murung nyaris tak bergairah hidup.
Baiklah, saya harus membuat keputusan penting untuk kelanjutan hidupnya.
Saya jodohkan dengan betina baru yang lebih unggul segalanya dari si Ucu.

Menjodohkan merpati adalah perkerjaan sangat gampang. Cukup diperlukan 3-7
hari dengan menyatukannya di sebuah rumah yang ditentukan dan diisolasi
sebagai rumah tetapnya, lalu tiap pagi dimandikan dan dijemur bersama
tentunya makan bersama pula. Udah deh, seminggu kemudian menjadi
perkawinan sempurna.

Namun, pengalaman tersebut sirna oleh sikap si Dasar yang nyaris tak
bergeming disatukan dengan betina baru yang serba unggul ini. Tak ada
tanda-tanda perubahan ke arah suka kepada betina baru ini meski sudah
sampai hari ke tiga. Yang ada adalah ekspresi diam atau tiba-tiba bergerak
gelisah seperti ingin pergi ke suatu tempat.

Ok deh saya nyerah, hari berikutnya saya lepaskan si Dasar dan saya ikuti
kemanapun dia mau. Beberapa hari ini tugasku hanya ingin berdua menemani
si Dasar, mungkin dia butuh teman curhat atau nyari seseorang yang bisa
memecahkan problemnya. Pada hari ke-8, kuamati lebih seksama gerakan tiap
jamnya, dan ternyata dia selalu menuju satu tempat dan murung disitu
seolah ingin menunjukkan sesuatu kepadaku dengan rasa pasrah. Mungkin dia
pasrah melihat tuannya yang dungu yang tak mampu membaca pikiran dan
keinginannya. Penasaran dengan apa yang ada, maka aku coba bongkar apapun
yang ada disitu, dan .... astagfirullah. .
rupanya ada seekor merpati lemas dalam keadaan setengah terkubur dengan
mata tertutup. Mataku terbelalak, rupanya si Ucu, betinanya si dasar.
astagfirullah 8 hari tanpa makan dan minum mungkin manusia sudah mati.

Saya segera memastikannya, dan alhamdulillah dia masih hidup, sambil saya
perhatikan dengan lirikan sudut pandang mataku nampak ekspresi kegembiraan
luar biasa dari si Dasar.
Si Dasar segera naik ke pundakku, begitu kebiasaaanya kalau lagi gembira
atau sekedar minta makanan dengan manjanya. Dia yang selalu mimpin merpati
yang lain untuk tidak takut makan langsung di tanganku.
Mungkin rasa cinta yang besar membuat si Ucu coba bertahan hidup di lorong
tsb, mungkin juga si Dasar mencoba menyemangati dan memberikannya harapan.
Kuamati seperti bekas muntahan makanan disekitarnya. (merpati biasanya
suka saling ngasih makan bahkan saat mereka bercumbu, tentunya berbeda
saat ngasih makan anak-anaknya) .

Subhanallah, dengan segenap kemampuannya, dengan segala keterbatasannya si
Dasar mencoba tidak menyerah untuk membantu betinanya yang terperangkap
dan terkubur di sela-sela tanah. Kisah dramatis macam apa yang hendak
Allah pertontonkan padaku? Si Dasar yang otaknya saja ngak nyampe sebesar
ujung kuku kelingkingku, rupanya punya rasa cinta yang jauh melebihi
ukuran badannya. Lama aku termenung.

Manusia yang suka menganggap jelek instink binatang mungkin mengambil
jalan pintas dengan menerima betina baru yang super segalanya dan
membiarkan si Ucu sekarat karena toh lagipula mustahil bisa menolongnya,
tak mungkin bisa menggeser barang yang menghimpitnya. Namun tidak demikian
dengan pikiran si Dasar. Dengan sedikit mikir dia percaya manusia bisa
diperbantukan.

Menakjubkan, 8 hari nyaris terkubur tanpa makan. Dalam keadaan sekarat
mereka mencoba saling menghidupkan semangat. Rasa cinta yang tulus
nampaknya menjadi sumber energi terbesar untuk tetap mencoba bertahan
hidup.

saya tahu si Dasar tidak bisa bilang langsung terima kasihnya dengan
ucapan. Namun dari ekspresi gerak tubuhnya nampak sekali ingin bilang kata
itu andai dia bisa. Dia bolak-balik antara naik pundak, memanjat kepalaku
dan lalu mengitari si Ucu isterinya dan tak ingin jauh-jauh dari posisi si
Ucu. Seolah memastikan dan ingin berteriak kepadaku dan seluruh komunitas
merpati, "isteriku masih hidup...isteriku masih hidup.."

Setelah saya treatment 3 hari untuk recovery tubuh si Ucu dengan treatment
kehangatan dan isolasi. Nampak hari-hari berikutnya adalah hari-hari
kebahagiaan buat pasangan si Dasar-Ucu.
perlahan tapi pasti tubuh si Ucu mulai bisa bergerak dan sudah mulai
belajar mengepak-ngepakan sayapnya. Belajar terbang dari nol lagi. Dengan
gerakan memutarnya si Dasar mengitari si Ucu seolah memberi semangat, ayo
isteriku, kamu pasti bisa. Meski dia juga siap menerima nasib barangkali
sayap isteriku memang sudah patah.
Sebagaimana pertama langit kuarungi bersamamu. ku ingin jejak terakhir
lukisan di langit juga bersamamu.

Hari-hari berikutnya si Ucu tambah bugar dan secara dramatis si Ucu sudah
bisa mengepakkan kedua sayapnya, dan mulai terbanglah mereka berdua
keangkasa tinggi dengan pluit nyaringnya bagai saat pertama mereka berdua
terbang.

Mungkin benar ungkapan merpati tidak pernah ingkar janji.
bahkan setelah saya jodohkan beberapa hari dengan betina lain si Dasar
lebih memilih mencari lokasi pasangannya dengan berjuang sekuat tenaga
atau meminta bantuan tenaga manusia demi menyelamatkan pasangannya dengan
menunggunya dengan penyelamatan yang sangat dramatis.

Saya yakin, banyak berinteraksi dengan binatang akan membangkitkan nilai
kemanusiaan yang hakiki. Kadang tidak mudah berkomunikasi dengan bahasa
mereka. Namun cinta adalah bahasa yang universal. Saya cukup bersedih
melihat anak sekarang kurang berinteraksi dengan binatang dan alam.
Bagaimana mungkin mengapresiasi cinta pada pohon beton. padahal ilmu dari
dunia binatang sangat berlimpah.

Hari itu Allah mengajariku makna cinta dari merpati dan saat si Dasar dan
si Ucu hinggap di kedua pundakku setelah terbang dari langit seolah si
Dasar berbisik lirih ke telingaku dan terucap janji manis "meski dengan
segala keterbatasan kemampuanku, takkan kubiarkan sayapmu terhempas... "

Jogja dan Pluralisme

2011-12-20T00:41:00.000-08:00

Semua berawal dari tulisan Arif Budiman dan Nofrizaldi yang dimuat dalam situs www.lenteratimur.com tentang perlawanan masyarakat Yogyakarta terhadap terhadap wacana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beberapa waktu lalu sempat memanas. Ada sesuatu yang menarik tentang Yogyakarta. Nama awal Yogyakarta adalah Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah nama kesultanan yang didirikan Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran Mangkubumi) pada tahun 1755. Yogyakarta belakangan secara tak resmi juga umum disebut sebagai Jogja dan disatukan dengan tagline wisata yang menyertainya “Jogja, Never Ending Asia”. Saya mengikuti saran tulisan Arif Budiman untuk menyusuri jalan-jalan di Jogja dan menemukan banyak spanduk dan baliho yang pada intinya menginginkan ketetapan keistimewaan Jogja berlandaskan sejarah keistimewaannya. Spanduk dan baliho tersebut seolah menjadi pesan pengingat bagaimana sejarah Jogja menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sama halnya dengan Aceh, Jogja merupakan daerah dan kerajaan tersendiri yang telah berdaulat sebelum Indonesia merdeka hingga akhirnya menyatakan mendukung dan rela bergabung dengan Indonesia. Spanduk dan baliho ini merupakan simbol kecintaan mereka terhadap pemimpin dan daerahnya. Saya ingin mengetahui Jogja lebih dalam lagi, Jogja dalam pandangan warga asli dan pendatang yang bermukim di Jogja.

Rasa ingin tahu tersebut membawa saya berkenalan dengan penarik becak yang biasa mangkal di Stasiun Tugu Jogja. Wahyu namanya. Namun ia lebih dikenal sebagai Wahyu gondrong, ini karena rambutnya yang gondrong sepunggung. Menjelang malam, Wahyu biasa mangkal di dekat pusat angkringan kopi joss, bersebelahan dengan stasiun tugu Jogja. Kopi joss adalah minuman wisata khas jogja, kopi hitam yang ditambahkan bara arang. Suara joss dari bara saat dimasukan dalam kopi panas itulah yang nampaknya dijadikan nama minuman ini. Kabarnya kopi ini efektif untuk mencegah masuk angin. Saya selalu menyempatkan mampir ke tempat ini setiap kali singgah ke Jogja.

Wahyu orang Jogja asli. Gurat wajahnya mengabarkan usia empatpuluh tahun. Wahyu nampak senang dan bangga sebagai warga asli Jogja. Anak tertuanya kini kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM). Jogja diakuinya sebagai kota teraman. Satu hal yang menarik adalah bahwa Ia sangat menghormati sultannya, Sultan Hamengkubuwono X.

“Sultan itu mas, kalau ada kerusuhan tau-tau datang, entah datangnya dari mana, dengan kedatangan sultan masalahnya jadi beres, kadang-kadang kita tidak tahu kalau ada sultan di sekitar kita,” paparnya pada suatu malam. Barangkali terdengar mistis, namun itulah cara sederhana Wahyu dalam menyampaikan apa yang ia rasakan. Peran Sultan sangat terasa di Jogja.

Cerita ini mengingatkan saya pada Bung Karno yang pernah ‘menyamar’ menjadi warga biasa di Pasar Senen di malam hari atau Umar Bin Khattab yang biasa berkeliling malam melihat keadaan warganya. Saya membatin apakah sultan juga sering melihat warganya dengan membaur tanpa diketahui. Mengontrol ritme ketenteraman di Jogja.

Aman dan ramahnya Jogja ternyata bukan bualan warga asli Jogja. Carol Noreen Lolly, pengajar native Bahasa Inggris dari Maine Amerika pada Pusat Pelatihan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya UGM ini punya pengalaman lain tentang Indonesia dan Jogja. Carol seorang backpacker, maka ia memutuskan untuk ke Indonesia melalui jalan darat dan laut. Menyeberang dari Singapura dan berlabuh di sebuah pulau di Indonesia. Pengalaman buruk segera dialaminya. Seorang lelaki menguntitnya kemana pun ia pergi. Menginap di hotel melati yang kotor ditambah pemilik hotel yang mabuk berat. “Bad scenario,” kenangya.
Ia kaget melihat Indonesia dan hampir akan meninggalkan Indonesia hingga ia mengenal dan ‘tersangkut’ di Jogja.
“Saya sampai di Jogja dan mulai menyukainya, maka saya membeli sepeda motor dan tinggal disini. Sekarang kemana-mana saya memakai sepeda, motor sudah saya jual, saya suka Jogja,” katanya.

Jogja punya pemimpin yang dicintai rakyatnya dan ini telah berlangsung lama dan bergenerasi. Dalam catatan sejarah, di awal pendirian UGM, Sultan Hamengkubuwono IX meminjamkan ruangan keraton untuk ruang kuliah. Hingga saat ini, peran sultan tetap dirasakan manfaatnya oleh warga Jogja. Menurut Wahyu, Jogja adalah versi mininya Indonesia, semua suku ada di sini. Maka jangan heran jika kita dapat menemukan jenis makanan beragam di Jogja mulai dari Mie Aceh, bubur jagung Manado hingga papeda yang berbahan dasar sagu dari Timur Indonesia.

Sebagaimana umum terjadi, keragaman suku selalu memiliki potensi konflik. Namun sultan punya cara tersendiri menanganinya. Rudi Yusuf, Dosen Bahasa Jepang di Makasar yang pernah kuliah di Jogja menjelaskan peran sultan dalam menyelesaikan masalah. Pernah satu ketika di tahun 2007, terjadi pertikaian antar dua suku. Awalnya mereka bertemu di angkringan, saling pandang hingga terjadi perkelahian. Pertikaian meluas hingga saling serang antar asrama suku tersebut. Empat buah motor dibakar. Kerusuhan lebih besar siap terjadi, bala bantuan siap berdatangan menggunakan banyak bis. Sultan turun tangan. Perwakilan kedua suku dipertemukan, sultan ada di sana, dengan satu kalimat sederhana, persoalannya menjadi selesai.

“Jangan membuat kerusuhan di Jogja, kalau masih bertikai, kalian tak diizinkan belajar di Jogja, silahkan meninggalkan Jogja,” kenang Rudi menirukan sultan.

Kedua suku tersebut berdamai, empat buah motor yang dibakar diganti oleh pihak yang membakar. Ini menarik, sebab misalnya, di saat konsep restorative justice—peradilan yang bersifat memulihkan para pihak—dikaji dan dikembangkan kriminolog John Braithwaite di Australia, di Jogja restorative justice sudah dilakukan.

“Sultan orangnya lembut tapi tegas,” lanjut Rudi. Rudi mengaku banyak belajar berinteraksi di Jogja.
“Di daerah saya, menatap mata itu merupakan hal yang harus dihindari karena dapat dianggap menantang, tapi di Jogja ternyata orang biasa menatap mata, saling sapa dan tersenyum, Jogja telah mengubah cara pandang saya,” kenang Rudi.

Rudi tidak berlebihan, suatu saat jika mampir ke Jogja, singgahlah di suatu tempat dan anda akan merasakan keramahan Jogja di tengah keberagaman.

Kisah Saljuku yang Pertama

2011-12-16T17:48:00.000-08:00

Ini tulisan refreshing, ini tulisan yang easy reading saja, tentang salju pertama dalam hidupku. Melatih kembali otak dan jari-jari yang mulai kaku menari di atas keyboard.
Alhamduillah per 14 Oktober 2011 aku diberikan kesempatan olehNya mengunjungi sisi lain bumi ini, Kanazawa. Kanazawa adalah ibu kota Prefektur (Provinsi) Ishikawa, salah satu prefektur di Jepang. Kota yang ramah dan dikenal dengan kekayaan budayanya. Aku tiba menjelang winter (musim salju), jadi bisa melihat tahapan turunnya salju. Hari ke hari temperatur di Kanazawa semakin turun, dari 16 derajat celcius ke 11, 6, 4,1.
Suatu hari entah di suhu berapa gerimis turun di kampus. Menakjubkan, tetesan air berubah menjadi es-es kecil yang berpelantingan saat menyentuh aspal yang dingin, mengingatkanku akan Bandung dua puluh tahun lalu.
Ira Taskirawati, rekan dosen dari Universitas Hasanudin mendebatku, “Itu bukan hujan salju itu hujan es, belum salju kang Ferry anu kasep sa Wakunami! Wakunami adalah nama daerah tempat apato (apartemen) kami berada. Menjelang malam menuju apato, kumpulan kecil es nampak memenuhi jas hujan yang kusimpan di keranjang depan sepeda. Kucicipi segenggam kecil kumpulan es tadi. Segar. Kurasa aku mulai menyukai kota ini.
Hari-hari berikutnya hujan es mulai sering, jika sedang naik sepeda menuju kampus, rasanya seperti dilempari kerikil2 kecil yang dingin, seru, apalagi jika sudah kena telinga, peureus (bahasa sunda, yang susah dicari padanan katanya, apa ya, peureus tuh rasa seperti habis disintreuk/disentil).
Kami berpikir ini mungkin cara pemilik bumi ini mendesain temperatur secara bertahap, salju tidak ujug2/tiba-tiba datang sehingga tubuh kita bisa beradaptasi dengan suhu menuju 0 derajat hingga minus secara bertahap. Apalagi orang Indonesia seperti kami, perlu adaptasi menghadapi salju, tapi menurut Acep Purqon—dosen ITB-Kanazawa University yang sudah kami anggap kakak sendiri, meski Ianya belum tentu mau menganggap kami adik -- orang Indonesia adalah orang yang paling mudah beradaptasi di Jepang dibanding orang dari negara lain. Kemampuan adaptasi itu memang saya lihat sendiri, Insafitri, rekan dosen dari Universitas Trunojoyo leluasa masuk dapur orang-orang Jepang karena keluwesan dan kemampuan memasak masakan Indonesia, salah satu sensei (dosen) pernah minta diajari masak masakan Indonesia. Insafitri mengklaim mereka menyukai masakannya , tapi memang sejauh saya mencicipi masakannya, memang selalu enak. Di Jepang cuma ada 2 rasa: enak dan enak banget (ini menurut Astrit ‘Acit’ atau siapa saya lupa, teman-teman Double Degree ITB-Kanazawa Univ, dan memang ternyata demikian, hanya ada 2 rasa).
Balik lagi ke salju, setelah beberapa kali hujan es kecil, meski sebentar, salju akhirnya turun di malam hari setelah kami latihan tari Lulo (Sulawesi Tenggara) untuk pertemuan dengan perhimpunan persahabatan Jepang Indonesia (komunitas orang Jepang penyuka Indonesia). Seperti anak kecil bermain hujan semua gembira menyambut salju, ada yang menjulurkan lidah menyambut salju, ada yang mengumpulkan di sarung tangan dan mencicipinya. Sepanjang jalan pulang dari tempat latihan diselingi dengan sesi foto-foto. Tapi sejak saat itu salju tak pernah turun lagi selama seminggu.
Kami sudah mulai terbiasa dengan dingin. Hingga akhirnya butiran lembut putih itu datang lagi kemarin (16/12/2011). Aku di depan laptop di ruanganku di lantai 3. Yahoo Messenger berkedip. Gemala Anjani, rekan dosen pakar nutrisi dari Undip.
“Pulang kapan kang?”
“Masih lama, mau ke perpus perpanjang buku”
“Pulangnya jalan aja sih, hujan salju loh”

Segera kuhampiri jendela dan menyibakan tirai, subhanallah, putih menyelimuti pepohonan, jalan dan genting bangunan di bawah! Salju!

Urusan buku selesai. Janjian dengan Ema, di gedung Natural Science and Technology. Simbiosis mutualisme sebenarnya. Ia perlu teman jalan, saya perlu kamera Iphonenya dan berbaur dengan keajaiban alam ini. Kami bersepakat tentang dua hal. Pertama, suasananya sangat sempurna, malam, jalan, hujan salju, sangat indah. Kedua, Ema dan saya mengurangi kesempurnaannya . Aku menginginkan yang berjalan di sampingku adalah Dewi Wahyuni, ibu dari anak-anaku, tapi yang ada malah Ema . Ema menginginkan seseorang lain (yang belum jelas ) berjalan di sampingnya. Kami mengukir masing-masing nama itu di salju. Aku dan istriku, nampak romantis. Ema dan ***, nampak norak . Siapapun suami Ema kelak, orang Jepangkah, Indonesiakah, aku akan ikut merasa senang. Kami semua disini sudah seperti saudara, sudah biasa saling menghibur dan menghina.

Display di pinggir jalan menunjukan 0 derajat celsius! Dalam dunia hitung-hitungan yang kuingat di SMA, 0 derajat celsius adalah titik beku sementara 100 derajat celcius adalah titik didih.

Aku menyukai salju sebagaimana ia menyukaiku. Kadang ia kumakan dengan dua cara: lembut dan keras. Jika menginginkan salju lembut sapu saja dengan telapak tanganmu, langsung makan. Rasanya sama dengan seperti menyapu butiran salju di freezer kulkas kita. Sejak kecil aku suka makan kerokan butiran es di freezer. Kebiasaan itu diikuti dan disukai Aisyah, putri keduaku yang berumur 2 tahun, Ia suka makan es dari freezer, ekspresinya saat makan butiran es lembut sangat lucu. Kalau istilah Jawanya ngangeni. Cara kedua makan salju adalah dengan dipadatkan dalam genggaman tangan. Ini bisa seperti kue, aku menyebutnya kue salju. Bunyi krek saat kue salju digigit mirip dengan kue lebaran putri salju. Kue salju ini mirip es geprok yang dijual di SD-SD jaman dulu. Gusrukan/parutan es batu yang dipadatkan dengan cetakan batok kelapa kecil segenggaman tangan lalu dilumuri sirup merah, kuning atau oranye (udah lama gak pakai kata oranye  karena mulai digantikan dengan orange (orenj.pen)). Jenis es geprok ini juga ternyata ada di India juga sebagai jajanan jalanan. Kalau anda pernah nonton Tare Zameen Par (Every Child is Special/little star in the earth) yang disutradarai Aamir Khan, anda akan menemukannya dalam babak saat Ihsan membolos sekolah dan melihat semua aktifitas hiruk pikuk manusia dan keindahan alam. Ini film bagus, inspiratif, highly recommended.

Di apato aku dan Irfan Prasetia (dosen Univ Lambung Mangkurat), teman apatoku, girang bukan main, seperti anak kecil melihat mainan seru, melemparku dengan bola salju, agak kurang ajar memang, tapi sebagai 'kakak' (untuk tidak menyebut yang lebih tua:) aku harus bersabar menemaninya bermain. Tiduran di atas salju dan memandang salju yang turun dari langit adalah keasyikan tersendiri. Indah sekali, sayang begitu menengok yang di sebelah bukan Dewi Wahyuni, tapi Irfan Prasetia :) Piss Pak Irfan.

Di musim salju, mobil2 berjalan lebih pelan karena resiko tergelincir. Bannya pun khusus ban yang didesain menghadapi salju, lebih banyak guratannya. Dalam kondisi ekstrim ban dilapisi rantai.
Jepang punya 4 musim: Winter, Sring, Summer, Autumn (Kalau di-Indonesiakan bebas menjadi musim salju, semi, panas dan gugur). Rudy Yusuf rekan dosen sastra dan antropolog Univ Hasanudin menyarankan berfoto di satu tempat yang sama di 4 musim yang berbeda agar bisa terlihat perbedaannya. Aku, Rudy Yusuf, Herlambang Saputra (Poltek Univ Sriwijaya), dan Irfan telah memilih tempat dan berfoto di salah satu bangku taman kampus dengan latar autumn, saat daun-daun mulai memerah dan berguguran. Idenya seperti dalam cover album Guns N Roses yang sedang duduk dan menulis lirik lagu, agak norak memang.
Aku berencana bermain ski di winter ini. Rido Lesmana, sobat SMA yang tinggal di Jepang dan mencintai negeri ini (berikut orangnya  (Ia kemudian menikah dengan Asami dan tinggal di Chicibu, Prefektur Saitama)), menanyakan arena ski di Kanazawa. Ada satu di Kigoyama, tempatnya bagus, Jika ada kesempatan mungkin kami bisa bertemu.
Tulisan ini harus disudahi, aku ingin mencoba sepatu bootku di salju. Hmmm.. beruntunglah menjadi orang Indonesia, karena kita diberikan kemudahan beradaptasi. Semua makanan bisa kita makan disini kecuali yang diharamkan untuk dimakan. Miss Komatsu teman ruanganku belakangan bersyukur saat melihatku makan kerupuk Jepang dan berbagi dengannya. Dari awal ia sebenarnya ingin menawarkan makanan Jepang padaku tapi khawatir karena ada larangan yang ia tidak terlalu hapal. Lalu kukatakan aku pemakan segala, semacam omnivora, kecuali babi, sake, wine, bir, ayam dan hewan yang tidak disembelih dengan cara Islam, untuk segala jenis flora dan fauna di laut aku bisa makan semuanya . Ada pepatah asing bagus yang mirip dengan “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” yakni “when you in Rome, do as Romans do,” (thanks to Miss Dolok (rekan Udayana) yang telah berhasil menggali pepatah ini dari Carol (Native dari Maine, U.S)). Jadi semua makanan Jepang bisa kumakan sejauh tidak diharamkan .
Kali ini benar-benar akan disudahi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, jadikan kami mahluk yang bersyukur, seperti salju yang menuruti perintah untuk turun ke bumi. Selamat datang salju, yokoso yuki!
***
*Judul tulisan ini terinspirasi dari lagu Vina Panduwinata tentang surat cinta dengan sedikit perubahan, judul awalnya bukan ini, sudah saya edit karena terlalu panjang. Judul awalnya “Kisah saljuku yang pertama, membuat hatiku meronta, seperti melodi yang indah, butir-butir saljunya”

Kansai Airport

2011-10-23T19:13:00.000-07:00

14 Oktober 2011 pukul 8.45 saya bersama 15 teman lainnya sampai di Kansai Airport (dari Bandara Soekarno Hatta pukul 20.00 malam, transit di Ngurahrai untuk terbang lagi pukul 00.45 14 oktober 2011). Kansai tak begitu ramai. Turun dari pesawat kami menuju kereta bandara tanpa awak dan tak bersuara (halus). Beberapa teman menyempatkan ke toilet sebelum naik kereta. Kereta berpintu otomatis tersebut mengantarkan kami menuju ruang utama bandara. Ada 2 form keiimigrasian yang harus kami isi untuk diserahkan di dua pos bandara. Form tersebut dibagikan di dalam pesawat menjelang landing (jangan khawatir jika hilang, sebab di bandara masih ada persediaan form yg bisa diambil) Pos pertama pemeriksaan paspor dan form 1 diberikan, telunjuk kiri kanan dan mata kita dipindai di pos ini. Berikutnya kemudian kami mengambil barang bagasi, lalu melewati pos 2, form berikutnya kita serahkan di sini. Keluar pemeriksaan keimigrasian polisi Jepang menghampiri dengan ramah dan meminta menunjukan paspor (semacam inspeksi mendadak, beberapa data dalam paspor dicatat). Komandan polisinya ternyata fasih berbahasa Indonesia karena pernah berada di mabes polri untuk beberapa waktu dalam rangka menerangkan sistem kepolisian di Jepang. Kansai Airport tidak begitu ramai, bahkan jika dibandingkan dengan Soekarno Hatta masih kalah luas. Mungkin di Bandara Narita Tokyo lebih luas dan ramai. Ada vending machine, mesin swalayan penyedia minuman ringan kalengan dan botol plastik. Pada umumnya harganya sekitar 100 hingga 150 yen (kurang lebih 10 hingga 15 ribu rupiah). Uang pecahan yang bisa digunakan di mesin ini adalah koin 10,50,100 dan 500 yen (uang pecahan yen sisanya adalah 1 dan 5 yen). Mesin ini juga menerima pecahan kertas 1000 yen (pecahan kertas terdiri dari 1000, 5000 dan 10.000, kecuali jika ada di atas 10.000, tapi saya belum pernah lihat selama di Jepang). Konon kabarnya Kansai Airport awalnya adalah laut yang kemudian diurug menjadi Bandara. Abdul Hamid, teman yang sudah ke Jepang dua kali pernah menulis tentang ini. Herlambang Saputra, rekan saya dari Palembang mengafirmasi informasi tersebut, bahkan ia memiliki film youtube pembangunan Bandara Kansai. Ini perjalanan terburuk saya sebagai traveler. Biasanya jika saya akan ke suatu tempat yang baru, pasti saya selalu well-prepared, menyiapkan barang bawaan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tempat tersebut. Kompas penunjuk kiblat yang biasa disiapkan bahkan luput dari perhatian dan terlewatkan. Kali ini sama sekali blas, waktu yang mepet dan persoalan administrasi dokumen beasiswa dan lain-lain membuat saya tak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan ini itu, beruntung istriku, Dewi, membantu packing semua barang (baju, makanan dll) dalam 2 tas. Ia sebenarnya akan membawa 1 tas lagi, tapi khawatir lebih dari 30 kilo dalam bagasi dan kena charge jadi banyak bahan kebutuhan yang saya tinggalkan. Ternyata total kopor saya yang masuk bagasi hanya 13 kilogram  masih banyak jatah tersisa. Di Ujung utara Bandara Kansai Nishida Asako sudah menunggu. Asako adalah staf dari International Student Affairs Division Kanazawa 7 yang menjemput kami dengan bis. Harga charter bisnya 7000 yen/orang (sekitar 700 ribu lebih). Beberapa kopor kami dikirim melalui jasa pengiriman barang yang ada di Bandara karena kapasitas ruang barang bis yang terbatas. Saya membayar 1890 yen untuk jasa kirim kopor saya, sementara ransel dan satu tas lain berisi mie instan dan saos sachet ikut dengan saya ke Bis. Sebelum naik bis saya menyempatkan ke toilet. Bersih dan serba otomatis berbasis sensor. Kran wastafel akan mengalir saat kita menyodorkan tangan, begitupun dengan busa sabunnya. Pengering tangannya agak berbeda dengan kebanyakan di Indonesia, dibuatnya selaras dengan sifat air, mengalir ke tempat rendah, jadi jari tangan kita menghadap ke bawah dan perlahan kita tarik ke atas, angin dari mesin akan menjatuhkan air ke bawah sering tangan yang kita tarik ke atas.
Jarak dari Kansai Airport ke Kanazawa ternyata cukup jauh, 5 jam perjalanan bis. Kanazawa sebenarnya memiliki Airport, tetapi hanya untuk penerbangan domestik di Jepang. Bersambung...

Kansai Air port.
14 Oktober 2011 pukul 8.45 saya bersama 15 teman lainnya sampai di Kansai Airport (dari Bandara Soekarno Hatta pukul 20.00 malam, transit di Ngurahrai untuk terbang lagi pukul 00.45 14 oktober 2011). Kansai tak begitu ramai. Turun dari pesawat kami menuju kereta bandara tanpa awak dan tak bersuara (halus). Beberapa teman menyempatkan ke toilet sebelum naik kereta. Kereta berpintu otomatis tersebut mengantarkan kami menuju ruang utama bandara. Ada 2 form keiimigrasian yang harus kami isi untuk diserahkan di dua pos bandara. Form tersebut dibagikan di dalam pesawat menjelang landing (jangan khawatir jika hilang, sebab di bandara masih ada persediaan form yg bisa diambil) Pos pertama pemeriksaan paspor dan form 1 diberikan, telunjuk kiri kanan dan mata kita dipindai di pos ini. Berikutnya kemudian kami mengambil barang bagasi, lalu melewati pos 2, form berikutnya kita serahkan di sini. Keluar pemeriksaan keimigrasian polisi Jepang menghampiri dengan ramah dan meminta menunjukan paspor (semacam inspeksi mendadak, beberapa data dalam paspor dicatat). Komandan polisinya ternyata fasih berbahasa Indonesia karena pernah berada di mabes polri untuk beberapa waktu dalam rangka menerangkan sistem kepolisian di Jepang. Kansai Airport tidak begitu ramai, bahkan jika dibandingkan dengan Soekarno Hatta masih kalah luas. Mungkin di Bandara Narita Tokyo lebih luas dan ramai. Ada vending machine, mesin swalayan penyedia minuman ringan kalengan dan botol plastik. Pada umumnya harganya sekitar 100 hingga 150 yen (kurang lebih 10 hingga 15 ribu rupiah). Uang pecahan yang bisa digunakan di mesin ini adalah koin 10,50,100 dan 500 yen (uang pecahan yen sisanya adalah 1 dan 5 yen). Mesin ini juga menerima pecahan kertas 1000 yen (pecahan kertas terdiri dari 1000, 5000 dan 10.000, kecuali jika ada di atas 10.000, tapi saya belum pernah lihat selama di Jepang). Konon kabarnya Kansai Airport awalnya adalah laut yang kemudian diurug menjadi Bandara. Abdul Hamid, teman yang sudah ke Jepang dua kali pernah menulis tentang ini. Herlambang Saputra, rekan saya dari Palembang mengafirmasi informasi tersebut, bahkan ia memiliki film youtube pembangunan Bandara Kansai. Ini perjalanan terburuk saya sebagai traveler. Biasanya jika saya akan ke suatu tempat yang baru, pasti saya selalu well-prepared, menyiapkan barang bawaan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tempat tersebut. Kompas penunjuk kiblat yang biasa disiapkan bahkan luput dari perhatian dan terlewatkan. Kali ini sama sekali blas, waktu yang mepet dan persoalan administrasi dokumen beasiswa dan lain-lain membuat saya tak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan ini itu, beruntung istriku, Dewi, membantu packing semua barang (baju, makanan dll) dalam 2 tas. Ia sebenarnya akan membawa 1 tas lagi, tapi khawatir lebih dari 30 kilo dalam bagasi dan kena charge jadi banyak bahan kebutuhan yang saya tinggalkan. Ternyata total kopor saya yang masuk bagasi hanya 13 kilogram  masih banyak jatah tersisa. Di Ujung utara Bandara Kansai Nishida Asako sudah menunggu. Asako adalah staf dari International Student Affairs Division Kanazawa 7 yang menjemput kami dengan bis. Harga charter bisnya 7000 yen/orang (sekitar 700 ribu lebih). Beberapa kopor kami dikirim melalui jasa pengiriman barang yang ada di Bandara karena kapasitas ruang barang bis yang terbatas. Saya membayar 1890 yen untuk jasa kirim kopor saya, sementara ransel dan satu tas lain berisi mie instan dan saos sachet ikut dengan saya ke Bis. Sebelum naik bis saya menyempatkan ke toilet. Bersih dan serba otomatis berbasis sensor. Kran wastafel akan mengalir saat kita menyodorkan tangan, begitupun dengan busa sabunnya. Pengering tangannya agak berbeda dengan kebanyakan di Indonesia, dibuatnya selaras dengan sifat air, mengalir ke tempat rendah, jadi jari tangan kita menghadap ke bawah dan perlahan kita tarik ke atas, angin dari mesin akan menjatuhkan air ke bawah sering tangan yang kita tarik ke atas.
Jarak dari Kansai Airport ke Kanazawa ternyata cukup jauh, 5 jam perjalanan bis. Kanazawa sebenarnya memiliki Airport, tetapi hanya untuk penerbangan domestik di Jepang. Bersambung...

Trafficking di Sekitar Kita

2011-05-29T02:40:00.000-07:00

Bu Ana, guru listening class kami di Pusat Pelatihan Bahasa UGM menawarkan sebuah film untuk diputar di kelas listening. Judul filmnya Taken. Saya sebenarnya sudah pernah nonton film ini namun tidak utuh, hanya mulai dari pertengahan film. Seperti tipikal film hollywood pada umumnya, film ini juga sempat menyisipkan terma hisbullah/hezbolah, dan sejenisnya. Genre film ini action. Full action. Filmnya menceritakan tentang seorang Ayah yang berusaha menyelamatkan Kim, puterinya yang berusia 17 tahun dari trafficking, perdagangan perempuan. Awalnya Kim berlibur ke Paris, di sana ia bertemu dengan seorang pemuda tampan yang terlibat sindikat perdagangan perempuan. Kim diculik dan diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Filmnya bagus, full body contact. Mengharukan, mengaduk emosi. Nah, saya tidak akan menceritakan tentang filmnya, tetapi sebuah peristiwa yang mirip dengan kisah tersebut. Sebuah perdagangan perempuan yang terjadi di sini, di Indonesia. Tepatnya di Provinsi Lampung.
***
Penghujung September 2003, rapat proyeksi untuk rubrik sorotan tabloid pers mahasiswa Teknokra Unila saat itu tak berlangsung alot seperti biasanya. Pasalnya salah satu ide yang diangkat mengalahkan ide lainnya dengan mudah, trafficking di Lampung. Informasi awal mengabarkan Lampung merupakan daerah transit trafficking (belakangan juga menjadi daerah sumber) sebelum sampai di daerah tujuan. Daerah tujuan beragam, tapi umumnya berlabuh di Batam atau Bangka, di dekat pertambangan Timah. Ada beragam tujuan trafficking tapi yang mencuat saat itu adalah trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual, dijadikan pekerja seks di kafe-kafe pertambangan dll. Umumnya calon korban diiming-imingi pekerjaan di suatu tempat, hingga kemudian korban tersebut di dan terjebak di bisnis prostitusi.

Tulisan rubrik sorotan ditetapkan, Trafficking di Lampung. Titik-titik kejadian telah diketahui. Saya dan Eka sebagai penulisnya segera membentuk tim reportase. Disebar pada berbagai daerah titik kejadian. Eka Tiara Candrananda adalah pengusung ide tulisan. Mahasiswi sosiologi yang juga bekerja di Damar, NGO yang concern pada advokasi perempuan. Ia satu angkatan dengan saya di Teknokra. Orangnya rame, sedikit cerewet, susah menyeberang jalan dan takut gelap.

Saya dan Eka meluncur ke Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Tanjung Bintang adalah daerah industri yang berada jauh di pinggir kota. Berbagai pabrik ada di sana: Coca Cola, pengalengan kepiting. Perkebunan karet milik PTPN juga ada di sana. Kami mendapat informasi ada dua korban trafficking di sana Yantri dan Bunga. Oktober 2003 kami meluncur ke rumah Yantri setelah nyasar beberapa kali. Ayahnya petani kampung pada umumnya. Kami didampingi Ayah dan Yanto anak lelakinya. Keduanya menceritakan tentang hilangnya Yantri.

Sudah satu minggu Yantri tak pulang ke rumahnya di Desa Pal Putih Simpang. Ayahnya mulai resah dan mencari tahu kemana perginya. Ia sempat mencari ke daerah Desa Pening (sebuah desa di daerah utara Tanjung Bintang) karena mendengar ada orang di daerah Pening yang suka mencari orang untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Yantri ternyata bukan satu-satunya gadis yang menghilang, Linda, warga Desa Sindang Sari juga menghilang. Pal Putih Simpang bersebelahan dengan Desa Sindang Sari.
Yanto, kakak Yantri bersama paman Linda, mencoba mencari keduanya. Seorang tetangga mengatakan Yantri terlihat bersama Purwansih, perempuan tetangga kampung usia 40-an. Yantri tak pernah pamit, tetapi Yantri pernah mengatakan akan bekerja di sebuah restoran di Serang Banten melalui jasa Purwansih. Yono curiga dan berfirasat buruk karena Purwansih dikenal sering mencari orang untuk bekerja di tempat pelacuran. Yanto pernah menderngar Purwansih mengirimkan Neni anak Pak Kardi yang juga warga Sindang Sari Lampung Selatan ke Prabumulih. Yanto mendesak Purwansih yang awalnya mengelak hingga akhirnya mengaku bahwa Yantri dan Linda sekarang berada di Prabumulih Sumatera Selatan.

Awalnya pada September 2003 Yantri dijanjikan pekerjaan di pabrik sepatu dan restoran di daerah Serang Banten oleh Purwansih. Yantri mengajak Linda, teman dan tetangga desanya. Masih sekitar awal September 2003 pukul 09.00, keduanya telah berada di rumah Purwansih dan berangkat dengan kereta menuju Prabumulih Sumatera Selatan bukan daerah Jawa seperti yang dijanjikan sebelumnya (Adanya unsur penipuan ini kemudian dibantah Purwansih, menurutnya Yantri dan Linda telah diberitahu sebelumnya bahwa pekerjaannya adalah menjadi PSK di Prabumulih dan korban tak berkeberatan). Di Prabumulih tiba sekitar pukul 19.00, dan langsung menuju Jalan Simpang Penimur tempat Kafe Nadya (pengelola kafe) berada, setelah korban dipertemukan dengan Nadya, Purwansihpun kembali ke Tanjung Bintang, Ia mendapat imbalan Rp 500 ribu dari Nadya. Menurut Purwansih Rp 250 ribu untuk ongkosnya pulang, Rp 250 ribu lainnya atas jasanya mendapatkan korban untuk Nadya. Di Prabumulih Yantri dan Linda bekerja di sebuah kafe yang memiliki beberapa kamar untuk praktek prostitusi milik Nadya. Berbeda dengan Kim dalam film Taken yang diselamatkan Ayahnya dari hidung belang, Yantri dan Bunga terjebak dan terpaksa ‘melayani’ tamu-tamu kafe.

Segera setelah tahu Mawar berada di Prabumulih, Yanto, paman Linda dan Purwansih menuju Prabumulih untuk menjemput korban. Tragis, Yanto bertemu Yantri dan Linda di sana namun keduanya tak dapat dibawa pulang karena harus ditebus seharga Rp 2,5 juta. Yanto tak dapat berbuat apa-apa, kafe itu dijaga lelaki cepak berbadan tegap yang selalu mendampingi Nadya. Nadya mengenalkan lelaki tesebut sebagai ‘anggota’. Ini bukan film Taken, Yanto tak dapat bertarung melawan semua orang di situ seorang diri. Dengan hampa, ketiganya kembali ke Tanjung Bintang, karena kesal, paman Linda memukul Purwansih di depan rumah Linda di Pal Putih Simpang, Tanjung Bintang Lampung Selatan dan warga yang memang sudah berkerumun ikut ‘menghakimi’ Purwansih. Purwansih selamat setelah Effendi seorang hansip, melaporkan kejadian pada Syafe’i, kepala desa Purwodadi Tanjung Bintang Lampung Salatan. Syafe’i bersama hansip dan keluarga korban akhirnya membawa Purwansih untuk diserahkan ke Kepolisian Sektor Tanjung Bintang Lampung Selatan. Ayah Yantri dan Ayah Linda akhirnya meminta bantuan dan memberikan sejumlah uang pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang agar dapat membawa kembali korban dari Prabumulih. Ayah Yantri mengaku telah habis Rp 1,2 juta untuk penebusan Yantri. Akhirnya Purwansih mendekam di sel tahanan Polsek Tanjung Bintang. Meski terorganisir, melacak dan menemukan pelaku trafficking bukanlah perkara sulit. Kesulitan justru ada dalam persoalan internal. Minimnya anggaran penanganan perkara adalah salah satunya. Dalam praktek, terkadang korban harus terpaksa ikut membiayai pengusutan perkara.

Saya dan Eka meluncur menuju Polsek Tanjung Bintang. Kami diterima Kapolsek Tanjung Bintang dengan baik. Ia mempersilahkan kami menemui Purwansih di tahanan Polsek Tanjung Bintang. Purwansih dan menceritakan semua kejadiannya dan mengaku kapok menjadi makelar pencari calon PSK. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini, dipukuli, dijerat Pasal 506 KUHP (mucikari) dan mendekam di tahanan. Saya tak bisa membayangkan ada manusia yang tega menjual manusia untuk dijadikan pelacur. Apa yang ada di pikirannya?

Tulisan untuk rubrik sorotan tak pernah jadi. Liputan kami hentikan. Miskalkulasi dana membuat kami tak bisa terbit satu edisi. Tanggal 26 dan 27 April 2005 saya kembali mewawancarai pihak korban dan meminta Ayah Yantri dan Ibu Linda untuk menjadi responden dalam skripsi saya. Saya sempat bertemu Yantri saat mewawancarai Ayahnya. Yantri saat itu (2005) berumur 19 tahun dan hanya bersekolah hingga tahap sekolah menengah pertama (SMP). Kini Yantri bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan rumput laut di Tanjung Bintang. Sementara Linda bekerja di Jakarta. Saya menghargai keluarga Yantri untuk tak menemuinya. Meminta Yantri menceritakan kembali kisah pahit sebagai korban eksploitasi seksual sama saja seperti memperkosanya kembali.

Trafficking, perdagangan perempuan dan anak ada, dan masih ada di luar sana hingga saat ini. Tujuan trafficking tidak hanya untuk eksploitasi seksual, tapi juga penjualan organ tubuh, dan pengantin pesanan. There are always good guys and bad guys out there. Jangan berdoa agar hidup semakin mudah, berdoalah agar kita semakin tangguh menjalani hidup ini.

*beberapa nama dalam tulisan ini sengaja disamarkan.

Syifa, Aisyah, Kemarilah. Kakekmu, Aman Sukarso, Mengalami Apa yang dalam Ilmu Hukum Pidana disebut Sebagai Rechterlijke Dwaling, Kesesatan Hakim.

2011-05-18T16:17:00.000-07:00

Bismillahirohmanirrohiim. Syifa, Aisyah, mari sini, kuceritakan tentang sebuah kasus hukum yang menimpa kakekmu. Sebuah sejarah dalam keluarga kita. Sebuah tragedi sekaligus kekonyolan dalam Hukum di Indonesia. Hari itu hari Jumat, tepatnya 7 Januari 2011 saat kulihat kakek kalian, Aman Sukarso (kalian menyebutnya Babah) tampak lelah dan tak bersemangat. Tak pernah aku melihatnya semuram itu. Saat makan siang kutanyakan kenapa, apakah ada persoalan di KONI tempatnya bekerja atau ada persoalan lain? Ia benar-benar tak bersemangat bahkan sekadar untuk bercerita. Ia malah menanyakan rencanaku ke Baduy dalam rangka verifikasi hasil penelitian tesis sebelum dikonversi menjadi sebuah buku. Sabtu keesokan hari memang aku berencana ke Baduy, namun diundur ke Ahad 9 Januari 2011 karena belum ada kepastian dari seorang kawan di Baduy.
***
Malam menjelang kepergianku ke Baduy, kakekmu memanggilku untuk bicara berdua. Di ruang makan ia bicara dengan perlahan.
“Nampaknya ujian buat Apa (panggilan akrab kakekmu), buat kita belum berakhir. Jumat pagi ada orang dari Pengadilan Negeri Serang mengantar kutipan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.”
“Apa udah senang, karena putusan kasasi Pak Rivai bebas, tapi pas ngeliat suratnya, masya Allah!”
Syifa, Aisyah, firasatku langsung tak nyaman. Pak Rivai yang disebut diatas adalaj Pjs Bupati Serang yang didakwa dengan pasal yang sama atas perkara yang sama, namun berkasnya dipisah.

Kakekmu lalu menceritakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Hukuman yang dijatuhkan 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan pidana kurungan! Aku kaget bukan main. Tak bisa berkata-kata. Otakku berputar cepat mengarah pada Majelis Hakim Mahkamah Agung. Siapa Majelis Hakimnya? Ada apa? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka musyawarahkan sehingga putusannya bisa seperti itu? Bagaimana putusannya bisa seperti itu? Aku benar-benar ingin tahu dan membayangkan apa yang terjadi pada hari diambilnya keputusan tersebut.

Sebabnya sederhana, aku mengetahui benar duduk perkaranya, menanyakan pada banyak orang yang terkait dengan persoalan tersebut tentang apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi? Aku bertanya pada Bu Mamah, bendahara yang mengeluarkan uang, Pak Toto Suharto kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), orang-orang di Dinas PU Serang: Pak Hidayat; Pak Suherman, bahkan aku menemui Haji Aep dan Suminta Sekjen Pendekar Banten yang dekat dengan pihak rekanan PT Sinar Ciomas Raya Contractor. Hasilnya sangat jelas dan gamblang, kesemuanya konsisten dan tidak ada kontradiksi. Hingga pada hari persidangan di tingkat pertama pengadilan negeri Serang semua kebenaran mulai terkuak, kebenaran yang nampaknya tidak dimunculkan oleh penyidik dan penuntut umum. Bahkan semua saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum berbalik meringankan dan memperjelas posisi kakekmu, termasuk saksi ahli dari BPKP Anggiat Tupal Pakpahan. Akan kuceritakan lebih detail bagaimana itu terjadi.

Kasus ini sebenarnya sederhana dan terang, namun dibuat rumit dan gelap karena ada dua berkas penting yang tidak dimunculkan oleh pihak penyidik dan penuntut: Rencana Definitif dan Surat Perintah Membayar Nihil (SPM Nihil). Di persidangan tingkat pertama PN Serang semuanya menjadi jelas. Kakekmu kemudian divonis bebas pada 13 November 2008, empat hari setelah nenekmu yang bersahaja, Aan Mulianah, meninggal dunia. Pada suatu sore, di sisi nisan di akhir do’a, kubisikan pada nenekmu, “Apa bebas mah”.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi. Aku berusaha bersabar saat membaca memori kasasi dari JPU. Seperti sebuah mainan puzzle, beberapa bagiannya yang telah jelas kembali tak dimunculkannya.

***
Semuanya berawal saat kakekmu mulai ditahan pihak Kejaksaan Tinggi Banten (Kalian bisa membaca kisahnya dalam tulisan berjudul The Call dalam blog ini untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk kronologis peristiwa). Penahanan kakekmu sendiri sebenarnya mengandung kecacatan hukum formal (lihat dalam tulisan Konfirmasi ke Kejati dalam blog ini, sebuah surat yang kukirimkan pada Kajati Banten). Sejak kakekmu ditahan aku mendalami kasus ini, menemui banyak orang, saksi-saksi dalam peristiwa tersebut, bertanya, mencatat, mengumpulkan dan membaca surat-surat. Dari penelusuran tersebut diketahuilah cerita lengkapnya:

Awalnya Pemkab Serang mendapatkan kawat (surat) dari pemerintah pusat (setneg) tahun 2004 yang memberitahukan Presiden Megawati akan datang ke Serang dalam rangka meresmikan Rau Trade Center (RTC). Adalah Kadin Banten yang mengundang kedatangan presiden untuk peresmian tersebut (Kesaksian mantan Bupati Serang Alm. Bunyamin di persidangan). Atas kawat tersebut Pemkab Serang kemudian mengundang DPRD Serang, DPRD Banten dan Pihak Propinsi Banten. Pada dasarnya membahas persoalan infrastruktur akses jalan ke RTC yang perlu perbaikan dan Pemkab Serang yang tak memiliki anggaran untuk memperbaikinya.

Dari pertemuan tersebut kemudian Pemprov Banten memberikan solusi bahwa dana perbaikan pekerjaan jalan menuju RTC akan dibantu didanai oleh Pemprov Banten. Terjadilah korespondensi surat antara Pemkab Serang dan Pemprov Banten, aku membacanya satu persatu. Salah satu surat dari Pemprov Banten sebagai balasan atas surat Pemkab Serang yang meminta bantuan pembiayaan adalah bahwa Pemprov Banten menegaskan bahwa wilayah akses jalan Pasar Induk Rau (PIR)/RTC adalah wilayah kerja/tanggungjawab Pemkab Serang, namun karena Pemkab Serang tidak memiliki dana maka Pemprov Banten akan membantu pendanaannya.

Dalam surat tersebut juga disebutkan karena tahun anggaran 2004 sudah berjalan, maka bantuan akan diberikan pada perubahan APBD 2004 atau pada tahun anggaran 2005. Pertemuan tersebut juga menghasilkan solusi bahwa Hasan Sochib, pemilik PT SCRC diminta Pemkab Serang mengerjakan pekerjaan jalan akses PIR terlebih dahulu. Permintaan tersebut dituangkan dalam surat partisipasi yang ditandatangani oleh Bunyamin. Dalam persidangan saat Hasan Sohib menjadi saksi, terbuka bahwa awalnya PT SCRC tidak mau mengerjakan akses jalan PIR kecuali ada jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan akan dibayar nantinya. Pemkab Serang saat itu tidak memiliki dana untuk memperbaiki jalan Rau karena belum dianggarkan.

PT SCRC kemudian mengerjakan akses jalan PIR dan melakukan penagihan setelah selesai mengerjakan. Aku membaca surat-surat penagihan tersebut, tidak hanya satu ada beberapa. Jumlah yang ditagihkan Rp.12 Milyar lebih. Atas tagihan ini, kakekmu menulis surat pada Bawasda dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memeriksa pekerjaan tersebut. Bawasda mengalami kesulitan dalam pemeriksaan formal, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam keadaan tidak normal dimana Pemkab Serang tak memiliki anggaran sehingga Bawasda tidak dapat melakukan pemeriksaan. Sementara Dinas PU melakukan pemeriksaan materiel, pemeriksaan fisik.

Secara umum ada dua temuan berdasarkan pemeriksaan Dinas PU: (1) ada pekerjaan yang dilakukan meliputi jalan dan drainase; (2) nilai pekerjaan yang diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan PU menemukan bahwa nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp. 9.862.857.000,-, bukan Rp. 12 Milyar lebih sebagaimana ditagihkan pihak PT SCRC. Nilai hasil pemeriksaan tersebut meliputi pekerjaan jalan Rp. 8.488.601.000,- dan pekerjaan drainase Rp.1.374.256.000,-. Maka Pemkab Serang hanya mengakui nilai berdasarkan pemeriksaan PU yang kemudian dikonfirmasikan pada PT SCRC.

Aku mengunjungi Pak Hidayat dari Dinas PU menanyakan perihal pemeriksaan ini. Ia menceritakan cara yang dilakukan PU dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan yang telah dilakukan dengan cara mendrill/mengebor jalan mengambil sampel dan mengujinya di laboratorium PU, dari hasil lab tersebut akan diketahui jenis bahan, ketebalan, lapisan dan lain-lain.

Syifa, Aisyah, meskipun nilai pekerjaan telah diketahui, dan surat penagihan telah beberapa kali dilayangkan pada Pemkab Serang, namun Pemkab Serang belum bisa membayarnya karena belum ada dananya. Sementara dananya sebagaimana dibicarakan sebelumnya bersumber dari bantuan Pemprov Banten.

Pemprov Banten kemudian memiliki kebijakan pemberian Block Grant sebesar Rp 15 Milyar untuk setiap kabupaten/kota di Banten. Dalam surat Gubernur Banten disebutkan Pedoman umum penggunaan Block Grant adalah Rp. 5 Milyar untuk pendidikan dan Rp. 10 Milyar untuk infrastuktur, kesehatan dll. Aku membaca salah satu klausul surat tersebut. Salah satunya adalah pihak kota/kabupaten harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada gubernur. Atas dasar surat itu kemudian Pemkab Serang menyerahkan pada masing-masing dinas terkait untuk mengajukan rencana definitif (RD) untuk diajukan sesuai dengan ketentuan surat gubernur tersebut. Dinas PU mengajukan RD sebesar Rp.8,5 Milyar. Salah satu itemnya adalah pembayaran Akses jalan PIR sebesar Rp. 5 Milyar.

Dalam persidangan juga dalam tahap penyidikan, pihak penyidik dan penuntut mengatakan bahwa pembayaran pada PT SCRC menyalahi ketentuan karena tidak disebutkan dalam surat gubernur tentang pembayaran akses jalan PIR. Mereka tidak tahu (atau pura-pura tidak tahu?) bahwa ada klausul yang mengharuskan pengajuan permohonan dana kepada gubernur. Permohonan tersebut tentunya disertai dengan rencana penggunaan dana yang pengalokasiannya masih bersifat umum. Dan RD tersebut bukanlah hal yang tertutup, misalnya, kita bisa melihat alokasi apa saja yang diajukan Dinas Pendidikan atas Rp. 5 Milyar yang diberikan Pemprov, demikian halnya dengan Dinas Kesehatan dan Dinas PU. Dinas PU mengalokasikan Rp. 5 Milyar untuk pembayaran akses jalan PIR dan Rp. 3,5 Milyar atas beberapa item jalan lainnya. RD ini adalah salah satu dokumen yang tidak dimunculkan pihak penyidik dan penuntut umum.

PT. SCRC kemudian kembali menagih Pemkab Serang melalui Tb. Lulu Kaking. Tanggal 19 Mei 2005, Pemkab Serang menerima pemasukan ke Kas Daerah Pemkab Serang sebesar Rp.15 Milyar sebagai realisasi bantuan dari Pemprov Banten yang didalamnya termasuk Rp.5 Milyar untuk pembayaran akses jalan PIR sesuai pengajuan RD. Meski demikian, karena tahun anggaran 2005 sedang berjalan maka Rp. 15 Milyar tersebut akan dimasukan dalam APBD perubahan 2005. Sehingga tidak bisa langsung dikeluarkan, meskipun telah masuk kas Daerah Pemkab Serang. Namun demikian kakekmu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp. 1 Milyar pada tanggal 20 Mei 2005 dengan meminjam dahulu pada mata anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan. Persoalan ini dibahas bersama di Pemkab Serang, mencari mata anggaran yang bisa digunakan untuk dipinjam terlebih dahulu. Beberapa mata anggaran tidak dapat digunakan karena telah dianggarkan dengan spesifik misalnya perbaikan jalan Anyer. Sehingga mata anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipandang dapat dipinjam terlebih dahulu Rp. 1 Milyar, dari kurang lebih Rp. 5 Milyar yang ada sehingga kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lainnya masih tetap dapat berlangsung. Pembayaran tahap II berikutnya dibayarkan sejumlah Rp.4 Milyar ke PT SCRC. Lalu berikutnya Pemkab Serang membayar lagi dengan SPM (Surat Perintah Membayar) NIHIL Rp. 1 Milyar. SPM Nihil ini adalah pengembalian dana Rp. 1 Milyar yang dipinjam dari mata anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga anggarannya kembali terisi. Jangka waktu pengembalian tersebut kurang lebih 1 bulan.

Jadi ada tiga SPM: Rp. 1 Milyar (pinjam); Rp. 4 Milyar; dan Rp. 1 Milyar (pengembalian/ SPM Nihil). Jadi total yang dibayar ke PT SCRC adalah Rp. 5 Milyar bukan Rp. 6 Milyar. Syifa, Aisyah kesemua kegiatan tersebut di atas melalui proses, mekanisme dan pembahasan bersama, detailnya dapat kalian lihat lebih lanjut dalam kronologis (dalam blog) atau memori PK di ruang baca (aku berencana menunggah memori PKnya ke dalam blog).

Dalam APBD perubahan 2005 kemudian, bantuan dari gubernur sebesar Rp 5 Milyar tersebut telah disahkan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan APBD 2005. SPM Nihil dan Perubahan APBD tersebut yang juga menjadi kunci dan tidak dimunculkan pihak penuntut umum. Sebuah pertanyaan besar kemudian muncul, dimana letak kerugian negara?

Sekarang, akan kuceritakan sebuah pertanyaan yang terlintas dibenakku. Peristiwa yang tidak diketahui umum. Kenapa harus dibayar tahap I Rp. 1 Milyar dengan meminjam pada mata anggaran pemeliharaan dan jembatan? Kenapa tidak menunggu hingga ditetapkan dalam APBD Perubahan 2005? Sebagaimana kuceritakan sebelumnya, aku menemui banyak orang untuk menelusuri persoalan ini. Seorang yang terlibat dalam proses pembahasan pembayaran tersebut menceritakan “Fer, sekiranya hari itu tidak dibayar, mungkin akan ada darah keluar, Ayahmu berusaha menyelamatkan orang,” paparnya.

Hari itu ada golok, emosi dan kejengkelan. Pemkab Serang dihadapkan pada situasi yang rumit. Adalah benar Pemkab memiliki utang daerah, pekerjaan telah dicek, nilai pekerjaan telah diketahui, ketersediaan dana sudah diketahui ada sejak bantuan masuk ke Kas Daerah Pemkab Serang 19 Mei 2005, namun belum bisa dikeluarkan. Aku mengonfirmasi persoalan golok ini pada kakekmu. Dalam pandangannya situasi itu muncul karena kejengkelan atas utang Pemkab Serang yang belum juga dibayar, sementara penagihan telah berkali-kali dilakukan, hal yang dapat dipahami. Maka kakekmu memutuskan untuk meminjam terlebih dahulu dengan pertimbangan ada dokumen yang mendasari pekerjaan tersebut, pekerjaan tersebut tidak fiktif, tidak ada mark up dan ketersediaan dananya telah ada.

Jika benar situasi saat itu begitu mencekam sebagaimana diceritakan maka sebenarnya dalam teori Hukum Pidana situasi tersebut dikategorikan sebagai daya paksa relatif atau vis compulsiva. Suatu situasi dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Situasi ini menjadi alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond). Jadi jika seseorang melakukan tindak pidana dengan situasi diatas, maka tindak pidana tersebut ada dalam kategori alasan pemaaf dan menjadi alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgrond). Bayangkan, itu adalah contoh ekstrim, sementara dalam perspektifku, yang dilakukan Pemkab Serang bukanlah tindak pidana, tapi persoalan administratif. Kalau tindak pidana saja terdapat alasan pemaaf bagaimana halnya dengan kebijakan administratif? Apalagi kemudian dalam perubahan APBD 2005 bantuan gubernur untuk akses lajan PIR senilai Rp.5 Milyar telah diakui dan disahkan, maka pertanyaan besar kembali muncul, dimana letak kerugian negara? Bahkan yang ada Pemkab Serang masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 4.862.857.000,- dan dalam putusan kasasi Pak Rivai kekurangan pembayaran ini diakui oleh Mahkamah Agung.

Catatan di Persidangan

Aku menghadiri persidangan dan mencatat setiap pemeriksaan di persidangan. Hari demi hari keadaan semakin jelas. Ada banyak saksi yang saat ditanya majelis hakim tentang apakah ada kerugian negara menjawab tidak ada kerugian negara dalam persoalan ini, sebut saja RA Syahbandar (mantan kepala Bawasda), Toto Suharto (Kepala BPKD) dan banyak lagi.

Saksi ahli dari sebuah universitas di Bandung kemudian dihadirkan pihak penuntut. Dewi Kania Sugiharti ahli HAN mengatakan persoalan ini menjadi sah jika sudah dituangkan dalam Perda, dan saat ditunjukan Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD 2005 dimana bantuan gubernur untuk akses jalan PIR dicantumkan dalam APBD perubahan 2005 tersebut, ia mengatakan sah. Sangat jelas.

Lalu saat Soma Wijaya (ahli Pidana) diceritakan kondisi yang dihadapi Pemkab Serang saat itu bukan pengadaan barang dan jasa, karena Pemkab Serang tak memiliki dana untuk membangun jalan saat itu, sehingga yang dihadapi Pemkab Serang adalah penagihan yang barangnya telah ada. Saat ditegaskan apakah Keppres 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa bisa diberlakukan pada kondisi tersebut. Dengan tegas ia mengatakan tidak. Pernyataan itu penting karena penuntut umum selalu memaksakan menggunakan Keppres 80 Tahun 2003. Kakekmu itu birokrat yang meniti karirnya dari bawah yang berhati-hati dalam bekerja, ia selalu mencari dasar hukum dalam bekerja. Situasi saat itu adalah situasi sebagaimana digambarkan dalam Pasal 19 ayat 2 PP No 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bunyi pasal tersebut sbb:

“Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan”

Penjelasannya berbunyi sbb:
“Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif- alternatif sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.”

Itulah kondisi Pemkab Serang saat itu, tidak memiliki dana. Sangat tidak relevan jika dalam kasus ini dipaksakan diterapkan Keppres 80 Tahun 2003.

Saksi yang menjadi kunci kasus ini kemudian dihadirkan jaksa, Anggiat Tupal Pakpahan dari BPKP. Karena BPKP lah yang menyatakan ada kerugian negara Rp. 5 Milyar. Setelah semua saksi dihadirkan, semua dibuat bingung (kecuali JPU, mungkin?) dengan keterangan Anggiat dan LHAI BPKP yang ia buat yang menyatakan kerugian negara. Hingga sebuah pertanyaan menguak persoalannya. Aku masih ingat, pertanyaan itu muncul dari Hakim Yohanes yang mengaitkan dengan pemeriksaan saksi dari Dinas PU Serang
“Saksi dari PU Serang menyatakan mereka memeriksa dan ternyata pekerjaannya ada lalu dicek di lab, sehingga nilainya diketahui, bagaimana menjelaskan ini?”
Akupun masih ingat jawaban saksi yang lulusan negeri Kanguru tersebut.
“Kalau orang yang mengerti tentang laporan keuangan, di akhir laporan kami cantumkan bahwa pemeriksaan yang kami lakukan tidak meliputi pemeriksaan fisik. Jadi hanya merupakan compliant test artinya hanya tes formal. Pemeriksaan keuangan selalu terdiri dari dua hal Compliant Tes/Formal Test dan Subtantive Test/Materiel test. Kedudukan subtantive test itu berada di atas compliant test, maaf saya sebutkan istilah asingnya subtantive over form. Kami tidak melakukan subtantive tes karena itu bukan bidang kami. Kami selalu bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kompetensinya, misalnya untuk jalan kami mintakan ke Bina Marga Jakarta. Untuk kasus ini juga kami mintakan tetapi mereka tidak melakukan pemeriksaan karena ada persoalan prosedur.”

“Lalu apa berarti PU Serang tidak kompeten dalam memeriksa, bagaimana jika seandainya pemeriksaan PU Serang ini telah diketahui sebelumnya oleh saudara?”

“Saya tidak mengatakan PU Serang tidak kompeten. Karena bapak bertanya seandainya, maka saya jawab juga seandainya, jika seandainya hasil pemeriksaan itu telah ada dan diketahui maka perhitungan/laporannya juga bisa berubah.”

Syifa, Aisyah, hari itu, semua menjadi jelas. Untuk lebih memperjelas, kakekmu meminta saksi lain dari Dinas PU yang turun ke lapangan memeriksa pekerjaan tersebut. Ia menyerahkan pada Dinas PU untuk menunjuk orang yang dapat menjelaskan persoalannya. Dinas PU menunjuk Ir Ishak Musa sebagai saksi. Dan keterangannya sinkron dengan Anggiat Tupal Pakpahan. Menurutnya saat ia dan tim Dinas PU Serang melakukan pemeriksaan, ada sebuah mobil yang orang di dalamnya memperhatikan dan menanyakan, mobil itu ternyata dari Jakarta, Bina Marga yang memutuskan tidak melakukan pemeriksaan.

Sempat terjadi ketegangan antara JPU Hidayat dan saksi Ishak Musa.
“Jadi saudara tetap melakukan pemeriksaan walaupun tidak ada SPK, tidak berdasarkan Keppres 80 dll?”
“Saya menjalankan perintah atasan untuk memeriksa pekerjaan akses jalan PIR”
“Saudara berani (tetap memeriksa)?”
“Berani.”
“Berani?”
“Sejauh itu merupakan perintah dan dalam lingkup tugas saya”
“Apakah saudara tahu jika hasil pemeriksaan itu akan dijadikan dasar pembayaran?”
“Saya hanya memeriksa pekerjaannya, sesuai dengan tupoksi saya, hasil pemeriksaan itu akan dijadikan apa bukan dalam lingkup tupoksi saya.”

Dialog di atas menjelaskan persepsi jaksa atas kasus ini. Jadi ia pikir hasil pemeriksaan tersebut sebagai pembenaran untuk dasar pembayaran. Syifa, Aisyah, aku tidak menanyakan persoalan ini pada seorang dari dinas PU saja. Aku menanyakannya pada banyak orang. Aku melakukan cross check, double check, triple check. Dan kesemuanya sama. Jadi jika pekerjaannya benar ada, apakah harus dikatakan tidak ada? Ada perbedaan yang tegas antara pembenaran dan kebenaran.

Saat ditanya hakim, Ishak Musa menjelaskan dengan lebih detail cara pemeriksaannya, meliputi pengukuran panjang dan lebar dan konsistensi lebar dari 5 akses jalan PIR sehingga dapat diketahui jumlah total panjang kilometer dan lebar jalan yang dikerjakan. Lalu diambil sampel, dibor di beberapa bagian, hasil perhitungannya menunjukan konsistensi ketebalan ATB dll. Kualitas pekerjaannya bagus sesuai standar di beberapa tempat bahkan di atas standar. Jalan tersebut hingga kini masih bagus dan layak digunakan.

Syifa, Aisyah begitulah. Ishak Musa mengakhiri agenda pemeriksaan saksi. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Kulihat jaksa tak menanya detail karena kakekmu mengetahui detailnya, dan jaksa akan semakin tersudutkan, sebab semua saksi dalam pemeriksaan di persidangan malah meringankan kakekmu. Di pembuktian di persidangan kita perlihatkan apa yang tidak dimunculkan pihak penyidik dan penuntut: Rencana Definitif; SPM Nihil; dan Perda tentang APBD Perubahan 2005. Ketiga dokumen tersebut menjadi kunci bahwa ini kasus yang jelas namun dibuat tidak jelas. Kakekmu kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Serang tanggal 13 November 2008.

Tentang Saksi Ahli

Pada tingkat penyidikan di Polda Banten, tiga kolegaku diminta Polda Banten menjadi saksi ahli dalam kasus PIR ini: Efriyanto, Mirdedi dan Hilton. Ketiganya diminta keterangan dalam kapasitas ahli perdata, HAN dan Pidana. Aku tahu keberangkatan mereka ke Polda dalam rangka kasus kakekmu. Tapi aku tak pernah mengintervensi mereka, jadi aku tak bicara satu katapun pada mereka tentang kasus ini, dalam dunia kami, kebebasan menyampaikan pendapat haruslah dihargai.
Sepulang dari Polda, Pak Mirdedi menghampiriku.
“Aman Sukarso itu bapak Pak Ferry?”
“Iya, kenapa?”
Lalu Mirdedi menceritakan bahwa ia baru saja dimintai keterangan menjadi saksi ahli di Polda dan ia berpendapat bahwa dalam perkara tersebut kepentingan publik terlayani dll. Di luar dugaanku Efriyanto juga mengatakan tidak ada korupsi dalam kasus ini. Ia mengetahui ada putusan perdata, PT SCRC yang menggugat Pemkab Serang atas kekurangan pembayaran. Bupatinya telah berganti saat Pemkab digugat, Taufik Nuriman. Pemkab Serang kemudian meminta pihak kejaksaan negeri Serang menjadi pengacara negara untuk menghadapi gugatan tersebut. Gugatan perdata tersebut berakhir dengan perdamaian (akta van dading), point kesepakatan diantaranya adalah Pemkab Serang akan membantu menagihkan pada Pemprov Banten tentang kekurangan pembayaran.

Berbeda dengan Mirdedi dan Efriyanto. Pak Hilton sebagai ahli pidana mengatakan unsur korupsi terpenuhi dalam kasus ini. Syifa, Aisyah, tidak usah Hilton, akupun akan mengatakan hal yang sama jika data yang diberikan padaku tidak lengkap seperti itu. Rencana Definitif, SPM Nihil, dan Perda Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan APBD 2005 tidak dimunculkan dalam penyidikan dan penuntutan. Dan itu menjadi kunci kejelasan kasus ini. Kalau hanya ada 3 sila dalam pancasila, apakah kemudian masih bisa dinamakan sebagai Pancasila jika dua bagian lainnya hilang?

Syifa, Aisyah, dalam BAP kemudian aku hanya menemukan saksi ahli tiga dosen dari sebuah universitas di Bandung dan Hilton. Sementara keterangan Mirdedi dan Efriyanto tidak ada dalam BAP. Dalam pembuktian di persidangan hanya tiga saksi ahli dari Bandung yang dihadirkan JPU. Ketiganya ternyata diketahui tidak pernah ditunjukan adanya Rencana Definitif, SPM Nihil, dan Perda tentang Perubahan APBD 2005. Anggota majelis hakim Toto Ridarto di akhir pemeriksaan saksi ahli menanyakan “jadi saudara tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen ini?”

Syifa, Aisyah, salah satu kerepotan kami sebagai saksi ahli, terkadang kita tidak diberikan gambaran yang utuh tentang suatu peristiwa. Atau fakta yang ditemukan terbatas. Beberapa kali aku diminta menjadi saksi ahli. Pernah dihadapkan padaku sebuah kasus pencemaran nama baik. Seorang istri yang sedang hamil bertengkar dengan suami karena suami sudah tiga bulan tak menafkahi, dan menemukan foto suami dengan seorang perempuan dalam dompet suaminya. Keduanya bertengkar, suami mengatakan ia telah menikah lagi dengan perempuan dalam foto. Istrinya marah-marah melaporkan suaminya ke kepolisian atas penelantaran rumah tangga. Menyebut nama perempuan dalam foto, wartawan menulisnya. Perempuan dalam foto membaca beritanya dan melaporkan si istri melakukan pencemaran nama baik, karena perempuan dalam foto mengaku tidak pernah menikah dengan suami si istri. Penyidik menyodorkanku foto, berita koran dan berkas lainnya. Peristiwanya mengarah pada terpenuhinya pasal pencemaran nama baik. Maka kukatakan pencemaraan nama baik telah terjadi, kecuali jika si istri dapat membuktikan bahwa si suami benar-benar telah menikah dengan perempuan dalam foto. Katakanlah jika si istri berhasil mendapatkan saksi atau penghulu yang menikahkan mereka, maka pendapat pertamaku gugur, pencemaran nama baik tidak terjadi.

Jadi sangat wajar jika Hilton mengatakan dalam kasus ini ada korupsi, demikian pula dengan tiga saksi ahli dari sebuah PTN di Bandung. Saat di persidangan, mereka tidak menyangka kalau ada dokumen-dokumen yang lain yang tidak dimunculkan dalam penyidikan. Tidakkah penegakan hukum di negeri ini menjadi konyol jika dilakukan dengan cara menyembunyikan data dan fakta?

Tentang Putusan MA yang Saling Bertentangan

Rasa penasaranku kemudian terfokus pada putusan MA. Putusan kakekmu bernomor 258 K/Pid.Sus/2009. Majelis Hakimnya H.M. Zaharuddin Utama, SH MM,; H.Mansur Kartayasa, SH MH; dan ketuanya R. Imam Harjadi SH MH. Diputus Rabu, 28 April 2010 dengan vonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp. 200 juta rupiah subsider 6 bulan pidana kurungan!

Ini benar-benar tidak masuk akal! Aku membacanya berulang-ulang. Dan menemukan berbagai kemungkinan kenapa putusannya bisa seperti itu. Salah satu analisaku adalah bahwa putusan tersebut mislead, karena RD, SPM Nihil, dan Perda 13 tahun 2005 tidak ada disebut dalam putusan tersebut. Rechterlijke dwaling, kesesatan hakim atau kesalahan hakim dalam mengambil kesimpulan telah terjadi dalam kasus kakekmu. Dalam ranah hukum pidana hal ini dimungkinkan terjadi. Kasus Sengkon dan Karta, Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, serta Rubbin ‘Hurricane’ Carter adalah salah satu contoh rechterlijke dwaling yang diawali dari kekeliruan dan kesalahan di pihak penyidik dan penuntut.

Dalam bagian hal yang meringankan kakekmu dalam putusan tersebut tertulis adalah bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, karena seluruh uang yang dikeluarkan terdakwa diserahkan kepada Prof.H.Chasan Sochib PT Sinar Ciomas Raya Contraktor (vide halaman 23 Putusan Kasasi MA Nomor 258 K/Pid Sus/2009)

Rumusan pasal 2 tipikor memang bukan hanya menguntungkan diri sendiri tapi dapat (baca: atau) juga menguntungkan orang lain (model perumusan alternatif). Sekarang mari kita analisis. Jadi menurut putusan tersebut Kakekmu dipandang menguntungkan orang lain. Pertama, diuntungkan dari mana? Utang Pemkab Rp.9.862.857.000,- dan baru dibayar Rp. 5 Milyar, maka masih kurang Rp.4.862.857.000,-. Kedua, dalam putusan tersebut tak dijelaskan dimana letak kerugian negara (karena memang tidak ada kerugian negara), padahal unsur kerugian negara dalam pasal 2 adalah unsur yang harus terpenuhi. Tambah konyol bukan? Jadi kakekmu itu dihukum atas apa? Kemerdekaannya telah dirampas, tidak tanggung-tanggung 5 tahun! Atas apa? Kerugian negara? Kerugian negara yang mana? Putusan itu tak memberikan jawaban.

Lalu kemudian aku membaca putusan kasasi Pak Rivai Nomor 346 K/PIDSUS/2009, diputus oleh DR.Artidjo Alkostar SH.LLM dengan anggota H.M Zaharuddin Utama, SH. MM dan R . Imam Harjadi, SH pada Rabu Juni 2009. Perkara dan jumlah uang yang sama namun berkasnya dibuat terpisah. Putusan tersebut membebaskan Pak Rivai. Memang seharusnya bebas karena memang tidak ada korupsi dalam kasus ini. Dalam bagian pertimbangannya putusan tersebut mengatakan : 4. Tidak ternyata terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena kenyataannya Pemda Kab Serang masih harus menanggung kekurangan sebesar Rp. 4.862.857.000,- kepada PT SCRC (vide halaman 25 putusan Kasasi MA Nomor 346 K/PIDSUS/2009).

Kalau kita analisis, jumlah Rp.4.862.857.000,- yang diakui sebagai kekurangan pembayaran oleh MA tersebut merupakan hasil dari Rp. 9.862.857.000,- dikurangi Rp.5.000.000.000,- yang baru dibayar Pemkab. Jadi kalau begitu sekali lagi, kakekmu itu dihukum atas apa? Korupsi pembayaran tahap I Rp. 1 Milyar? Rp. 1 Milyar yang dibayarkan tersebut diakui oleh putusan MA yang diketuai Artidjo Alkostar. Dan memang begitulah adanya.

Aku mengetahui Artidjo Alkostar, aku menemukan dan membaca singkat disertasinya di sebuah perpustakan S2 dan S3 di Semarang mengenai korupsi politik. Disertasi itu kini sudah menjadi buku. Ia punya reputasi bagus. Tulisannya tersebar di jurnal dan surat kabar. Maka sebenarnya aku berharap kasus kakekmu ini jatuh ke tangannya namun ternyata tidak. Jadi aku benar-benar penasaran dan ingin menanyakan pada majelis hakim yang memutus kakekmu kenapa putusannya bisa seperti itu? Apakah tidak ada dissenting opinion saat musyawarah dilakukan? Apa yang terjadi?

Hukum itu melelahkan
Syifa, Aisyah, berhadapan dengan hukum itu melelahkan. Aku mendampingi beberapa perkara atas nama BKBH (Badan Konsultasi Bantuan Hukum) sebuah PTN, melelahkan, tapi terkadang tak tega melihat mereka yang awam dan kebingungan berhadapan dengan hukum. Aku menulis tentang patologi hukum di negeri ini: Minah; Prita; Risman Lakoro; Aspuri. Saat menulis tentang prita dan dimuat di sebuah buku antologi, aku bisa merasakan bagaimana perasaannya saat ditahan. Perasaan anak-anak dan suaminya, sebab kita mengalami hal yang serupa (lihat tulisan The Call dalam blog).

Seorang guru besar pernah menulis bahwa Indonesia ini merupakan laboratorium hukum yang luas. Ia benar. Maka kutulis tentang berbagai ketidakberesan dalam hukum. Tapi saat kasus hukum menimpa kakekmu, maka itu benar-benar menguras energi lahir dan batin. Kalian bisa bayangkan betapa melelahkannya persoalan ini. Betapa aku harus menulis tentang kasus ayahku sendiri. Nenekmu menangis setiap malam saat kakekmu ditahan, dan menanyakan padaku apa salah kakekmu? Hancur hatiku melihatnya. Selama ini aku selalu menjaga agar ia tidak menangis. Aku tahu ia tak bersalah, itulah sebabnya aku membela. Jika ia salah, takkan aku mengurusinya. Nenekmu kemudian meninggal tiga hari sebelum kakekmu divonis bebas PN Serang tanggal 13 November 2008. Sebagai muslim kita tahu bahwa nenekmu harus meninggal tanggal 9 November 2008, secanggih apapun alat kedokteran, takkan sanggup ia memundurkan tanggal kematian nenekmu. Namun mengingat ia memikirkan kakekmu merupakan hal tersendiri yang menyedihkanku.

Syifa, Aisyah, hukum di satu sisinya yang gelap dapat sangat melelahkan. Kondisi hukum sekarang bisa membuat orang menjadi gila. Hukum bisa memporak-porandakan kehidupan. Teaching order finding disorder. Sengkon harus dipenjara 6 tahun atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Risman Lakoro hancur jari jempol kakinya dihimpit kaki meja, dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Aspuri harus ditahan dan divonis atas sebuah persoalan yang merupakan error factie. Harta dan energi mereka terkuras habis mengurusi perkara. Jika dibandingkan mereka kita belumlah apa-apa. Kesamaan kita adalah bahwa kita merupakan korban dari peradilan sesat. Menjalani hukuman atas perbuatan yang bukan tindak pidana; perbuatan yang tidak pernah dilakukan; perbuatan yang seharusnya tidak dipidana. Tidak jelas.

Beruntung sebagai muslim kita diajarkan untuk selalu seimbang. Kata nabi, sungguh luar biasa seorang muslim, jika diberi nikmat ia bersyukur, jika ditimpa musibah ia bersabar. Kita sedang diberi ujian musibah. Maka merugilah jika kita tidak bersabar. Kita harus melawan dan mencari hikmah dibalik peristiwa ini. Untuk persoalan melawan, aku telah menuangkan semuanya dalam memori PK. Memori PK pengacara kurevisi hingga 3 kali, bahkan kali terakhir aku sendiri yang mengetik di rumah pengacara. Saat ini kabar terakhir memori PK itu sudah disampaikan ke MA. Aku mendatangi pihak Pemda yang terkait persoalan ini. Subhanallah mereka semua mensuport, memberikan dokumen yang dilegalisir. Semua yang mengerti tentang persoalan ini dibuat bingung dengan putusan MA yang menyatakan kakekmu bersalah. Dalam suatu sore saat aku minta tanda tangan Pak Toto untuk legalisir lampiran laporan realisasi perubahan APBD 2005 ia bertanya padaku
“Coba Fer analisis, kenapa bapak bisa dinyatakan bersalah?”
“Nampaknya mungkin karena SPM Nihil tidak dilampirkan/dimunculkan pak.”
“Itu! Jadi mungkin mereka kira uang negara hilang Rp 1 M,”katanya.
Aku terharu akan suport, dukungan dan do’a mereka. Kakekmu punya banyak kawan. Kekuatan kakekmu ada di silaturahmi. Dalam sebuah pengajian untuk kakekmu, seorang sesepuh ustad dari Baros Serang berujar “teu kahartos/(tidak dapat dimengerti)”.

Negeri kita memang sedang melawan korupsi, ia menjadi mainstream penegakan hukum. Tapi menjadi konyol jika dalam rangka mengikuti mainstream bertindak gegabah mengorbankan orang yang tidak bersalah. Aku jadi teringat Cesare Beccaria yang mengkritik hukum di abad 18 yang penuh dengan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan lalu dihukum “Saya, hakim, harus menunjuk satu orang salah. Anda, yaitu teman yang kuat, telah berhasil melawan daya siksa; oleh karenanya saya membebaskan anda. Anda karena lemah, telah menyerah pada siksa; oleh karenanya, saya menghukum anda....”
Dalam konteks dan gradasi yang berbeda, aku percaya ada beberapa orang yang menjadi korban salah menghukum dalam kasus korupsi hanya karena korupsi sedang menjadi mainstream penegakan hukum. Kakekmu adalah salah satu yang dapat kupastikan.

Syifa, Aisyah, aku berencana mengirimi surat pada majelis hakim yang menyatakan kakekmu bersalah. Mungkin akan terlambat, karena sangat menguras energi dan aku ingin membuatnya dengan baik, aku harus mengingatkan mereka bahwa palu mereka memiliki konsekwensi hukum. Aku tak tahu bagaimana akhir dari persoalan ini tapi yang lebih penting kedepan mereka harus berhati-hati sebelum memutus, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Jika ragu lebih baik datangkan pihak yang dapat menjelaskan persoalannya menjadi jelas sebelum memutus, mereka diberikan kewenangan untuk itu.

Sekarang yang kedua tentang bersabar, kita harus tawakal menyerahkan pada pemilik bumi ini setelah kita berusaha. Persoalan hukum terkadang membuat orang berhenti berharap. Bayangkan, jika harapan saja sudah hilang, apa yang membuat seseorang tetap hidup? Maka berharaplah hanya pada Allah. Sampai sekarang aku masih mencari hikmah di balik semua ini. Ada skenario Allah dibalik semua ini. Kita harus ikhlas menerimanya. Aku selalu mengatakan, bahwa aku mengantarkan kakekmu ke kejari saat eksekusi bukan karena menerima putusan hukum, tapi menjalani ketetapanNya. Apa yang terjadi hari itu memang harus terjadi.

Syifa, Aisyah, kita sedang diuji. Maka bergembiralah. Kesedihan ini hanya sementara. Kita harus lulus ujian ini. Jika kita bisa melewati ujian sebelumnya, maka ujian ini juga akan kita lewati. Aku ingin melihat Allah tersenyum. Mungkin ini cara Allah agar kita kembali dekat denganNya. Tegakan kepalamu, aku bukan anak koruptor, kalian bukan cucu koruptor. Kita punya masalah besar, tapi kita punya Allah yang Maha Besar. Dan tak ada lagi yang perlu kau takutkan.

Saya "Anti" Demokrasi

2011-02-18T09:32:00.000-08:00

oleh : Emha Ainun Nadjib.

Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Mentang-mentang Ummat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain Islam – harus mengalah dan wajib kalah. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen. Tapi kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namaya.

Kalau Khadhafi kurang ajar, yang salah adalah Islam. Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikat lah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.

“Agama” yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaiman yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam.

Kaum Muslimin diwajibkan menjadi penganut demokrasi agar diakui oleh peradaban dunia. Dan untuk mempelajari demokrasi, mereka dilarang membaca kelakuan kecurangan informasi jaringan media massa Barat atas kesunyatan Islam.

Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkan previlese dari Tuhan untuk mempelajari Islam tidak dengan membaca Al-Quran dan menghayati Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka. Maka kalau penghuni peradaban global dunia bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap Qur’an, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dan dari sudut itulah demokrasi saya nilai, sebagaimana dari sudut yang semacam juga menilai Islam.

Di Yogya teman-teman musik Kiai Kanjeng membuat nomer-nomer musik, yang karena bersentuhan dengan syair-syair saya, maka merekapun memasuki wilayah musikal Ummi Kaltsum, penyanyi legendaris Mesir. Musik Kiai Kanjeng mengandung unsur Arab, campur Jawa, jazz Negro dan entah apa lagi. Seorang teman menyapa: “Banyak nuansa Arabnya ya ? Mbok lain kali bikin yang etnis ‘gitu…”

Lho kok Arab bukan etnis?

Bukan. Nada-nada arab bukan etnis, melainkan nada Islam. Nada Arab tak diakui sebagai warga etno-musik, karena ia indikatif Islam. Sama-sama kolak, sama-sama sambal, sama-sama lalap, tapi kalau ia Islam-menjadi bukan kolak, bukan sambal, dan bukan lalap.

Kalau Sam Bimbo menyanyikan lagu puji-puji atas Rasul dengan mengambil nada Espanyola, itu primordial namanya. Kalau Gipsy King mentransfer kasidah “Yarim Wadi-sakib…”, itu universal namanya. Bahasa jelasnya begini: apa saja, kalau menonjol Islamnya, pasti primordial, tidak universal, bodoh, ketinggalan jaman, tidak memenuhi kualitas estetik dan tidak bisa masuk jamaah peradaban dunia.

Itulah matahari baru yang kini masih semburat. Tetapi kegelapan yang ditimpakan oleh peradapan yang fasiq dan penuh dhonn kepada Islam, telah terakumulasi sedemikian parahnya. Perlakuan-perlakuan curang atas Islam telah mengendap menjadi gumpalan rasa perih di kalbu jutaan ummat Islam. Kecurangn atas Islam dan Kaum Muslimin itu bahkan diselenggarakan sendiri oleh kaum Muslimin yang mau tidak mau terjerat menjadi bagian dan pelaku dari mekanisme sistem peradaban yang dominan dan tak ada kompetitornya. “Al-Islamu mahjubun bil-muslimin”.

Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam sendiri. Endapan-endapan dalam kalbu kollektif ummat Islam itu, kalau pada suatu momentum menemukan titik bocor – maka akan meledak. Pemerintah Indonesia kayaknya harus segera mervisi metoda dan strategi penanganan antar ummat beragama. Kita perlu menyelenggarakan ‘sidang pleno’ yang transparan, berhati jernih dan berfikiran adil. Sebab kalau tidak, berarti kita sepakat untuk menabuh pisau dan mesiu untuk peperangan di masa depan.

Konflik Agama Dapat Diselesaikan Secara Adat

2011-02-09T08:59:00.000-08:00

(dimuat di http://www.lenteratimur.com/konflik-agama-dapat-diselesaikan-secara-adat/)
Posted by TM. Dhani Iqbal Featured, Kasatmata Tuesday, February 8th, 2011

Juru Bicara Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Zafrullah Ahmad Pontoh, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Minggu (6/2), di Jakarta. Foto: LenteraTimur.com/TM. Dhani Iqbal.

Penyerangan massa yang mengakibatkan tewasnya tiga orang anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, tak lepas dari absennya sistem adat. Fanatisme yang datang dari tradisi luar sangat mungkin tumbuh di kawasan yang tak lagi menjadikan adat sebagai sistem nilai.

Pakar hukum adat dan kriminologi Universitas Tirtayasa, Banten, Fery Faturohman, mengungkapkan hal tersebut kepada LenteraTimur.com, Selasa (8/2), di Banten, terkait penyerangan terhadap Ahmadiyah yang disertai pembunuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Pada penyerangan yang terjadi di hari Minggu (6/2) tersebut, tiga orang tewas dan puluhan lainnya luka berat. Mereka diserang oleh massa yang disebut-sebut berjumlah sekitar 1500 orang. Massa menyerang kala anggota jamaah ahmadiyah sedang berkumpul di rumah Ustad Suparman. Ini merupakan kasus termutakhir yang melanda kelompok Ahmadiyah.

Beberapa lama sejak reformasi bergulir di Indonesia, Ahmadiyah memang telah menjadi target kekerasan. Sebelum Cikeusik, mereka diserang di berbagai tempat, entah itu Bogor, Tasikmalaya, Lombok, atau Makassar. Terhadap serangan bertubi-tubi ini, Jamaah Ahmadiyah Indonesia mengaku tak memiliki strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka lebih memilih mengharapkan perlindungan dan keselamatan dari negara.

“Saya kira perlawanan akan memperkeruh suasana. Tapi mempertahankan diri itu tentu diizinkan oleh agama maupun diizinkan oleh hukum di Indonesia… Dalam ajaran kami, mati mempertahankan agama itu mati syahid… Jadi kalau tempat kita diserang, kan kita boleh mempertahankan diri. Hukum mengizinkan, agama mengizinkan. Lebih dari itu kan kita tidak boleh,” ujar Juru Bicara Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Zafrullah Ahmad Pontoh, di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Minggu (6/2), di Jakarta.

Menurut Zafrullah, penyerangan demi penyerangan itu di luar akal sehat. Apa yang dituduhkan kelompok tertentu bahwa pihaknya meresahkan kelompok tertentu adalah tidak benar.

“Kalau orang Ahmadiyah salat, salat jumat, salat lima waktu, bagaimana bisa menyinggung perasaan? Orang mau jadi baik masak menyinggung perasaan. Itu satu hal yang berada di luar logika,” kata Zafrullah.

Persoalan mendasar yang menjadikan polemik Ahmadiyah berlarut-larut ada pada prinsip kenabian. Kelompok tertentu menuding bahwa Ahmadiyah, yang mengaku sebagai Islam, tidak menjadikan Muhammad sebagai nabi terakhir, tetapi Mirza Ghulam Ahmad. Namun demikian, hal ini dibantah oleh Zafrullah.

“Ini kan masalah penafsiran, ya. Sudut pandang. Beliau (Muhammad), menurut pandangan kami, itu nabi terakhir yang membawa syariat,” ucap Zafrullah.

Zafrullah menambahkan, posisi Mirza Ghulam Ahmad adalah sosok yang mengkhidmati Nabi Muhammad. Namun, selama ini Ahmadiyah tak dapat menjelaskan perihal kenabian ini kepada masyarakat luas secara lugas. Sebab, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait Ahmadiyah menghalangi pihaknya untuk memberikan penjelasan.

“Anda beragama apa? Islam? Ketika saya mengatakan Anda bukan Islam, (tapi) Kristen misalnya, Anda mau membantah tidak boleh. Menurut saya Anda Kristen. Sudah. Bisa diterima enggak? Kami juga seperti itu. Ketika kami ingin menjelaskan, SKB (bilang) jangan jelaskan,” terang Zafrullah.

Aksi masyarakat dari berbagai elemen memprotes penyerangan dan pembunuhan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, Senin (7/1), di Jakarta.

Meski demikian, di lokasi yang sama, pejabat Hubungan Masyarakat Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Mubarik Ahmad, sedikit menerangkan kepada LenteraTimur.com bahwa Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi yang ditunggu-tunggu pada akhir zaman, yang dalam banyak literatur disebut sebagai Nabi Isa atau Imam Mahdi.

“Di hadits, salah satu tanda-tanda zaman, Rasulullah mengatakan, kapan turunnya Imam Mahdi atau Nabi Isa ini, (jawabnya-red) pada saat akhir zaman. Apa tanda-tanda akhir zamannya? Satu, bila unta-unta telah ditinggalkan oleh manusia, tidak dipergunakan lagi. Sahabat (Nabi Muhammad-red) ketika itu bingung, kok unta ditinggalkan. (Kedua) apabila binatang-binatang dikumpulkan di kota. Itu hadits juga. Sejak kapan orang mengumpulkan binatang di kota, berupa kebun binatang? (Ketiga) apabila perempuan berpakaian seperti laki-laki. Ini ciri-ciri akhir zaman. Dan pada akhir zaman, Imam Mahdi atau Nabi Isa akan turun,” papar Mubarik.

Menurut Mubarik, kemunculan imam Mahdi dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad tidaklah menegasikan posisi Muhammad.

“Muhammad terakhir dalam hal syariat. Tidak ada lagi nabi yang sempurna seperti beliau,” ujar Mubarik.

Perbedaan hanya muncul dalam tafsir tentang Imam Mahdi atau Nabi Isa yang dikatakan muncul di akhir zaman tersebut.

“Jadi perbedaan Ahmadiyah dengan yang lain adalah Ahmadiyah memandang Imam Mahdi atau Nabi Isa sudah datang, sedangkan yang lain masih menunggu. Jadi ada yang masih menunggu, ada yang merasa sudah datang,” ucap Mubarik.

Peran Adat
Perbedaan penafsiran Ahmadiyah dengan kelompok Islam lainnya ini kerap dijadikan latar belakang penyerangan terhadap Ahmadiyah. Sebagian pihak lantas merespon kejadian yang terus berulang ini sebagai indikasi tak hadirnya negara dalam melindungi warga negaranya.

Namun, Fery memberikan perspektif lain. Menurutnya, kejadian brutal di Cikeusik, Pandeglang, itu sangat mungkin juga terjadi karena absennya atau tak mengakarnya adat bagi masyarakat setempat. Fanatisme agama atau paham yang berasal dari tradisi luar dapat tumbuh di masyarakat yang tak lagi berjejak pada adat.

“Cikeusik Pandeglang, tempat kerusuhan kemarin, bukan Cikeusik Lebak tempat Baduy Dalam berada. Jadi tidak ada Sunda Wiwitan di sana,” kata Fery.

Untuk itu, dosen yang riset terakhirnya tentang hukum adat Baduy ini berkeyakinan bahwa persoalan kejadian penyerangan terhadap Ahmadiyah perlu diselesaikan secara adat. Apalagi kejadian tersebut berpotensi untuk terulang. Hukum adat dipandang memiliki kelengkapan penyelesaian yang lebih komprehensif ketimbang hukum positif. Sebab, hukum positif tidak menyelesaikan kasus secara integral, tetapi lebih berorientasi pada pelaku (retributive justice). Sedangkan hukum adat cenderung menyelesaikan perkara secara integral yang meliputi pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana, (restorative justice).

“Para tokoh adat harus berkumpul untuk musyawarah melibatkan Ahmadiyah. Konflik horizontal lebih efektif diselesaikan dengan para tokoh adat,” ujar Fery.
VN:F [1.9.6_1107]

Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana

2011-02-03T16:13:00.000-08:00

(Makalah ini Disampaikan dalam Diskusi Publik di Rumah Dunia, Banten, 4 Februari 2011 atas kerjasama Rumah Dunia dan Banten Institute dan Seminar Internasional Reformulasi dan Transformasi Kebudayaan Sunda, Jatinangor, 9-10 Februari 2011. Diselenggarakan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bekerja sama dengan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata)

(Diperkenankan mengutip dengan menyebutkan sumber untuk kepentingan akademik)

Oleh: Ferry Fathurokhman

Abstrak
Hukum Pidana Adat adalah disiplin ilmu hukum yang direkomendasikan untuk dipelajari dan digali oleh berbagai para ahli hukum, seminar hukum nasional, dan Kongres PBB Mengenai Penanggulangan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kepentingan hukum nasional dalam upaya pembaharuan hukum nasional agar hukum tidak semakin menjauh dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat dalam rangka membangun hukum nasional. Latar belakang pemikiran tersebut kemudian dituangkan dalam makalah ini dengan judul Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

Makalah ini mendasarkan pada dua pokok permasalahan yang disusun dalam pertanyaan besar bagaimanakah sistem hukum pidana substansif adat Baduy? Dan bagaimana hukum pidana substansif adat Baduy dapat berperan dalam memberikan kontribusi pada pembaharuan hukum pidana nasional? Tujuan makalah ini untuk mengetahui sistem hukum pidana substansif adat Baduy dan mencari nilai-nilai universal hukum pidana substansif adat Baduy yang dapat dikontribusikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya.

Hukum pidana adat Baduy juga mengenal tindak pidana santet dan pidana ganti rugi dengan berbagai karakteristiknya yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional

Kata kunci: Hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana, penyelesaian perkara integral.
1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan warisan kolonial yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No 732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Beberapa kritik pernah dilontarkan pelbagai kalangan terkait pemberlakuan Hukum Belanda tersebut di Indonesia. Kritik tersebut diantaranya justru lahir dari kalangan Belanda sendiri seperti sebagaimana pernah dilontarkan J van der Vinne, yang mengemukakan keberatan-keberatan, yang terutama bersandar pada anggapan, bahwa hukum Belanda akan janggal (niet geëigend) jika diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia):
“Buat suatu negeri yang mempunyai penduduk berjuta-juta manusia yang bukan beragama nasrani dan penyembah berhala yang mempunyai pelbagai agama serta adat istiadat, sedangkan penduduknya yang beragama Islam amat besar kesetiaannya pada sendi-sendi agamanya serta undang-undang dan adat kebiasaan mereka yang tertulis, sehingga diperlakukannya hukum Belanda akan berarti suatu pelanggaran atas hak-hak, adat istiadat daripada golongan penduduk yang bukan bangsa Eropa, serta suatu pemecahan dari beberapa banyak bangunan-bangunan hukum, undang-undang serta adat-adat yang berlainan satu dengan yang lain berhubung dengan tempat atau daerah ataupun golongan manusia (orang-orang) di Hindia.”

Belakangan, Satjipto Rahardjo menulis bahwa sebelum Belanda, dan dengan demikian berbagai institut yang dibawanya, masuk di Indonesia di abad ketujuhbelas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi Borobudur. Daniel S Lev, menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sebelum bertemu dengan barat sebagai berikut: “Before then many different legal orders existed, independently within a wide variety of social and political systems”.
Berkaitan dengan hal di atas, Moeljatno dalam bukunya Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia mengingatkan resolusi bidang hukum pidana yang dihasilkan dalam Seminar Hukum Nasional 16 Maret 1963 sebagai berikut:
1. Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan.
2. Dalam KUHP baru itu bagian umum (fundamentals), antara lain: asas legalita hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan Revolusi, setelah mempelajari perkembangan aturan-aturan pidana umum dalam KUHP, di negara-negara lain.
3. ....................................................................
4. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.
5. .....................................................................
6. .....................................................................
7. ....................................................................
8. Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP.
9. ...................................................................
(Cetak tebal dari penulis)

Sejak seminar hukum nasional yang pertama tahun 1963 itulah kemudian Indonesia mulai mendesain pembaharuan hukum pidana dalam bentuk konsep (RUU) KUHP yang salah satunya dilakukan dengan cara menggali kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hingga kini konsep KUHP yang terbaru adalah konsep 2008.
Selain itu, berbagai Kongres PBB mengenai Prevention Crime and the Treatment of Offenders juga telah menegaskan pentingnya memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada pada tiap-tiap negara.
Hal tersebut misalnya terdapat dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan pada kongres PBB ke -6 tahun 1980 menegaskan:
-Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. (garis bawah dari penulis).
-it is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention ant the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political, and economic circumstance of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that member states should develop an effective capacity policy, coordinate with strategies for social, economic, political and cultural development. (garis bawah dari penulis)
Komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan “Crime trend and crime prevention strategies “ antara lain menyatakan:
“ ......the corelation betwen development and increasing criminality could not be accepted as principle. ........development was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies”.(garis bawah dari penulis).
Jadi, pada dasarnya pembangunan tidak menimbulkan meningkatnya angka kejahatan. Namun pembangunan yang tidak direncanakan dengan rasional, tidak menghargai budaya dan nilai moral membuat pembangunan menjadi salah satu faktor kriminogen.
Salah satu hukum pidana adat yang akan diketengahkan dalam makalah ini adalah hukum pidana adat Baduy. Terlebih penting sekadar pemaparan, makalah ini akan menyajikan nilai-nilai ataupun kaidah yang dapat dikontribusikan pada pembaharuan hukum pidana nasional.
2. PEMBAHASAN
Sulit untuk menuangkan seluruh hasil penelitian mengenai hukum pidana adat Baduy dalam jumlah halaman yang terbatas dalam makalah ini. Oleh karenanya, pemaparan mengenai hukum pidana adat dan nilai-nilai yang dapat dikontribusikan dalam konsep KUHP kiranya akan disampaikan sarinya saja. Namun sebelum itu, saya kira perlu dipaparkan terlebih dahulu hal-hal umum mengenai Baduy.
Dalam 19 pembagian lingkungan/lingkaran hukum (rechtskring) adat yang dibuat Van Vollenhoven, Baduy yang berada di Provinsi Banten masuk dalam kategori lingkungan hukum adat terakhir, ke 19. Sebenarnya, lingkungan hukum adat ke 19 tersebut tidak dinamakan lingkungan hukum adat Banten oleh Van Vollenhoven, tetapi lingkungan hukum adat Jawa Barat. Jakarta Raya, Banten, Priangan, Cirebon dikategorikan masuk dalam kukuban-kukuban hukum dalam lingkungan hukum adat Jawa Barat oleh Van Vollenhoven. Banten sendiri dalam perkembangannya kemudian menjadi provinsi yang terpisah dari Jawa Barat sejak tahun 2000. Menurut Mahadi, pekerjaan Van Vollenhoven dalam membagi lingkungan hukum adat belumlah tuntas. Hal ini dapat dipahami mengingat lingkungan hukum adat tersebut masih sangat umum sementara didalam satu lingkungan hukum adat sendiri banyak terdapat corak perbedaan seperti hukum adat Baduy dengan hukum adat di daerah priangan pada umumnya.
Secara adminstratif, masyarakat Baduy berada di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kabupaten Lebak sendiri terletak di sebelah selatan Banten sehingga lazim juga disebut sebagai Banten Selatan.
Menurut Ayah Mursyid, wakil jaro (kepala kampung) Cibeo, Baduy tidak memiliki kitab mengenai larangan-larangan dalam adat Baduy. Namun hal ini tak berarti bahwa tetua adat Baduy dan masyarakatnya tak mengetahui larangan-larangan dalam adat Baduy. Pengetahuan mengenai larangan adat diperoleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan.
2.1. Struktur Adat Baduy.
Struktur adat dalam masyarakat Baduy digambarkan sebagai berikut:

Sumber skema: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid
Keterangan:
Puun = Pemimpin adat tertinggi yang ada di masing-masing Baduy Dalam yang disakralkan dalam hal spiritual. Saat ini Puun Cibeo dijabat Jahadi, Cikartawana Puun Sangsang, di Cikeusik Puun Yasih.
Girang Seurat = Tokoh adat yang diberi kewenangan dan membidangi masalah pertanian, dijabat oleh 2 orang: Seurat Arwi di Cibeo dan Seurat Samin di Cikeusik.
Jaro Tangtu = Kepala kampung yang ada di tiap kampung Baduy Dalam. Saat ini dijabat oleh Jaro Sami (Cibeo), Jaro Damin (Cikartawana), Jaro Alim (Cikeusik)
Baresan Salapan/tujuh = Pembantu puun yang ada di Baduy Dalam. Di Cibeo ada 9, di Cikeusik ada 9 (maka disebut Baresan salapan), di Cikartawana ada 7 maka disebut Baresan tujuh. Jumlah penduduk Cikartawana lebih sedikit dibanding Cibeo dan Cikeusik.
Tangkesan = Penasehat Jaro 7 atau Jaro Dangka, berfungsi dalam hal urusan adat, tangkesan ini semacam dukun yang terkadang diminta menujum seorang pelaku tindak pidana. Pada dasarnya posisi struktur tangkesan lebih tinggi dari Tanggungan. Tangkesan dijabat 1 orang yang saat ini berada di Cicatang.
Tanggungan/Jaro 12 = Mirip tangkesan, sebagai penasehat Jaro 7/Jaro Dangka namun lebih berfungsi sebagai saksi dalam pelaksanaan kegiatan Jaro7. Tanggungan/Jaro 12 dijabat oleh satu orang, saat ini dijabat Saidi Putra di Katuketer Hilir.
Jaro 7/Jaro Dangka = Tokoh adat yang berfungsi menegakan hukum adat (termasuk hukum pidana adat). Berjumlah 7 orang yang tersebar di : Dangka Cibengkung, Dangka Cihandam, Dangka Cipatik, Dangka Panyaweyan, Dangka Carungan, Dangka Nungkulan, Dangka Warega. Kesemuanya adalah Jaro 7. Pusat Jaro 7 ada di Warega.
Kepala Desa = Kepala Desa Kanekes yang saat ini dijabat Jaro Dainah/Jaro Pamarentahan (Jaro Pemerintahan) berfungsi sebagai penghubung antara Baduy dengan lingkungan luar termasuk persoalan tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan di Baduy (melibatkan hukum negara).

2.2. Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy
Konsep Bentuk Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy adalah sebagai berikut:

Sumber: Wawancara Jaro Sami, Ayah Mursyid, dan Jaro Dainah.
Dalam upacara ngabokoran beberapa bahan untuk ngabokoran disediakan oleh keluarga pelaku diantaranya perangkat sepaheun: sereh, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat ngabokoran, maka bahan ngabokoran ditambahkan dengan menyan.
Dalam upacara serah pati pada prinsipnya sama dengan ngabokoran, memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana. Namun upacara serah pati dilakukan atas tindak pidana yang dianggap berat misalnya pembunuhan, sebab dalam pembunuhan si pelaku telah menghilangkan nyawa/ngalengitkeun jiwa yang merupakan hak yang maha kuasa.
2.3. Hukum Formil (Prosedural) Pidana Adat Baduy
Prosedur penyelesaian tindak pidana di Baduy adalah sebagai berikut:

Sumber: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid

Keterangan:
1. Silih ngahampura = saling memaafkan
2. Dikaluarkeun = dikeluarkan dari Baduy Dalam ke Baduy Luar, atau dikeluarkan dari Baduy Luar ke luar Baduy (bagi warga Baduy Luar)
3. Ditegor = ditegur
4. Dipapatahan = dinasehati
5. Jaro Tangtu adalah jaro (kepala kampung) di Baduy Dalam.
6. Jaro 7/Jaro Dangka adalah bagian dari struktur adat yang ditugasi dalam menegakan hukum (pidana) adat Baduy yang berjumlah 7 orang dan berada di Baduy Luar.
7. Puun adalah tokoh adat tertinggi yang ada di masing-masing Baduy Dalam yang disakralkan dalam hal spiritual.
8. Ngabokoran upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat yang dilakukan di Cihulu, Sarokokod/Panyaweyan, Cibengkung (tergantung asal daerah pelaku). Perlengkapan bokor disediakan pihak pelaku yang meliputi : sereh/sirih, gambir, apu, menyan, boeh/kain kafan, keris. Sereh kemudian didahar/dimakan oleh perangkat adat: puun, girang serat, baresan salapan, jaro tangtu. Yang menobatkan si pelaku adalah jaro tangtu dan puun, puun kemudian meneruskan penobatan pada leluhur.
9. Serah pati upacara pembersihan batiniah yang serupa dengan bokor tetapi dilakukan atas tindak pidana berat (mengakibatkan kematian).

2.4. Hukum Pidana Materiil Adat Baduy
Beberapa jenis tindak pidana di Baduy adalah sebagai berikut : Fitnah/Pencemaran Nama Baik, Zina, Perkosaan, Pencurian, Penipuan, Penganiayaan, Pembunuhan, Santet (Julid), Sengketa Tanah. Selain itu beberapa tindak pidana (larangan) yang memiliki kekhas-an Baduy adalah sebagai berikut:
a. Larangan foto dan gambar audio visual (Berlaku di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik).
b. Larangan Merokok (Khusus warga Baduy Dalam)
c. Larangan Menggunakan Emas (Khusus warga Baduy Dalam)
d. Larangan Poligami dan Poliandri (Berlaku bagi warga Baduy Dalam dan Luar)
e. Larangan Minuman Alkohol (Berlaku bagi warga Baduy Dalam dan Luar)
f. Larangan Menggunakan Pakaian modern (Berlaku bagi warga Baduy Dalam)
g. Larangan Menggunakan Alat Mandi (Berlaku di wilayah Baduy Dalam)
h. Larangan Menggunakan Kendaraan (Berlaku bagi warga Baduy Dalam)
i. Larangan Orang asing Memasuki Wilayah Baduy Dalam
j. Larangan Bersekolah dan Mendirikan Sekolah (Berlaku bagi warga Baduy Dalam, Luar dan wilayah Baduy)
k. Larangan Mendirikan Masjid
l. Larangan Mengolah Tanah Menjadi Sawah

2.5 Kontribusi Hukum Pidana Adat Baduy terhadap Pembaharuan Hukum Pidana (Konsep KUHP).
Hukum adat pada dasarnya telah diakomodir dalam konsep KUHP. Misalnya dalam Pasal 1 ayat 3 yang memberi tempat bagi asas legalitas materiil (hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum). Namun demikian penelitian hukum pidana adat Baduy yang telah dilakukan memberikan gambaran tentang beberapa hal yang patut untuk diakomodir dalam Konsep KUHP.
a. Santet (Julid)
Konsep KUHP 2008 telah mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan santet (kekuatan gaib) dalam Pasal 293 . Namun pengaturan tersebut hanya untuk orang yang menawarkan bantuan jasa kepada orang lain melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang. Sementara jika santet tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri si pelaku santet maka Konsep KUHP belum dapat menjangkaunya. Hukum Pidana Adat Baduy mengatur larangan menawarkan bantuan jasa santet dan juga melakukan santet atas inisiatif sendiri. Sehingga patut dipertimbangkan untuk memasukan rumusan pengaturan orang yang melakukan santet atas kehendak dan kemampuannya sendiri. Santet (julid ka papada) merupakan dosa/ tindak pidana yang sangat berat hukumannya dalam hukum pidana adat Baduy, dalam riwayat, menurut jaro sami, pelaku santet dihukum dengan cara ditalian dibalangkeun ka laut.

b. Ganti Kerugian
Hukum pidana adat Baduy mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang mengorientasikan pada pemulihan korban, pelaku dan keseimbangan masyarakat. Dalam beberapa hal konsep tersebut mirip dengan konsep restorative justice yang dikembangkan John Braithwaite, dosen, kriminolog dan peneliti pada Australia National University. KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal konsep ganti kerugian, hal ini menunjukan penyelesaian perkara pidana lebih diorientasikan pada pelaku (retributive justice) dan korban (victim) cenderung ditinggalkan. Konsep KUHP 2008 telah mengakomodir kepentingan korban dengan mengantur ganti rugi sebagai jenis pidana tambahan dalam Pasal 67 ayat 1 huruf d (pembayaran ganti rugi sebagai jenis pidana tambahan). Namun pengenaan pidana tambahan ganti rugi dalam Konsep KUHP masih terbatas pada tindak pidana tertentu saja, misalnya kekerasan terhadap orang atau barang; mengakibatkan cidera pada badan orang; mengakibatkan luka berat; mengakibatkan matinya orang (Pasal 306 ayat 1 dan 2 Konsep KUHP 2008). Dalam hukum pidana Adat Baduy, pidana ganti kerugian adalah jenis pidana yang melekat pada setiap tindak pidana yang menimbulkan korban. Jadi ganti rugi (secara proporsional) merupakan hak korban, kecuali jika korban melepaskan haknya, maka pidana ganti kerugian tidak perlu dikenakan pada pelaku. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang bersifat integral dan juga mengorientasikan pada kepentingan korban, hendaknya konsep KUHP juga memuat ganti kerugian sebagai jenis pidana tambahan yang melekat pada setiap tindak pidana yang menimbulkan korban.

3. SIMPULAN

3.1 Simpulan
1. Hukum pidana adat Baduy memiliki sistem hukum pidana substantif yang meliputi hukum formil/prosedural, hukum materiel/susbtantif dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi dalam hukum pidana substantif adat Baduy dirumuskan secara tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Pengetahuan dan pemahaman hukum pidana substantif adat Baduy dilestarikan melalui budaya lisan tutur secara turun temurun.
3. Konsep pertanggungjawaban sanksi hukum dalam Hukum pidana substantif adat Baduy diorientasikan pada penyelesaian perkara secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban (victim oriented), kepentingan pelaku (offender oriented) dan kepentingan masyarakat (community oriented) sehingga keseimbangan dalam masyarakat kembali terjaga.
4. Hukum Pidana Substantif Adat Baduy memiliki ketentuan mengenai konsep pelaku santet dan konsep ganti rugi yang diorientasikan pada kepentingan hukum korban dan masyarakat yang belum diakomodir dalam Konsep KUHP 2008.

3.2 . Rekomendasi
1. Sebagaimana hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pengakomodiran kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan santet sebagaimana terdapat dalam hukum pidana adat Baduy dan konsep KUHP 2008 hendaknya tetap dipertahankan keberadaannya dan mempertimbangkan untuk mengkriminalisasikan dan memformulasikan tindak pidana santet yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan santet atas inisiatif sendiri mengingat eksistensi dan fenomena santet yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Konsep ganti rugi sebagaimana ada dalam hukum pidana adat Baduy yang melekat kepada setiap tindak pidana hendaknya diadopsi Konsep KUHP dan selalu diperhatikan hakim sehingga penyelesaian perkara pidana secara integral dapat terlaksana.
4. Nilai-nilai universal hukum adat yang telah diakomodir dalam pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya dipertahankan dengan berdasarkan pada kajian-kajian hukum adat secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti.2002.

-----------------------------.Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Semarang. Pustaka Magister. 2008.

---------------------------------. Kebijakan Legislastif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2000.

---------------------------------. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007.

----------------------------------. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008.

----------------------------------. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional. Semarang. Pustaka Magister. 2008.

----------------------------------. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Penerbit Pustaka Magister Undip. 2008

Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. New York. Oxford University Press. 2002.

.

Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. MembukaTabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug. 2004.

Enschede, Ch.J, dan A. Heijder (terjemahan R Achmad Soema Dipradja). Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung. Almuni. 1982.

Friedman, Lawrence Meir. The Legal System. A Social Science Perspective. Russel Sage Foundation. New York. 1975.

-------------------------------------. The Horizontal Society. London.Yale University Press. 1999.

Gautama, Sudargo dan Robert N Hornick. An Introduction to Indonesian Law, Unity in Diversity. Bandung. Alumni. 1983.

Hadisuprapto, Paulus. Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang. Bayu Media. 2008.

Hartono, Soenaryati. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1981.

----------------------------. Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke- 20. Bandung. Alumni. 1994.

Hadikusumah, Hilman. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung. Alumni. 1980.

Kanter, E.Y. dan S.R.Sianturi.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.Jakarta. Storia Grafika.2002.
Kartika, Sandra dan Candra Gautama. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999.

Ketut Sutha, I Gusti. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Yogyakarta. Liberty.1987.

Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984.

Mahadi. Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854. Bandung. Alumni. 1991

Michrob, Halwany. The Way of Life: Suku Baduy as a Cultural Interest. Jakarta. Asean Writer Workshop. 1996.

Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.1985.

-------------. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2002.

Morris, Allison and Gabrielle Maxwell. Restorative Justice for Juveniles, Conferencing, Mediation and Circles. North America (US and Canada). Hart Publishing. 2001.

Muhyidin, Mansyur. Banten Menuju Masa Depan. Cilegon. Yayasan Kiyai Haji Wasyid. 1999.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. 2005.

Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.

-------------------------------------. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang. BP Undip. 2005.

Permana, R. Cecep Eka Tata Ruang Masyarakat Baduy. Jakarta. Wedatama Widya Sastra. 2006.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006.

-------------------------. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta.Genta Press. 2008.

-----------------------. Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Penerbit Buku Kompas, 2007.

-----------------------. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta. UKI Press. 2006.

Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009.

Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas. Bandung. Assyamil.2000.

Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni. 2002.

Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Rajawali Press. 1985.
--------------. Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Raja Grafindo Persada.1996.

Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat.Bandung. Alumni. 1978.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.2007.

Soemarman, Anto. Hukum Adat. Perspektif Sekarang dan Mendatang. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2003.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat. Bandung. Alumni.1980.

Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta Pradnya Paramita. 1982.

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto. 1980.

Sudiyat, Iman. Hukum Adat, Sketsa Asas. Yogyakarta. Liberty. 1981.

Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Dinas Pendidikan Propinsi Banten. 2003.

Supomo, R. dan R. Djokosutono. Sejarah Politik Hukum Adat (Djilid II). Jakarta. Djambatan. 1954.

Ter Haar Bzn, B. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en stelsel van Adatrecht). Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto.

Tjipian, Kaum. Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif. Yogyakarta. Genta Press. 2009.

Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta. PT Penerbitan Universitas.1966.

--------------. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.1994.

Van Apeldoorn. L.J. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita. 1981.

Van Vollenhoven, Cornelis. Penemuan Hukum Adat (De ontdekking van het adatrecht). Terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan.1981.

Wignjodipuro, Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung.1982.

Wiranata, I Gede AB. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.

Yani, Ahmad. Etnografi Suku Baduy. Banten. Himpunan Pramuwisata Indonesia. 2008

Makalah

Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas. Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009

Jurnal

I.G.N Sugangga. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol.XXXII No.2 April-Juni 2003.

Aroma Elmina Martha. Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Merauke Papua. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.UII. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia. No 26 vol 11 2004.

Ferry Fathurokhman. Pengakuan Asas Legalitas Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Sebagai Ius Constituendum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. FH Unpas. Volume 10 Nomor 3. Oktober 2009.

------------------------------. Menerebos Kekakuan Legalitas Formil dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum Progresif. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Volume 4/Nomor 1/April 2008.

Sistem Hukum Tradisional: Perubahan Kultural, Kontinuitas dan Reproduksi Hukum dan Peradilan Lokal di Bali, Banten dan Kalimantan Tengah

2011-02-03T15:32:00.001-08:00

Makalah Dr des Alexandra Landmann MA phil saat Diskusi di Rumah Dunia
(Dipersilahkan mengutip untuk kepentingan akademik dengan menyebutkan sumbernya)

Studi ini merupakan kerjasama antara
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang;
Universitas Hindu Indonesia, Denpasar;
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Palangkaraya dan
Peace Research Institute Frankfurt

ISI
1. Kemajemukan hukum 1
2. Kontribusi Penelitian mengenai kemajemukan hukum 2
3. Kebudayaan, Pola Interpretasi dan Sistem Sosial 3
4. Anthropologi hukum 5
5. Keadilan lokal 5
6. Pengertian hukum adat 8
7. Proses 11
8. Definisi kerangka konseptual 11
9. Pendekatan penelitian 12
10. Konsep pluralisme hukum sebagai jawaban atas realitas sosial bhinneka tunggal ika 14
11. Daftar Referensi 15

1. Kemajemukan hukum
Pewaris, pembawa dan perumus nilai, norma, kebiasaan, dan perundangan adalah manusia secara individu dan berkelompok. Kehidupan manusia sehari-harinya dimaknai dan diartikan oleh gagasan pandangan hidup yang diyakini di dalam komunitasnya yang diikat lebih jauh oleh norma tertentu dalam hubungan sosialnya berdasarkan keanggotaannya dalam keagamaan, etnisitas, kebudayaan maupun kenegaraan. Demikian juga dengan sistem hukum, dimana komunitas-komunitas tradisional di Indonesia memiliki suatu sistem hukum yang dipengaruhi sistem kebiasaan lokal. Pada masa penetrasi kolonial, istilah hukum adat diterapkan para kolonialis Belanda untuk membedakan antara hukum kolonial dengan hukum tradisional, hukum lokal atau hukum lokal bernuansa Hindu atau Islam. Harus diketahui, di Indonesia sistem adat-istiadat dan sebutan lokalnya sangat bervariasi dari daerah ke daerah tergantung variasi dari corak budaya yang mendasarinya.

Komunitas-komunitas di Indonesia memiliki norma-norma tersendiri yang merupakan suatu pandangan untuk menata, mengatur dan menilai lingkungan, interaksi dan perilaku manusia. Komunitas juga mempunyai suatu sistem hukum lokal untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan kepentingan yang terjadi antar warga. Dalam perjalanan waktu, norma-norma dan adat-istiadat nusantara asli berubah, perubahan norma misalnya dapat disebabkan oleh pengaruh masuknya agama dunia seperti Buddha, Hindu, Islam atau pergantian penguasa (kolonial, negara, globalisasi) mnaupun pengaruh modernisasi dan globalisasi. Sejak masa lima ratus tahun, sistem hukum holistik berciri lokal (nusantara asli maupun yang bernuansa agama universalis) telah mengalami 1.) interferensi dan perubahan oleh penetrasi penguasa kolonial dengan penerapan hukum Barat (pembaratan sistem hukum) dan 2.) penyeragaman oleh peraturan pemerintah nasional maupun regional.

Walaupun demikian, Undang-Undang Dasar tetap mengakui adanya masyarakat hukum tradisional, yaitu ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.’ (Pasal 18(2)).

Selanjutnya sistem hukum tradisonal lokal terus direproduksi, disesuaikan, dan direform sehingga pasal 1 ayat (12) UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa mengakui hak atas berlakunya sistem keadilan lokal, yaitu ‘Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten’. Adanya pasal 15 ayat 1(k) PP No 72 tahun 2005 tentang desa memberikan mandat kepada kepala desa, bekerja sama dengan lembaga adat, untuk ‘mendamaikan perselisihan masyarakat’. Kebijaksanaan tersebut itu juga merefleksikan akseptansi dan keperluan warga masyarakat Indonesia akan hukum tradisional lokal.

Indonesia adalah negara yang bercorak keragaman budaya (multi-cultural) maupun keyakinan, seperti dituangkan dalam motto “Negara Bhinneka Tunggal Ika ” termasuk kemajemukan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat Indonesia mempunyai beberapa “jalan penyelesaian perkara hukum” yang ditempuh sesuai keperluan masyarakat.

“Keragaman budaya merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan jatidiri bangsa Indonesia, dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (cultural capital) dan kekuatan budaya (cultural power) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara”. (Nurjaya, 2006).

“Secara antropologis, masalah atau perselisihan merupakan fenomena sosial yang tak terpisahkan (inherent) dari kehidupan manusia, apalagi dalam masyarakat bercorak multikultural. Ia tidak mungkin dihindari dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, yang penting harus dilakukan adalah bagaimana perselisihan tersebut dikelola dan diselesaikan secara damai dan bijaksana agar tetap berlangsung proses integrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” (Nurjaya, 2006).

Disinilah bekerja aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering) dalam masyarakat. “Hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai institusi sosial yang bersifat otonom atau terpisah dari aspek-aspek kebudayaan yang lain seperti politik, ekonomi, sistem religi, kekerabatan, struktur sosial, maupun ideologi. Karena itu, untuk memahami posisi dan kapasitas hukum dalam struktur masyarakat, maka pertama-tama harus dipahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh”. (Nurjaya, 2006)

2. Kontribusi Penelitian mengenai kemajemukan hukum
Pada umumnya, kebanyakan penelitian tentang sistem hukum memfokuskan dan menekankan kepada individu-individu yang berdebat bahwa hukum negara dan hukum formal merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan, dan kepastian hukum objektif. Sedangkan sistem keadilan informal atau mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif yang didasari pada kebiasaan, nilai, beserta norma budaya dan peradilan lokal diselesaikan berdasarkan kekeluargaan musyawarah dan mufakat. Masyarakat Indonesia memiliki preferensi kuat atas penyelesaian perselisihan dengan menggunakan struktur peradilan lokal. Sistem hukum dan peradilan tradisional lokal sangat relevan dan penting dipelajari untuk a.) menghindari masalah, perselisihan dan konflik dalam masyarakat b.) mencari resolusi yang fleksibel dan bertahan pada jangka panjang berdasarkan campur tangan singkat elemen tradisional yang berhaluan solusi “goal/solution-oriented short intervention method” tanpa menimbul dendam dan konflik berkepanjangan dan c.) mengembangkan teori penyelesaian perselisihan alternatif, restaurative justice dan anthropologi hukum lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya memaparkan bahwa penduduk Indonesia mempunyai preferensi untuk memilih sistem hukum dan peradilan yang berdasarkan kearifan lokal sebagai penyelesaian perselisihan, karena bukan salah benarnya dicari, akan tetapi dengan pendekatan holistis keseimbangan antara Ketuhanan Yang Maha Esa, Manusia, alam gaib dan alam diciptakan.

Pada zaman kerajaan Hindu maupun kesultanan Islam sangat terlihat adanya suatu system hukum ganda yang resiprok, yaitu adjudikasi atau mediasi yang dijalankan di kraton dengan naskah-naskah hukum tertulis yang bersifat umum, dan pendekatan kekeluargaan yang bersifat reativ, fleksibel dan tidak tertulis. Semenjak fase kolonial, kemajemukan hukum ganda yang asli nusantara maupun yang bernuansa agama dan yang berasal dari Eropa merupakan suatu realitas sosial di Indonesia, dan pada fase komtemporer warga Indonesia dapat memilih system hukum manakah yang paling menguntungkan atau cocok bagi pihak berselisih (forum shooping, Benda-Beckmann 1981).

Sejauh ini tidak banyak studi tentang sistem hukum dan peradilan informal padahal hal tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan harmonisasi masyarakat. Penelitian akan memberikan kontribusi penting dalam membantu mengisi kesenjangan informasi tentang system hukum peradilan informal lokal. Dari penelitian ini akan menemukan faktor-faktor dan mekanisme penyelesaian perselisihan lokal yang berhasil (alternative dispute resolution success-stories) dalam konteks sistem keadilan alternatif. Selain itu juga dapat dikembangkan konsep dan pemahaman mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penemuan ini bermanfaat untuk mengembangkan teori pluralisme hukum lebih luas sebagai model penyelesaian perselisihan alternatif yang berdasarkan dan memperhatikan a) kearifan lokal dan b.) pendekatan kekeluargaan untuk menghasilkan penyelesaian yang cepat, tanpa litigasi, adil, dan tetap berkelanjutan.

3. Kebudayaan, Pola Interpretasi dan Sistem Sosial
Dalam ilmu kebudayaan (antropologi) dan kemasyarakatan (sosiologi) konsep kebudayaan mumpunyai arti yang sangat luas. Konsep budaya yang diterapkan dalam studi ini adalah konsep kebudayaan sebagai program extra-somatis (di luar fungsi badan) yang menyediakan pola untuk pikiran dan perilaku manusia. Setiap generasi dalam suatu masyarakat mewariskan kepada generasi berikutnya hal-hal yang bersifat abstrak (gagasan, nilai-nilai, norma-norma) dan hal-hal atau benda-benda yang bersifat konkrit. Apa yang dipelajari atau apa yang diwariskan tersebut disebut secara umum kebudayaan. Melalui pengasuhan dan pendidikan, kebudayaan dilembaga dalam diri para anggota suatu kebudayaan, sehingga menjadi begitu dalam tertanam dalam pikiran dan perasaan anggota komunitas, sehingga mereka tidak mempertanyakan mengapa mereka berfikir dan berbuat menurut ’cara tertentu’ tersebut. Ada tiga sifat dari kebudayaan, yaitu:

1. Semua komunitas mempunyai kebudayaan, tetapi manifestasi lokal atau regional dari kebudayaan-kebudayaan bersifat unik
2. Kebudayaan bersifat stabil, tetapi juga dinamis, dan terus memperlihatkan perubahan-perubahan.
3. Kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan anggotanya, namun kebudayaan tersebut jarang mengganggu alam sadar manusia

Kebudayaan memberikan warna pada suatu komunitas tertentu (kelompok, masyarakat, bangsa) yang menjadi acuan dalam memberikan arti, nilai dan aktifitas yang nyata bagi anggotanya. Budaya adalah semua hal yang memberikan kaidah untuk berfikir dan berbuat berdasarkan falsafah hidup sebuah kelompok sosial. Akibatnya, budaya memberikan pola interpretasi yang mengikat kebanyakan anggota dari suatu sistem sosial. Syarat utama bagi berfungsinya pola interpretasi adalah kompatibilitas atau kesesuaian antara setiap individu dari kelompok sosial. Suatu pola interpretasi berlaku di dalam suatu kelompok sosial secara umum dan pasti, bila semua anggota dapat meramalkan tindakan timbal-balik dari anggota kelompok sosial yang lain (prediktabilitas resiprokal dari sebuah tindakan). Hanya dalam kondisi ini, bila semua tindakan dapat diramalkan oleh anggota kelompok, kelompok sosial tersebut memiliki pola interpretasi yang sama, sehingga pola interpretasi tersebut menjadi dominan sebagai gambaran spesifik dari suatu identitas regional yang harus diterima, disimak, dipahami, dan ditaati berdasarkan ramalan timbal-balik yang berlaku secara umum dan bersama oleh semua anggota komunitas sosial-budaya.

Unit-unit pokok dari suatu sistem sosial adalah kolektiva-kolektiva dan peranan-peranan, dan pola-pola utama yang mengatur hubungan antara unit-unit tersebut adalah nilai-nilai dan norma-norma (nilai-nilai adalah pedoman luas untuk berperilaku, sedangkan norma merupakan aturan-aturan berperan dalam konteks nilai) (Parsons, T. 1965). Suatu sistem sosial menunjuk kepada suatu keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antar manusia, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial. (Blumer, 1981) Apabila interaksi sosial diulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial. Kalau hubungan-hubungan sosial tersebut dilakukan secara sistematis, dan menurut kaidah-kaidah tertentu, maka hubungan sosial tadi berubah menjadi sistem sosial. (Soekanto, 1981: 7) Suatu sistem sosial merupakan wadah dan proses daripada pola-pola interaksi sosial. (Soekanto, 1981: 7) Fungsi untuk mempertahankan pola termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai faktor-faktor dan falsafah hidupnya. (Soekanto, 1981: 8) Falsafah hidup tersebut kemudian terwujud di dalam sistem nilai-nilai, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dilakukan (benar) dan apa yang harus dihindari (salah). (Soekanto, 1981: 8)

Pengalaman berinteraksi tersebut menghasilkan: (1) Sistem nilai, yaitu konsep abstrak mengenai apa yang salah dan apa yang benar. Sistem nilai berpengaruh pada: (2) pola interpretasi manusia, yang kemudian membentuk: (3) Sikap manusia, yakni kencendrungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan tertentu. Sikap kemudian menghasilkan: (4) Perilaku, yang kemudian menjadi pola perilaku, yang apabila diabstraksikan, menjadi: (5) Norma atau kaidah yang merupakan patokan tentang perilaku yang pantas. Norma ini kemudian mengatur interaksi antar manusia atau hubungan interpersonal, (Soekanto, 1981: 66) maupun antara kelompok-kelompok sosial.

Kemudian proses-proses interaksi menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut cara (usages). Dalam perkembangan selanjutnya, cara-cara yang diterapkan menimbulkan kebiasaan (folkways). Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyetujui perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya dicela oleh umum. (Soekanto, 1981: 68) Apabila kebiasaan tersebut diakui serta diterima sebagai kaidah, menjadi tata kelakuan (mores). Tata kelakuan itu kemudian bervariasi diantara kelompok-kelompok sosial. Tata kelakuan yang bertahan serta kuat dengan perilaku warga masyarakat setempat, meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat-istiadat (custom). Baik kebiasaan, tata kelakuan maupun adat istiadat merupakan perilaku yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan setempat. (Soekanto, 1981: 69) Dalam perkembangan selanjutnya, adat-istiadat sebagai kebiasaan setempat menjadi hukum adat suatu komunitas di wilayah tertentu, bila perilaku yang menimpang dikenakan sanksi yang bisa diprediksikan oleh semua anggota masyarakat akan. Hukum adat telah dilembagai, yakni diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.

4. Anthropologi hukum
Penelitian ini menggunakan teori anthropologi hukum, khususnya pluralisme hukum (lihat Benda-Beckmann F. 1981; Black & Mileski, 1973; Griffith 1986; Merry 1988; Moore 1973,1978; Roberts 1998; Tamanaha 1993, Nurjaya 2004). Karena para ahli antropologi mempelajari hukum sebagai perilaku dan proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, pangkal analitis (analytical starting point) pluralisme hukum merupakan pengalaman nyata manusia, bukan negara dan lembaga hukumnya. Hukum dalam sudut pandangan antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, dll. (Pospisil, 1971); atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Moore, 1978). (Nurjaya, 2004)

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Dari optik ilmu hukum, antropologi hukum adalah disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dalam kenyataannya di masyarakat dengan menggunakan pendekatan antropologis, realistis, systematis dan holistis. Pendekatan realistis tidak ikut pola ilmu hukum normatif yang menganggap suatu cita normativ yang seharusnya dilakukan dalam interaksi manusia (pendekatan idealistis), pendekatan realis lebih cenderung untuk bekerjasama dengan dan memperdayakan apa yang ada;

Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. (Pospisil, 1971) Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, diubah, dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat (F. von Benda-Beckmann, 1979, 1986).

5. Keadilan lokal
Popularitas keadilan informal adalah respon atas masa transisi Indonesia dan perubahan sosial yang pesat serta drastis. Tapi itu juga mereﬂeksikan karakteristik di dalamnya yang justru cocok dengan kondisi lokal. Prosedur dan substansi sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan pentingnya keseimbangan dan restaurasi keseimbangan. Dalam hukum lokal nusantara tampaknya kurang penting menjari objektivitas akan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan di antara Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia, alam gaib dan alam itu sendiri dengan mencari permaafan di pihak terlibat dan menghindari rasa dendam yang berkemungkinan akan menimbulkan rasa dendam bergenerasi karena masalah sebnerarnya tidak pernah diungkapkan.

Peradilan informal melekat dalam realitas politik dan sosial di tingkat lokal. Sebaigai tokoh dihormati dalam masyarakat, atau figur karismatik, pelaksana keadilan di luar negara mempunyai legitimasi dan otoritas sosial yang tidak selalu dimiliki oleh polisi atau hakim. Selain itu beliau-beliau juga mempunyai pemhaman sangat mendalam terhadap tradisi, nilai dan norma lokal. Tujuannya bersifat menghindari perselisishan, timbulnya dendam dan restoratif; dan prosesnya bersifat cepat, sangat murah dan goal-oriented. Menurut hemat saya, proses keadilan local dapat diibaratkan seperti short-intervention therapy di tingkat komunal, cara bekerjanya sama dengan psikolog pada tataran individu. Sifat-sifat tersebut sangat penting bagi masyarakat pedesaan yang saling bergantung satu sama lain secara ekonomi dan sosial.

Beberapa kekuatan dari peradilan informal sederhana dan lebih nyata. Peradilan informal lebih dapat diakses, cepat dan lebih murah dibandingkan pengadilan. Struktur-struktur dan norma-norma bersifat longgar (flexible), dalam arti untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Pranata pengadilan negeri terdapat di 440 kapubaten di Indonesia, sementara di seluruh Indonesia terdapat 70.000 desa. Kemudahan akses secara nyata adalah salah satu keuntungan yang jelas. Aparat desa, para pemimpin adat dan agama serta tokoh masyarakat adalah pelaku penyelesaian perselisihan. Ketua rukun warga (ketua RT/RW), kepala desa, pemimpin adat dan tokoh agama tinggal di desa, dikenal oleh masyarakat dan gampang ditemui. Sebaliknya, polisi dan pengadilan seringkali berada di ibu kota kabupaten/kota yang terletak jauh. Masyarakat lebih memilih system-sistem peradilan informal utamanya karena pelaku penyelesaian perselisihan dikenali, gampang ditemui, dan para pelakunya memiliki otoritas dan legitimasi di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan. Jadi, kekuatan berikutnya adalah kewenangan dan legitimasi lokal. Di tiga lokasi penelitian, para pelaku peradilan informal dianggap memiliki kekuatan supernatural – faktor ini meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelesaikan sengketa lokal dan menjamin pelaksanaannya.

Faktor penting lain adalah kemampuan peradilan informal untuk menjaga keselarasan hubungan. Menurut survei Asia Foundation tahun 2001, kebanyakan responden yang memilih peradilan informal menyatakan bawa motivasi utama mereka adalah harapan mempertahankan kerukunan bersama. Kesukarelaan dan dasar mufakat juga memungkinkan kembalinya hubungan harmonis yang tidak dapat dilakukan dengan keputusan dari pengadilan. Para pelaku peradilan informal mampu mencapai kerukunan dengan kearifan kewenangan lokal mereka. Warga mencari bantuan dari kepala desa, pemimpin keagamaan dan tradisional karena mereka memiliki legitimasi sosial di lingkungan desa. Mereka bukanlah pelaku yang netral dan independen (sebagaimana yang diharapkan dari para hakim). Mereka secara langsung terlibat dengan perkembangan desa dari hari ke hari dan terbiasa dengan latar belakang sosial dan politik sengketa. Membedakan antara fungsi penyelesaian sengketa dan fungsi pemerintahan desa, hubungan politik dan sosial merupakan suatu usaha yang lebih teoritis. Usaha seperti ini jarang diikuti di tingkat lokal, sehingga pendekatan pluralisme legal sangat bermanfaat dalam penelitian ini.

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa prinsip utama peradilan informal adalah pemulihan kerukunan dan keharmonisan sosial. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Ketertiban sosial sangat penting di masyarakat pedesaan, dimana saling ketergantungan sosial dan ekonomi sangat tinggi. Jadi, dengan sifat tidak saling berhadapan dan mengutamakan kompromi dan ﬂeksibilitas, maka peradilan informal memiliki beberapa kelebihan dibanding keputusan hakim pengadilan. Dewan Adat mewakili komunitas secara keseluruhan dan melihat masalah melalui kacamata komunal. Kepentingan komunal mengalahkan individu, karena harmoni antar suku menjaga stabilitas dan keamanan desa secara keseluruhan. Norma sosial mengalahkan norma hukum. Norma yang diterapkan kadang-kadang jelas, tetapi yang lebih sering diterapkan justru adalah norma sosial yang berdasarkan rasa keadilan setempat atau apa yang layak menurut pertimbangan pimpinan desa. Dengan demikian, hubungan sosial dan kekuasaan biasanya menentukan hasil penyelesaian sengketa informal.

Kekuatan berikutnya adalah kecepatan. Sebagai alat utama untuk menyelesaikan perselisihan, efektivitas peradilan informal menentukan apakah konﬂik dapat dipecahkan dengan damai atau meledak menjadi kekerasan. Jadi, tindakan yang cepat yang didasarkan pada realitas sosial sangat bisa mencegah meluasnya kekerasan. Pada saat terjadi kekerasan akan muncul tindakan yang cepat sangat diperlukan, dan dalam cerita sukses penyelesaian perselisihan, prosesnya biasanya berjalan dengan cepat (dalam dua-tiga minggu atau kurang).

Kekuatan selanjutnya adalah fleksibilitas. Karena norma, proses dan sanksinya biasanya tidak tertulis, para aktor dapat menemukan solusi dan menyediakan pendekatan yang cocok secara sosial, dan dibuat khusus untuk konteks masing-masing kasus. Setiap system hukum memiliki variansi norma yang lengkap dengan pranatanya, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk memilih pranata hukum mana yang dapat memberikan peluang untuk memenuhi keinginan mereka. Sebaliknya juga tidak tertutup kemungkinan bahwa pranata hukum yang ada juga ikut memilih kasus mana yang akan mereka tampung dan mana yang ditolak, berdasarkan kepentingan lembaga itu sendiri. Seperti apa yang pernah dikemukakan oleh K. v. Benda-Beckmann tentang Forum Shopping dan Shopping Forum. Dalam menjelaskan pola pilihan hukum dan pranatanya itu tidak dapat dilepaskan dari sistem kebudayaan, system kepercayaan, dan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Peradilan lokal benar-benar berjalan baik untuk kasus-kasus ringan yang dapat diselesaikan secara cepat dan damai. Kasus-kasus kecil di dalam satu desa pada umumnya mudah ditangani melalui penyelesaian secara informal. Otoritas dan legitimasi sosial yang dimiliki pelaku penyelesaian sengketa cukup untuk mencapai resolusi, tetapi ketika kasus yang dihadapi semakin rumit atau pihak dari luar desa terlibat atau pihak external turut campur tangan, peradilan informal mulai terpecah, dan sejumlah sangat kecil dari perselisihan tetap dapat dipecahkan. Terutama untuk sistem peradilan berbasis adat, pelaku yang menyelesaikan perselisihan hampir selalu berasal dari suku asli atau pribumi. Ini tidak berarti bahwa kelompok etnis lain selalu dilarang, tetapi pada dasarnya peradilan adat itu bersifat eksklusif berdasarkan asal etnis dan jenis kelamin. Proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan adat biasanya tidak cocok untuk sengketa antar etnis. Mekanisme peradilan tradisional lokal tidak dapat menunjukkan otoritas di luar batas desa. Akibatnya, sengketa antar desa dan yang melibatkan pihak-pihak ketiga yang berkuasa akan sulit untuk diselesaikan. Kasus yang melibatkan perempuan atau kelompok etnis minoritas biasanya juga sulit dipecahkan.
Secara keseluruhan proses penyelesaian sengketa informal merupakan seperangkat proses yang dijalankan dan dikuasai oleh individu karismatik yang berpengaruh. Mereka menentukan struktur, proses dan norma-norma yang akan diterapkan. Hasil yang dicapai tidak mengacu pada hukum negara, adat, atau kebenaran obyektif. Hal itu tidak relevan. Sebagaimana kata seorang Kepala Desa di Lombok, Kamardi, ‘Yang kita upayakan adalah solusinya’(World Bank 2009). Hasil penyelesaian sengketa tersebut mampu menenangkan ketegangan, memberikan suatu solusi, paling tidak dalam jangka pendek. Tetapi tanpa ada struktur atau norma yang jelas, para pelaku penyelesaian sengketa informal memiliki wewenang yang sangat luas. Itu membuka pintu untuk memberdayakan kewenangan, sebaliknya hal tersebut dapat memudahkan pencapaian hasil mediasi yang ﬂeksibel.

Kelemahan adalah bias struktural terhadap perempuan. Perempuan memiliki modal politik yang terbatas di tingkat desa dan kota di Bali dan Kalimantan Tengah. Masalah-masalah hukum yang dihadapi perempuan (seperti isu-isu hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga), seringkali tidak ditanggapi secara serius atau diabaikan demi menjaga kerukunan komunal. Peradilan informal cenderung untuk mempertahankan keberadaan norma sosial dan hubungan baik. Perempuan dipisahkan dari struktur kewenangan lokal; kepentingan mereka sering diabaikan. Hal ini disebabkan dan dicerminkan dengan kurangnya keterwakilan perempuan dalam mekanisme penyelesaian lokal dan sebuah paradigma yang mengobyektiﬁkasi hak-hak perempuan. Menghindari konﬂik merupakan “strategi” umum bagi para perempuan. (World Bank 2009) Kebanyakan hukum adat biasanya dimaksudkan melindungi perempuan dari pelanggaran “moral”, seperti kehamilan diluar nikah dan pelecehan seksual (paradigma perlindungan). Dengan kata lain, melindungi kesucian perempuan adalah salah satu prinsip dasar utama dalam sistem hukum adat. Meskipun hal ini dapat melindungi hak-hak perempuan di keadaan tertentu, hal tersebut juga mencerminkan sebuah paradigma dimana perempuan dinilai sebagai obyek bukan subyek aktif terhadap hak mereka sendiri.

6. Pengertian hukum adat
“”Pengertian hukum perlu dibedakan dengan tradisi (tradition) dan kebiasaan (custom, adat), karena norma hukum memiliki arti yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam interaksi antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama-sama terwujud dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat”. (Nurjaya, 2004). Yang membedakan hukum adat dari kebiasaan merupakan adanya sangsi yang jelas dan sesuai dengan pelanggaran yang bisa diterapkan kepada si pelanggar, dan yang diketahui si pelanggar, bedasarkan kekeulargaan dulu, kemudian bedasarkan musyawarah dan mufukat lembaga aday yang berkaitan. Pada umumnya, si pelanggar akan ditegur dulu, tergantung berat ringannya pelanggaran akan diterapkan kemudian sanksi berupa denda, ritual atau pemafaan bertujuan memulihkan keseimbangan antara Ketuhanan Yang maha Esa, manusia, alam gaib dan alam. Pada pelanggaran berat yang menuju ke ranah kriminalitas tentunya akan dilempar ke institusi pemerintahan yang berwenang.

Inti kebudayaan atau model pengetahuan masyarakat memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, seperti ‘sistem imam’/religi (faith-based system, religion) dan organisasi sosial. Sistem imam/religi dapat membentuk norma sebagai landasan hukum agama, dan organisasi sosial menjadi sumber norma untuk hukum adat dan hukum negara. Kedua sistem hukum dapat mengatur masalah yang sama dalam masyarakat yang sama pula. Karena itu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara sama-sama menciptakan keteraturan.

Norma adalah kaedah atau pedoman untuk perilaku dan interaksi manusia. keteraturan/tata normatif sebagai titik acuan (yang seharusnya) terdiri dari tipe-tipe norma didasari agama (morals), kesusilaan (ethics), adat istiadat (tradition), kebiasaan (custom) dan hukum (law). Bentuk dari norma tersebut ada yang tertulis, dikodifikasi dan dibukukan dan kebanyakaan tidak tertulis, sifatnya ada norma yang tegas dan kurang tegas, dan bila norma tertentu tidak dipatuhi disusul sanksi maupun tiada sanksi atas pelanggaran norma. Norma hukum mengandung persyaratan tertentu yaitu mengatur tingkah laku, dibuat pihak berwenang, mewujudkan ketertiban dan keadilan, mengikat dan memaksa, ada sanksi dan ditegakkan pejabat berwenang. Jadi, norma yang bersifat teratur, tegas dan paut-memaut dengan sistem sanksi merupakan ciri dari norma hukum.

Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai fasilitasi interaksi antar manusia (law as facilitation of human interaction), dan untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan sosial (social order). Dalam wacana teori hukum dinyatakan bahwa kaidah hukum memiliki daya berlaku secara filosofis, dalam arti sesuai dengan cita hukum yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat; berdaya laku secara sosiologis, dalam arti diterima dan diakui sebagai norma yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; dan berdaya laku secara yuridis, dalam arti mempunyai landasan hukum menurut hirarkhi perundang-undangan. Yang diatur oleh kaidah hukum adalah perilaku masyarakat untuk menciptakan suasana keteraturan, ketertiban, dan kedamaian (order and peace) dalam kehidupan bersama. Sistem hukum formal terdiri dari institusi peradilan negara, jaksa, polisi dan penuntut.

Hukum dan peradilan informal kami deﬁnisikan sebagai semua bentuk penyelesaian sengketa di luar proses ajudikasi pengadilan formal. Ini termasuk sistem hukum adat/tradisional lokal sebagai salah satu bagiannya. Sistem hukum dan peradilan informal terdiri dari beberapa sumber hukum dan norma, yang tersedia dengan tingkat yang berbeda dan dengan kekuatan berbeda pada wilayah-wilayah penelitian.

Pengertian adat atau kebiasaan adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, sedangkan adat-istiadat atau tradisi merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat atau kebiasaan adalah kebiasaan sehari hari yang tercipta secara tidak langsung dari suatu kebiasaan masyarakat pada diri seseorang (individu) yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan sekelompok orang tertentu, sedangkan adat istiadat adalah suatu etika sosial yang diciptakan oleh salah satu masyarakat pada jaman tertentu untuk menjalani hidup secara tertib dan teratur dan disiplin. Adat-istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat lokal. Adat istiadat adalah tata kelakuan, tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat.
Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan-keputusan fungsionaris komunitas yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan hukum. Pengertian hukum adat kontemporer perlu dibedakan dengan pengertian hukum adat tradisional. Suatu adat-istiadat yang hidup yang menjadi tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum adat. Dalam penelitian ini, kami membedakan antara dua tipe hukum adat, yaitu tipe tradisional kami definisikan sebagai semua unsur hukum tradisional yang solid (tetap berlangsung, dianut dan ditaati pada masa lima ratus tahun yang lalu) dan dapat kami rekonstruksikan dari data sekunder dan studi lapangan etnografis tentang sejarah Bali, Banten dan Kalimantan Tengah. Hukum adat tradisional menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

Sistem hukum adat kontemporer kami definisikan sebagai sistem campuran antara unsur hukum adat tradisional setempat, unsur adat tradisional reformis (adat yang diadatkan dan adat yang teradat) termasuk peraturan desa setelah tahun 2001 dan 2004. Dalam tesisnya tentang daerah Sumatera Barat, Farid menemukan empat tipe “adat”:

1. Adat-istiadat (bentuk asli yang tidak dapat berubah, keturunan)
2. Adat (kebiasaan masyarakat untuk wilayah tertentu, seremonial)
3. Adat yang diadatkan (aturan yang datang dari pemerintah (negara) atau pemerintah daerah plus democratic village regulations)
4. Adat yang teradat adalah aturan berupa hasil kesepakatan rapat desa adat

Dari uraian di atas jelas, bahwa aturan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Indonesia cukup bervariasi: hukum Negara, hukum religi (Islam, agama-agama lain yang diakui tidak lagi memiliki hukum agama dengan pranatanya), hukum adat dan adat-istiadat.
Ruang lingkup hukum adat, jika dilihat dari substansinya, maka hukum adat meliputi baik yang materiel maupun yang spiritual – psikhologis. Oleh karena hukum adat berbeda dengan hukum yang berasal dari Eropa dan Amerika yang membedakan dan memisahkan antara materiel dengan yang spiritual. Sedangkan Hukum Adat manunggal keduannya. Oleh karena itu, hal yang substansi ini berpengaruh pula pada metode pemahamannya. Pemahamannya terhadap hukum adat harus dilakukan secara holistic dan selain hukum adat dilakukan dengan metode parsial sebagaimana sifatnya yang parsial itu.(Rato 2009)

Hukum adat biasanya disampaikan melalui tradisi lisan, tapi di beberapa lokasi penelitian sudah ada upaya mengkodiﬁkasi atau membukukan hukum adat yang dilakukan pemerintah, LSM dan/atau tokoh adat setempat. Ada pandangan bahwa dalam konteks modern, kodiﬁkasi merupakan hal yang penting untuk legitimasi dan pengakuan dari luar terhadap hukum adat, sementara, ada juga pandangan yang menolak kodifikasi, karena bertentangan dengan sifat hukum adat yang dinamis. Ada khawatiran, kodiﬁkasi hukum adat bisa membatasi penafsiran hanya pada perorangan atau kelompok tertentu tentang isi norma-norma yang diatur, sedangkan hal itu sering diperdebatkan. Ada juga kekhawatiran yang cukup beralasan, bahwa mendeﬁnisikan kebiasan atau tradisi – termasuk proses penyelesaian sengketa – dengan meniru prosedur resmi pemerintah, bisa mengurangi ﬂeksibilitas mekanisme peradilan informal (World Bank 2009). Di Kalimantan Tengah, misalnya sedang menyusun buku hukum adat setempat. Di Bali, ada perbedaan pandangan mengenai sisi baik dan buruknya mengkodiﬁkasi hukum adat, tetapi ada kecenderungan terhadap upaya kodiﬁkasi adat lokal dalam bentuk peraturan desa (awig-awig). Akan tetapi, yang lebih sering ditemukan dari pada hukum adat tertulis adalah proses penyelesaian sengketa tanpa ada aturan atau norma yang berlaku. Perselisihan sering diselesaikan berdasarkan konsep keadilan setempat atau apa yang secara subyektif dipikirkan oleh para pemimpin lokal, tanpa mengacu pada sistem hukum tertentu. (World Bank 2009)

7. Proses
Proses penyelesaian kasus secara umum menggambarkan proses resolusi sengketa yang sering digunakan (UNDP 2005, World Bank 2009):

1. Keluhan/keberatan diterima dalam bentuk tertulis atau, lebih sering, lisan.
2. Pencarian fakta: mediator mendiskusikan kasus secara terpisah dengan pihak yang bersengketa, saksi mata, dan tokoh masyarakat dari tempat tinggal mereka.
3. Pertimbangan fakta kasus: bisa dilakukan sendirian, bersama dengan dewan adat, atau dalam musyawarah. Untuk kasus rumit, proses ini bisa memerlukan beberapa kali pertemuan.
4. Mediasi atau Arbitrase “Ringan”: Mediator mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencoba menengahi, atau menyampaikan saran penyelesaian dan/atau sanksi. Ini bisa didasarkan pada hukum adat baik tertulis maupun lisan, hukum agama atau justru pandangan subyektif dari mediator.
5. Kesepakatan atau Penolakan: Pihak yang bertikai bisa menerima atau menolak penyelesaian yang ditawarkan. Kesepakatan kadang disertai dengan intimidasi/ancaman, keinginan untuk menghindari sistem hukum formal atau ketakutan terhadap kemungkinan balas dendam. Jika kesepakatan penyelesaian sengketa tidak tercapai, mereka beralih ke mediator lain, membawah kasus ke hukum formal atau menghentikan tuntutannya.
6. Penerapan: Kesepakatan seringkali dalam bentuk tertulis dan ditandatangani justru untuk memperkuat tekanan dalam penerapannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa bisa menjadi faktor tambahan sebagai sanksi sosial. Ketakutan akan balas dendam atau proses hukum formal juga mendukung penegakan kesepakatan itu. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, pelaksanaan kesepakatan ini tergantung pada kemauan orang yang bersengketa. Pihak yang berkuasa sering mengabaikan hasil mediasi.

Tentu saja ada variasi setempat terkait standar prosesnya.

8. Definisi kerangka konseptual
Dalam konteks Indonesia, peradilan informal adalah “penyelesaian perselisihan di tingkat lokal”(local level dispute resolution) – penengahan atau mediasi yang dilakukan oleh kepala desa, pemimpin adat, tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan kepentingan berdasarkan tradisi, bayangan hukum negara, terkadang hukum adat dengan pertimbangan harmoni, kurukunan dan stabilitas komunitas atau berdasarkan pendekatan subyektiv. Pelaku penyelesaian perselisihan/sengketa menggunakan kombinasi antara pengetahuan umum, pengetahuan sejarah, tekanan komunitas dan kompromi untuk mencari penyelesaian secara damai sehingga bisa menghindari terjadinya kekerasan (World Bank 2009). Tim peneliti menggarisbawahi pentingnya pengadilan informal dalam menyelesaikan perselisihan di Indonesia sebagai win-win solution.

Penelitian sebelumnya memaparkan berbagai alasan untuk preferensi akan peradilan informal. Ada pendapat bahwa preferensi akan keadilan informal merupakan konsekwensi dari kelemahan sektor peradilan, ada yang mengatakan bahwa orde baru menyebabkan kekosongan keadilan dan dependensi pengadilan, sehingga konflik sosial membludak pada pergantian abad ke 20, ada juga opini bahwa warga belum mampu sehingga tidak ada pilihan selain jalur keadilan lokal. Memperhatikan pandangan yang diuraikan di atas, dan mengingat bahwa penduduk pedesaan juga membentuk kubu signifikan dalam tingkat angka kemiskinan, atau berada jauh dari kota madya, beserta mengingat bahwa hasil survei BPS pada Maret 2008 lalu menunjukkan jumlah orang belum mampu mencapai 34,96 juta atau 15% dari total penduduk Indonesia, maka jalur keadilan yang digunakan 35-40 juta penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, sangatlah relevan untuk ditinjau lebih lanjut.

Tim peneliti memiliki dugaan bahwa ada faktor-faktor lain yang mendorong penduduk Indonesia untuk mempunyai preferensi akan penyelesaian perselisihan secara informal. Preferensi yang terlihat pada data statistik menunjukkan bahwa manusia Indonesia - khususnya yang tinggal di pedesaan - mencari orientasi dan dukungan pada komunitas yang mengelilinginya, realitas sosialnya dan norma- norma yang terkandung dalam komunitas dan realitas sosialnya, meskipun sektor peradilan telah berfungsi dengan baik, dan GDS (http://gds-indonesia.org) menunjukkan pula kepuasan penduduk yang tinggi dengan sistem peradilan formal. Data statistik juga memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan lebih memilih jalan peradilan formal, yaitu peneliti mempunyai hypothesa kedua bahwa ada kesenjangan di antara preferensi jalur peradilan antara penduduk pedesaan dan perkotaan.
Singkatnya, kami mempunyai hypothesa bahwa preferensi akan keadilan informal tidak saja disebutkan oleh faktor politis, ekonomi, pendidikan, dan struktural, tetapi juga oleh unsur-unsur kultural-sosial, seperti struktur sosial, representasi kultural, pembagian tugas, beserta relasi status yang menunjukkan konstelasi-konstelasi spesifik dalam gugusan kepulauan Indonesia.

Memperhatikan pandangan yang diuraikan di atas, dan mengingati bahwa penduduk pedesaan juga membentuk kubu signifikan dalam tingkat angka kemiskinan, beserta mengingat bahwa hasil survei BPS pada Maret 2008 lalu menunjukan sejumlah orang belum mampu mencapai 34,96 juta atau 15% dari total penduduk Indonesia, maka jalur keadilan yang diggunakan 35-40 juta penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, sangatlah relevan untuk ditinjau lebih lanjut.

9. Pendekatan penelitian
Penelitian ini diluncurkan untuk berfokus pada proses-proses mikro (micro processes) dari lembaga hukum adat yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik (holistic method) dalam mengkaji kemajemukan hukum dalam masyarakat sangat membantu menjelaskan prinsip, norma, struktur, mekanisme, institusi-institusi hukum, dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta keterkaitannya dengan aspek-aspek politik, ekonomi, religi, struktur sosial, ideologi, dll. Penelitian ini menggunakan metode holistik, dengan pendekatan anthropologi hukum, dan pendekatan historis.

Pendekatan antropologi hukum yang digunakan dalam membuktikan kerangka teoritis di atas adalah metode kasus sengketa (Hoebel, 1983) untuk dapat memudahkan mencari hukum apa yang berlaku. Karena model ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan metode kasus non-sengketa (Holleman, 1986) untuk menemukan ide atau prinsip normatif yang terkandung dibalik perilaku hukum yang aktual. Untuk menghubungkan individu sebagai pusat analisis dengan lingkungannya digunakan metode kasus dan konsep semi-autonomous social field. ( Moore, 1983).

Penelitian ini akan menelusuri dinamika perkembangan historis dengan melihat kontinuitas dan diskontinuitas dari sistem hukum adat tradisional dengan mendefinisikan gambaran yang akan dikumpulkan tentang kedudukan dan fungsi hukum dan peradilan lokal dari masa prakolonial sebagai independent variabel. Pada masa kolonial, bukan saja tata sosial dan tercampur budaya dengan budaya baru yang dibawa oleh kolonialisme, tetapi adat-istiadat, hukum adat dan hukum agama dimarginalisir dan dihadapkan dengan hukum positif formal Romawi-Eropa, sehingga secara alami terjadi sistem hukum plural di ’East Indies’.

Pada masa kolonial terjadi perubahan tata sosial dan otoritas tradisional, diperkenalkannya hukum positif barat yang menyebabkan pemahaman ganda atas sistem peradilan tradisional dengan dasar adat istiadat serta agama dan sistem peradilan yang didasari hukum positif. Pemerintah kolonial Belanda menghadapi keadaan ini dengan menerapkan hukum secara berbeda berdasarkan kelompok etnis. Artinya, orang Eropa mengikuti hukum Belanda, sedangkan orang Indonesia menjadi subyek hukum adat. Hukum adat sendiri sangat beragam–ada sekitar 300 kelompok etnis yang masing-masing memiliki hukum adat sendiri. Jadi, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, warisan sistem hukum terdiri dari kombinasi pengaruh hukum adat tradisional lokal, kolonial dan Islam. Pluralisme hukum tidak saja suatu ’peninggalan sejarah’, melainkan mencerminkan kebiasaan dan keperluan akan keadilan dari warga masyarakat Indonesia saat ini.

Secara kelembagaan, status mekanisme peradilan desa juga bermacam-macam, mereﬂeksikan ketegangan antara, pada satu sisi pengakuan keberagaman, dan pada sisi lain keinginan untuk kesatuan hukum dan “modernitas”. Hingga 1874, yang disebut Pengadilan Pribumi beroperasi sesuai dengan hukum dan prosedur adat. Pada 1874-1935, pengakuan terhadap pengadilan ini dibatalkan, meski dalam praktiknya tetap berlangsung. Pada 1935, pemerintah kolonial menghidupkan kembali peradilan desa dengan mewajibkan hakim mempertimbangan hasil Dewan Adat di pengadilan negeri. Ketika Republik baru dibentuk pada tahun 1945, kebijakan nasional mengajukan keseragaman sistem hukum. Secara institusional, pluralisme hukum dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kedudukan sebagai negara merdeka dan modernitas. Namun demikian, konstitusi beserta dengan amandemennya kemudian telah memberikan pengakuan bersyarat terhadap hukum adat.

Walaupun peradilan tetap menjadi salah satu dari lima fungsi pemerintah pusat, proses otonomi daerah yang diterapkan pada tahun 1999 telah membuka kesempatan untuk memperkuat atau mengubah penyelesaian sengketa informal. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk mengkonﬁgurasi ulang struktur pemerintahan desa – termasuk prosedur penyelesaian masalah – sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan. Seiring dengan semangat otonomi, UU No. 22 Tahun 1999 juga membentuk Badan Perwakilan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dan membagi kekuasaan eksekutif pada tingkat desa. Pada sisi “yudisial”, pasal 101 ayat (e) memberikan otoritas kepada kepala desa, bersama dengan Dewan Adat untuk menyelesaikan perselisihan. UU No. 32 Tahun 2004, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 menghapus yurisdiksi ini, tapi kemudian dikembalikan lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dukungan untuk peradilan informal direﬂeksikan pula dalam dokumen kebijakan nasional pemerintah seperti terlihat dalam peraturan presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, Bab 9 atau UU 4 tahun 2004 tentang kekuasaaan hakim, Pasal 28 (Ayat 1), yang berbunyi Hakim ‘wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’. Di Kalimantan Tengah, inisiatif diambil untuk memperkuat pengakuan terhadap pemimpin adat, dikenal dengan nama “damang”. Di Bali sejak tujuh tahun ada gerakan ajeg, yang mengupayakan kodifikasi dan kelembagaan awig-awig pedesaan. Perubahan tersebut menempatkan etnis setempat dan elit laki-laki sebagai pemegang kendali. Akan tetapi, sangatlah jelas bahwa penegakan hukum mensyaratkan baik lembaga sosial maupun negara kuat dimana semua warga negara diperlakukan sama dan kepentingan serta nilai-nilai kehidupan mereka dihormati.

10. Konsep pluralisme hukum sebagai jawaban atas realitas sosial bhinneka tunggal ika

“We should think of law as a social phenomenon pluralistically, as regulation of many kinds existing in a variety of relationships, some of the quite tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state. Legal anthropology has almost always worked with pluralist conceptions of law” (Cotterrell, 1995:306, pada Nurjaya 2004).

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (Nurjaya 2004).

Secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia selain berwujud dalam bentuk hukum negara (state law) atau peradilan formal, juga berwujud sebagai hukum agama (religious law), dan hukum adat-istiadat (customary law) atau peradilan informal. (F. von Benda-Beckmann, 1989, 1999; Griffiths, 1986; Hooker, 1987; K. von Benda-Beckmann & Strijbosch, 1986; Moore, 1986; Spiertz & Wiber, 1998). (Nurjaya 2004) Sistem peradilan formal maupun informal seringkali dalam teori hukum digambarkan berada pada posisi bertentangan (“opposite ends of a continuum”). Istilah yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing sistem mengindikasikan adanya dikotomi: adversarial vs. restoratif; menang-kalah vs. sama-sama menang, lepas secara sosial vs. melekat secara sosial; netral dan tidak berpihak vs. berpihak dan diskriminatif; sistem yang berdasarkan aturan vs. sistem yang berdasarkan kekuasaan. (World Bank 2009).

Konsep pluralisme yang dikemukan disini tidak terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem-sistem hukum yang lain, akan tetapi penelitian ini mengedepankan konsep pluralisme hukum yang kuat dengan mengacu pada fakta empiris adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang mesti dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Jadi, konsep pluralisme hukum yang kami terapkan tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain. Maka, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat :

A variety of interacting, competing normative orders-each mutually influencing the emergence and operation of each other’s rules, processes and institutions.
(Kleinhans & MacDonald, 1997:31 pada Nurjaya 2004).

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (customs), kultur (culture), tradisi-tradisi (traditions), dan norma-norma informal (informal norms) yang diciptakan dan dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, maka dapat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (social field) tertentu.

Professor Djokosutono, ahli hukum, telah menyesalkan bahwa pada proses pembentukan hukum nasional, tiada unsur dari system Hukum Kawi dari kerajaan Majapahit yang menjadi referensi bangsa Indonesia dalam motto Negara Bhinneka Tunggal Ika yang tetap dipertahankan. Beliau berkata: “Suppose that the legal code of Majapahit, applied by Gadjah Mada in governing the country had been put into script and had survived, we, Indonesians, would have had a real firm base for our national law, not as in present the time”. (Slametmuljana 1976: 100)

11. Daftar Referensi
Farid, M. (n.y.)Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia: kajian antropologi hukum di Daerah Sumatera Barat (http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=76890)
Nurjaya, Nyoman 2004. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KONSEP PLURALISME HUKUM. Paper presented at international Conference “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11–13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta. (http://www.huma.or.id)
2006. Pluralisme hukum sebagai istrumen integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Forum Keadilan: 01, 30 April 2006
Ota, A. (2006). Changes of Regime and Social Dynamics in West Java. Leiden: Brill.
Pudjiastuti, T. (2004). Surat-Surat Sultan Banten Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Wacana, 6 (1), 80-94.
Rato, Dominikus, 2009: Pengantar Hukum Adat; Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
Samadhi, T. N. (2003). Merevitalisasi Tradisi. Antropologi Indonesia, 27 (70), 77-92.
Sirtha, I. N. (2008). Aspek Hukum. Denpasar: Udayana University Press.
Smock, D. (2002). Islamic Perspectives on Peace and Violence. Washington, D.C.: United States Inst. of Peace.
Soekanto,Suryono (2008/ 1981). Hukum adat di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Steenbrink, K. (2006). Dutch Colonialism and Indonesian Islam. Amsterdam: Rodopi.
Tambiah, S. J. (1985). Culture, Thought, and Social Action. Cambridge: Harvard University Press.
UNDP (Morris, Chris; Rashid Norul; Charle, Suzanne; Diprose, Rachael); Justice For All?, An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia; UNDP Indonesia

Biography Alexandra
1996 - 2004 Studies in Southeast Asian Sciences, Religious Studies, and Psychoanalysis at the Goethe University, Frankfurt/Main
1998 Study of Indonesian language at Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
1999 Study of Indonesian Hindu Theology at Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Indonesia
2004 Magistra Artium (DAAD short-time grant for final thesis)
2005 Sworn translator of Indonesian language
2006 - 2009 PhD Candidate at and grant from Goethe University, Frankfurt/Main, affiliated to the IPP Religion in Dialogue
2009 Submission of doctoral thesis and disputation Nov 2010, promotion 2011
since 2009 Research Associate at PRIF

Ribut Soal Gaji, SBY Tengoklah Walikota Solo

2011-01-31T15:29:00.000-08:00

(Diunduh dari http://id.news.yahoo.com/viva/20110129/tpl-ribut-soal-gaji-sby-tengoklah-waliko-3040f52.html)
VIVAnews
By Umi Kalsum - Minggu, 30 Januari

[Walikota Solo Joko Widodo] Walikota Solo Joko Widodo

VIVAnews - Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.

Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.

Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011 hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.

Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.

Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.

Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.

Laporan: Fajar Sodiq | Solo

Surat Terbuka Untuk Jaksa M Hidayat (Mantan Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Banten) tentang Aman Sukarso

2011-01-26T16:11:00.000-08:00

Bismillahirrohmanirrohim,

Pak Hidayat, saya kira saat saya tulis surat ini bapak sudah tahu bahwa Aman Sukarso, Ayah saya, telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam pasal 2 uu tipikor yang bapak gunakan dalam memori kasasi ke Mahkamah Agung. Terhitung tanggal 25 Januari 2011, Aman Sukarso menjalani hukumannya di Lapas Serang Banten.

Pak Hidayat, sejak saya membaca memori kasasi yang anda buat, saya khawatir persoalan ini akan muncul. Kita sama-sama mengikuti seluruh persidangan di Pengadilan Negeri. Lalu saat saya baca memori kasasi anda, berbagai fakta yang muncul di persidangan ternyata telah anda sembunyikan atau tidak anda ungkapkan. Sebut saja misalnya Rencana Definitif untuk penggunaan Block Grand, kesaksian Anggiat Tupal Pakpahan di persidangan yang menyatakan LHP/LHA BPKP hanya berupa pemeriksaan Compliant test/formal test.

Pak Hidayat, bicara hukum adalah bicara benar dan salah, bukan soal menang dan kalah. Saya dan anda tahu bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Saya bertanya pada hati anda, dan itu pertanyaan retorik, tak perlu dijawab. Rekan anda JPU Sukoco di suatu sidang kasus ini pernah menyatakan jika kasus ini divonis bebas pun tak masalah. Tentu ada dua analisa atas pernyataannya 1) hanya sekadar basa basi 2)ia tahu fakta di persidangan semakin membuat terang bahwa kerugian negara tidak ada dalam kasus ini.

Pak Hidayat, dalam sebuah seminar nasional yang diselenggarakan Kejaksaan Agung di Semarang, Jaksa Agung (sekarang mantan) Hendarman Supanji, menyatakan sistem reward dan punishment dan remunerasi di lingkungan kejakasaan. Salah satu parameternya adalah vonis bebas. Ini tentu ukuran yang prosedural tidak substansial. Sehingga menjadi suatu masalah jika dimunculkan pertanyaan bagaimana jika memang dalam sebuah perkara sangat terang sehingga memang seharusnya divonis bebas?

Pak Hidayat, saya tidak merasa kalah dalam perkara Ayah saya. Justru saya merasa anda yang kalah, anda mengingkari nurani anda sendiri. Tentu karena ini persoalan perasaan anda boleh menyangkalnya, itu tanggungjawab anda pribadi. Tapi hukum memang tak bisa dipisahkan dengan nurani, dengan keyakinan, keadilan, keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jika anda lupa, silahkan buka kembali KUHAP juga Undang-undang Kejaksaan, anda akan menemukan kata-kata tadi.

Pak Hidayat, dalam catatan saya, ada dua jaksa yang menuntut bebas terdakwanya: 1) Dalam kasus Budi Harjo, didakwa melakukan pembunuhan atas Ayahnya. Belakangan diketahui merupakan skenario penyidik, saat persidangan, penyidik menemukan tersangka sebenarnya, mantan karyawan bapaknya (pemilik toko material). Dalam tuntutan akhirnya jaksa menuntut Bebas terdakwa Budi Harjo 2)Kasus pembunuhan Udin wartawan Bernas, terdakwa yang dihadapkan adalah Iwik, motif yang dibuat perselingkuhan. Belakangan diketahui Iwik juga direkayasa, diskenariokan.

Pak Hidayat, yang ingin saya sampaikan adalah jika anda kemudian menjadi jaksa yang mengikuti nurani anda, itu sudah cukup bagi saya untuk memaafkan anda. Menuntut bebas bukanlah parameter nurani, tergantung pada kasus posisinya. Menuntut bebas karena ada kepentingan yang tidak baik bahkan merupakan perbuatan tercela. Tetapi jika jaksa berkeyakinan seseorang tidak bersalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka ia tidak boleh memaksakan diri untuk tetap menuntut bersalah. Sekali lagi hukum bukan soal menang kalah, bukan soal karir, tapi soal benar salah. Itu sebabnya hingga saat ini saya masih bisa berjalan dengan kepala tegak. Saya tak perlu khawatir jika sekalipun 1000 orang menuduh saya mencuri, yang penting saya tahu saya tidak mencuri. Maka meskipun Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan salah, tapi saya tahu putusan itu keliru dan terdapat kekhilafan hakim bahkan bertentangan satu sama lain dengan putusan A Rivai (terdakwa dalam perkara yang sama). Dan anda punya andil dalam putusan yang keliru dan khilaf tersebut.

Pak Hidayat, saat ini saya sedang mencari hikmah dari peristiwa ini, mungkin salah satunya saya berkewajiban menulis surat ini. Sisi lainnya tentu saya harus terus berjuang, maka saya akan melakukan pengajuan PK, sebab banyak kejanggalan dalam putusan tersebut. Kita diwajibkan sabar dan tawakal, saya kira itu yang akan saya pelajari dan lakukan.

Pak Hidayat, saya tak tahu sekarang anda bertugas dimana, tapi saya yakin surat terbuka ini akan sampai pada anda. Harapan saya anda menjadi jaksa yang baik dan benar, itu saja sudah cukup, semoga Allah memberikan keluasan hati untuk saya dan hidayah untuk anda, sesuai dengan nama anda.

Hukum Progresif Mampir ke Untirta

2011-01-13T15:58:00.000-08:00

Bedah Tulisan Alm. Prof Tjip (Satjipto Rahardjo) “Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan” dalam Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP.
Berita dan foto diambil dari www.untirta.ac.id

Serang(28/10) Fakultas Hukum Untirta mengadakan Bedah Buku yang berjudul Hukum Progresif yang Berhadapan dengan Kemapanan Kenyataan karya Prof. Sathipo Rahardjo yang diadakan di aula Fakultas Hukum. Bedah buku ini cukup menarik perhatian sebagian mahasiswa dan beberapa kalangan pengajar civitas akademika karena banyaknya kajian hukum didalamnya. Hadir sebagai narasumber Aris Suhadi, Muhyi Mohas, dan Ferry Fathurohman dan moderator Ridwan dalam acara bedah buku tersebut.(~jml)

Pengelolaan Hutan Ala Masyarakat Baduy Dalam

2010-12-20T21:20:00.001-08:00

(Tulisan ini dimuat dalam buku VanaPrastha: 182 Tahun Kabupaten Lebak)

Sabtu 24 April 2010, pukul 09.30, Aman Sukarso ayah saya, tampak bersemangat mengantarkan saya menuju terminal Pakupatan Serang pagi itu. Beberapa hari yang lalu saya memang diserang rasa jenuh. Saya tahu bahwa Ayah saya risih melihatnya, tiduran di depan televisi atau sekadar baca-baca tak jelas. Ayah saya itu orang Sunda jadi ada perasaan tidak enak jika harus menegur, ia biasa bekerja dalam diam. Nah karena kami orang sunda itulah jadi harus pandai-pandai menafsirkan. Seperti pagi itu, jika ia sudah menghidupkan mesin mobil, itu berarti ia menginginkan saya untuk segera pergi ke Baduy menyelesaikan penulisan tesis saya yang tertunda.
Beberapa hari yang lalu saya memang telah memberitahukannya bahwa 24 April saya berencana menuju Cibeo, sebuah Kampung Baduy Dalam di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Tas ransel hitam saya nampak kerepotan membawa beban hari itu: 4 kilo beras, 1 kilo ikan asin, 7 bungkus mie instan, bekal makan siang dari istri, 4 buku tentang Baduy dan sebuah blocknote. Saya berencana menulis tesis mengenai hukum pidana adat Baduy. Tema tesis tersebut didapat setelah saya dan seorang kawan bernama Abdul Hamid berdiskusi di sebuah kamar hotel di Semarang pada suatu malam. Andreas Harsono, mantan wartawan harian The Star (Kuala Lumpur) dan majalah Asian Business (Hongkong), guru saya dalam menulis, pernah menjelaskan rumus sederhana dalam menulis: riset dan wawancara. Maka segera setelah mendapatkan tema tersebut saya melakukan riset, mengumpulkan bahan bacaan, buku, artikel internet, semua yang berkaitan dengan Baduy saya kumpulkan untuk dipelajari. Dari bahan tersebut saya lalu membuat daftar orang-orang yang harus saya wawancarai. Bagi saya menulis tesis tak ubahnya seperti menulis reportase.
Dari semua bahan bacaan, hampir semua penulis Baduy selalu mencantumkan filosofi Baduy “lojor teu menang dipotong, pondok teu menang disambung” (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung) dalam setiap tulisannya. Filosofi tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat Baduy dalam berinteraksi dengan tata kosmos, alam semesta. Saya menutup sebuah buku Baduy dan bergumam “Ada hubungan apa antara Baduy dengan alam?”
***
Kanekes adalah nama sebuah Desa dimana komunitas masyarakat Baduy berada, Ibu Kota Desa Kanekes adalah Kampung Kadu Ketug III atau dikenal juga dengan nama Babakan Cigoel, dimana Jaro Dainah berada. Dalam struktur adat Baduy, Jaro Dainah menjabat sebagai Jaro Pamarentahan yang bertugas antara lain sebagai penghubung antara masyarakat Baduy dengan pemerintahan dan lingkungan di luar Baduy. Jaro Dainah berambut ikal dengan alis yang tebal. Berkumis, kulitnya sawo matang seperti kebanyakan orang Indonesia. Kita akan menemukan kesan yang tidak ramah jika belum akrab dan baru pertamakali bertemu. Namun jika telah beberapa kali bertemu dan mengetahui maksud baik kita, maka obrolan tentang Baduy mengalir lancar dari mulutnya, bahkan ia tak sungkan memberikan data tertulis. Desa Kanekes terdiri dari 59 Kampung yang dibagi ke dalam tiga bagian: 3 Kampung Baduy Dalam, 55 Kampung Baduy Luar dan 1 kampung luar Baduy. Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik merupakan Kampung Baduy Dalam, yang jumlahnya tidak akan berkurang atau bertambah, selalu 3 Kampung. Sementara Kampung Baduy Luar dapat bertambah jumlah kampungnya seiring pertambahan penduduk dan pemekaran daerah. Satu kampung luar Baduy yang disebut Jaro Dainah adalah Cicakal Girang. Berbeda dengan Baduy Dalam dan Baduy Luar yang memeluk agama Sunda Wiwitan, sebagian besar warga Cicakal Girang merupakan pemeluk agama Islam.
Jadi, seluruh masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Rangkasbitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Dari Jakarta, jaraknya sekitar 120 kilometer. Dengan kondisi alam yang berbukit-bukit di kawasan Pegunungan Kendeng, desa tersebut berada di ketinggian 500-1.200 meter di atas permukaan laut seluas 5.101,85 hektar, sebagai dataran tinggi yang bergunung dengan lembah-lembah yang merupakan daerah aliran sungai dan hulu-hulu sungai yang mengalir ke sebelah utara. Bagian tengah dan selatan desa merupakan hutan lindung atau masyarakat Baduy sering menyebutnya dengan hutan tutupan atau hutan larangan.
Menurut catatan sejarah, pada tahun 1888 Orang Baduy berjumlah 291 orang yang tinggal di 10 kampung, sedangkan tahun berikutnya meningkat menjadi 1.407 orang yang tinggal di 26 kampung (Jacobs, Meijer, 1891; Pennings,1902), tahun 1928 berjumlah 1.521 orang (Tricht, 1929), kemudian tahun 1966 meningkat lagi menjadi 3.935 orang. Awal tahun 1980 penduduk Desa Kanekes menjadi 4.057 orang, sepuluh tahun kemudian berjumlah 5.600 orang dan tahun 1999 menjadi 7.000-an orang (Kartawinata, 2000).
Data kekinian tentang jumlah kampung kemudian saya temukan dalam buku Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah yang ditulis Suhada, jumlah kampung di Desa Kanekes tahun 1985 tercatat sebanyak 30. Pada 1996 meningkat menjadi 49 kampung, lalu tahun 2000 meningkat lagi menjadi 52 kampung. Kini, menurut Jaro Dainah, jumlah kampungnya telah menjadi 59, dengan jumlah penduduk sebanyak 11.150 Jiwa.
Akses menuju masyarakat Baduy tidaklah sulit. Terminal pertama yang harus dituju adalah Terminal Bis Rangkas Bitung. Banyak bis yang menuju ke terminal ini, bisa dari terminal Pakupatan Serang atau bahkan yang langsung dari Jakartapun telah ada. Sampai di terminal Rangkas Bitung, carilah PS atau Elf yang menuju Terminal Ciboleger. PS atau Elf adalah angkutan umum mini bus bermesin truck PS. Atau bisa juga menaiki angkutan umum menuju terminal kecil Aweh. Dari terminal Aweh baru kemudian naik PS menuju Ciboleger. Ciboleger adalah desa terakhir yang bisa dimasuki kendaraan dan berbatasan dengan Desa Kanekes. Desa Kanekes hanya berjarak sekitar 100 meter dari Ciboleger. Jika kita sudah berada di Kanekes, itu artinya kita sudah berada di salah satu kampung Baduy Luar yang terluar, Babakan Cigoel atau dikenal juga sebagai Kampung Kadu Ketug III.
Saat di Babakan Cigoel, sebelum berangkat ke Cibeo, saya menyempatkan shalat dhuhur dijamak takdim, jadi shalat asar saya tarik ke waktu shalat dhuhur. Jaro Dainah mempersilahkan saya shalat di rumah singgah dengan diantar Saidam, warga setempat. Saya mendapat kabar dari Asep Bule, warga Ciboleger, bahwa rumah singgah adalah rumah yang disediakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan Haji Kasmin, warga Baduy Luar yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan Ketua DPD Partai Golkar Lebak. Desain rumah singgah disamakan dengan rumah warga Baduy Dalam pada umumnya: rumah panggung, tiang kayu, anyaman bambu sebagai dinding dan hateup (atap) yang terbuat dari anyaman daun aren. Yang membedakan, pada rumah singgah telah dilengkapi dengan kamar mandi dan water closet (WC).
Ditemani Saidam, saya menuju rumah Ayah Mursyid di Cibeo, beberapa bulan sebelumnya saya memang telah membuat janji untuk bertemu dengannya. Ayah Mursyid adalah wakil Jaro Cibeo, putra dari Puun Jandol. Perjalanan ke Cibeo cukup melelahkan, 2,5 jam perjalanan kaki. Naik turun bukit. Jam di telepon genggam saya menunjukan pukul 17.00 saat saya tiba di Cibeo. Saidam membawa saya ke jalan setapak yang biasa dipakai warga Baduy sehingga bisa lebih cepat sampai.
Memasuki Kampung Baduy Dalam Cibeo seperti memasuki dunia lain. Seperti menerobos dimensi waktu, mundur ke belakang. Tak ada listrik dan bangunan tembok, asri, alami, hening, gemericik air sungai mendominasi. Jembatan bambu melintasi sungai menjadi tanda memasuki Cibeo. Saya terpaku saat melihat seekor elang terbang berputar-putar di atas kepala saya, dekat, di atas rumah warga Cibeo. Di sini, manusia dan alam hidup berdampingan, bersahabat. Ada banyak yang dapat dituliskan mengenai Baduy, namun yang paling menarik adalah bagaimana interaksi masyarakat adat Baduy yang dapat hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Sungai yang baru saja saya lewati adalah sungai yang sama saat dua belas tahun lalu saya mengunjungi Cibeo. Tidak ada yang berubah, jernih, segar, dan tak ada secuilpun sampah plastik yang mengotorinya. Di Cibeo saya menginap di rumah Ayah Mursyid. Makan, bicara dan mendengarkan hingga larut malam, mengoreksi kekeliruan beberapa buku tentang Baduy. Saya juga mewawancarai Jaro Sami, Jaro Cibeo keesokan harinya.
Masyarakat Baduy percaya alam adalah salah satu titipan yang maha kuasa untuk dilestarikan. Amanah dan kewajiban melestarikan alam jatuh pada Masyarakat Baduy. Oleh karenanya semua sistem kehidupan Masyarakat Baduy berpedoman pada filosofi “lojor teu menang dipotong, pondok teu menang disambung” tidak terkecuali sistem hukum adat Baduy.
‘Pembumian’ filosofi Baduy dapat dilihat di seluruh Kampung Baduy khususnya pada Kampung Baduy Dalam seperti Cibeo. Cibeo terletak di pinggiran sungai. Di Sungai inilah seluruh kebutuhan air warga Cibeo terpenuhi: mandi, minum dan semuanya. Airnya jernih tak berbuih. Warga Baduy Dalam tak diperkenankan menggunakan peralatan mandi semisal sabun, odol dan shampo. Termasuk para tetamu yang mengunjungi Cibeo tak diperkenankan menggunakannya. Jika anda membawa peralatan mandi ke Cibeo maka simpan sajalah di dalam tas. Itulah sebabnya selama ratusan tahun sungai di pinggiran Cibeo tetap sanggup menopang kehidupan warga Cibeo. Tahun 1998 adalah pertamakalinya saya ke Cibeo. Kini, setelah 12 tahun berselang, tak ada yang berubah dari sungai di Cibeo. Airnya tetap jernih, dingin dan berhasil mengembalikan kesegaran tubuh kala saya mandi sore itu.
Sama halnya dengan makanan pokok di Indonesia pada umumnya, makanan utama masyarakat Baduy adalah nasi. Namun masyarakat Baduy tak menamam padi dengan bersawah. Mereka menanam padi Huma—padi yang ditanam di tanah kebun, bukan sawah. Bersawah dan membajak tanah merupakan salah satu larangan Masyarakat Baduy. Ayah Mursyid menjelaskan ketentuan tersebut semata untuk menjaga keseimbangan alam. Saya kurang tahu, pada suatu malam di Menes, Suhada, salah satu penulis Baduy pernah menjelaskan pada saya bahwa ada penelitian yang menunjukan mengolah tanah menjadi sawah akan mengurangi kesuburan tanah dalam jangka panjang. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panenan padi huma di sebuah leuit, lumbung padi. Leuit biasanya dibangun di pinggiran tiap kampung. Setiap keluarga memiliki leuit masing-masing. Leuit menyiratkan konsep ketahanan pangan masyarakat Baduy. Saya belum pernah mendengar warga Baduy kekurangan stock bahan pangan.
Semua rumah di Cibeo bentuknya sama, semua bahan yang digunakan berasal dari alam: Batu, kayu, bambu, ijuk. Tidak ada satupun bahan modern semisal paku, batu bata dan semen diperkenankan di Cibeo (Hal yang sama juga berlaku pada kampung Baduy Dalam lainnya). Satu hal yang menarik, meskipun bahan bangunan didapatkan dari alam sekitar, tidak nampak adanya kerusakan hutan di Baduy. Masyarakat Baduy tidak mengeksploitasi alam, mereka menggunakan seperlunya yang selalu dibarengi dengan pelestariannya. Seperti misalnya suatu pagi saya temui rombongan anak-anak dan beberapa ibu-ibu Cibeo yang membawa kayu dari hutan menuju Cibeo. Rupanya ada sebuah hajatan hari itu, sehingga pemangku hajat membutuhkan kayu bakar untuk keperluan memasak. Kayu yang mereka bawa rupanya kayu yang telah kering dan tua. Saidam menjelaskan bahwa kayu bakar tersebut didapat dari pohon yang sudah dimakan rayap atau batang pohon dan ranting yang jatuh terserak. Mereka tidak menebang pohon untuk kayu bakar. Kearifan lokal ini menjadikan Baduy dan hutan di sekitarnya hidup harmonis selama ratusan tahun. Saya kira hutan pegunungan Kendeng di sekitar sini telah memilih masyarakat Baduy sebagai penghuninya. Keduanya berjodoh. Keduanya berusaha untuk tidak saling menyakiti. Hingga saat ini saya tak pernah mendengar banjir yang melanda perkampungan Baduy. Menurut Jaro Sami, Jaro Cibeo, alam adalah salah satu yang dititipkan oleh yang maha kuasa pada masyarakat Baduy untuk dilestarikan. Pemahaman ini merata pada masyarakat Baduy, Jaro Dainah pernah mengatakan hal yang sama pada suatu ketika. Salah satu kewajiban masyarakat Baduy adalah melestarikan alam. Masyarakat Baduy bersekolah pada alam. Mereka belajar dan hidup dengan alam. Oleh karenanya kita takkan menemukan seorang warga Baduy yang bersekolah formal. Sekolah adalah salah satu hal yang dilarang dalam kehidupan Baduy.
Bagian paling bawah dari rumah masyarakat Baduy adalah batu sebagai penopang tiang-tiang utama rumah yang terbuat dari kayu. Tetapi tidak seperti rumah pada umumnya, masyarakat Baduy tidak menggali tanah untuk pondasi. Batu hanya diletakan di atas tanah. Jika kontur tanah tidak rata, maka bukan tanah yang menyesuaikan sehingga diratakan, tetapi yang menyesuaikan adalah panjang pendeknya batu dan tiang kayu. Jadi panjang pendeknya batu disesuaikan dengan kontur tanah.
Baduy memiliki kearifan lokal tersendiri dalam mengelola lingkungan. Sekalipun masyarakat adat Baduy tinggal di tengah perbukitan yang dikelilingi hutan, namun tidak ada kerusakan hutan yang terjadi. Masyarakat adat Baduy dapat hidup harmonis berdampingan dengan lingkungan selama ratusan tahun tanpa merusak hutan padahal mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut dalam kesehariannya. Hal tersebut telah berlangsung lama meskipun masyarakat adat Baduy tidak mengenal konsep pembangunan berkelanjutan. Pada konteks ini, kita harus belajar dari masyarakat adat Baduy dalam berinteraksi dengan alam sehingga kelestarian tetap terjaga. Nilai-nilai yang berkaitan dengan alam dan pengelolaan hutan tersebut merupakan pelajaran berharga bagi pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.
Masyarakat adat Baduy dikenal sangat patuh dan taat pada hukum adat Baduy. Ada banyak larangan dalam hukum adat Baduy misalnya tidak boleh difoto (di dalam wilayah Baduy Dalam), naik kendaraan, memakai alas kaki. Orang Baduy Dalam jika pergi ke Jakarta, Bogor atau Bandung dengan maksud memenuhi undangan ataupun mengunjungi tamu yang pernah datang ke Baduy selalu berjalan tanpa alas kaki. Jika diketahui menggunakan kendaraan, maka ia akan dikenai sanksi adat hingga dikeluarkan dari Baduy Dalam menjadi Baduy Luar—Baduy Luar memiliki aturan yang lebih longgar dan berinteraksi lebih dengan modernisasi. Jika ditanyakan alasan kenapa tidak boleh ini dan itu, maka mereka akan menjawab dengan singkat “teu meunang ku adat” (Tidak boleh oleh adat).
Pengakuan atas Masyarakat Adat dan Hutannya.
Menurut Jaro Dainah, perwakilan masyarakat adat se Indonesia pernah dikumpulkan dalam sebuah acara di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Bagian terpenting pertemuan tersebut adalah dijanjikannya sebuah undang-undang yang menjamin tentang keberadaan masyarakat adat beserta tanah yang melingkupinya. Undang-undang tersebut menurut Jaro Dainah hingga saat ini—2010—belum ada.
Meski demikian, dalam catatan saya, sebenarnya keberadaan masyarakat adat Baduy telah diakui dengan diterbitkannya Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy di wilayah Banten. Bahkan secara umum, masyarakat adat di Indonesia telah diakui keberadaannya. Berbagai peraturan telah mempertegas eksistensi masyarakat adat. Dalam Undang-undang Dasar 1945, pengakuan tersebut dicantumkan dalam pasal 18B ayat 2 dan 18I ayat 3 sebagai berikut:
Pasal 18B ayat (2)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I ayat (3)
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

UU No 41 tahun 1999 Kehutanan (yang mengalami perubahan dengan adanya Perppu Nomor 1 tahun 2004) juga mengakui hak dari masyarakat hukum adat dalam pasal 67 sebagai berikut :
Pasal 67
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berhak :
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu keberadaan hutan adat juga telah diakui oleh undang-undang ini sebagai berikut :
Pasal 1
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Pasal 4
(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan dengan kepentingan nasional
Pasal 37
(1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan
sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Masyarakat Baduy dan Hutan yang wilayahnya telah ditetapkan pemerintah daerah setempat sebagai hutan adat telah hidup secara harmonis. Tidak ada penebangan kayu secara masif, tidak ada pencemaran air, tidak terjadi ‘gundulnya’ hutan. Hal tersebut karena kultur masyarakat Baduy yang menyatu dengan alam.
Kerusakan Hutan di Baduy
Keharmonisan antara masyarakat Baduy dan hutan di sekitarnya tak selamanya langgeng, kemesraan keduanya mulai terusik. Hutan adat mulai dirambah orang luar Baduy, menebang pohon tanpa kearifan. Penyerobotan tanah ulayat masyarakat Baduy semakin sulit dikendalikan. Penyerobotan itu dilakukan warga luar Baduy dengan cara menebang hutan, mengerjakan ladang, dan membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat dalam kawasan hutan adat. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan jejak ternak berkaki empat. Saidam menjelaskan bahwa ternak semisal kerbau tersebut merupakan milik warga luar Baduy. Warga Baduy telah sering melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Banten, melakukan sosialisasi pada warga luar Baduy agar tidak menebang pohon di hutan adat bahkan melaporkan persoalan ini ke kepolisian. Jaro Dainah mengaku meski tanah ulayat Baduy itu sudah dilindungi peraturan daerah, pada praktiknya aturan tersebut tidak berjalan akibat lemahnya penegakan hukum oleh aparat.
Pada akhirnya faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama dalam menyumbang kerusakan hutan di Baduy. Kerusakan hutan adat di Baduy tak lepas dari persoalan ekonomi. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam melestarikan lingkungan tidak hanya dalam tataran kebijakan legislatif, tapi juga upaya kuat mendorong penegakan hukumnya dengan tak berpihak pada kekuatan ekonomi. Pihak perusahaan maupun perseorangan juga harus memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara dari penyuluhan hingga penegakan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan deterrence effect (efek pencegahan).
Keharmonisan yang telah berlangsung lama antara masyarakat adat Baduy dan alam akhirnya harus terusik justru karena faktor di luar mereka. Sedikit demi sedikit, modernisasi mulai menjamah keharmonisan hubungan alam dan manusia. Kondisi ini sebenarnya menjadi ‘bom waktu’ jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas. Konflik horizontal pada akhirnya berpotensi terjadi antara masyarakat adat Baduy dengan masyakarat luar Baduy. Duduk bersama antara masyarakat luar Baduy, masyarakat adat Baduy dan pemerintah pada akhirnya mutlak diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
***
Ayah Mursyid menjelaskan konsep kehidupan masyarakat Baduy hingga larut malam. Lewat temaram lilin Ia menyadari saya mulai mengantuk. Dua buah bantal empuk bersarung putih diberikannya. Saya tidur beralas tikar pandan karena memang tak ada kasur di Cibeo.
Banyak pelajaran yang saya dapat dari Baduy, diantaranya prinsip hidup masyarakat adat Baduy yang tercermin dari petatah-petitih adat Baduy :
Gunung tak diperkenankan dilebur
Lembah tak diperkenankan dirusak
Larangan tak boleh di rubah
Panjang tak boleh dipotong Pendek tak boleh disambung (Lojor henteu beunang dipotong, pendek henteu beunang disambung)
yang bukan harus ditolak yang jangan harus dilarang yang benar haruslah dibenarkan
Pada prinsipnya, kandungan penting dari aturan adat tersebut adalah konsep "tanpa perubahan apapun", atau perubahan sesedikit mungkin. Saya kurang tahu, apakah dua belas tahun mendatang masyarakat adat Baduy masih dapat mempertahankan keharmonisannya dengan alam sebagaimana dua belas tahun yang lalu saat saya menginap di kampung ini, Cibeo, Baduy Dalam.

Daftar Pustaka
Arif Hidayat dan FX Adji Samekto. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007.
Ade Makmur, Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan Pamarentahan Baduy In Kanekes: Kinship Perspective diunduh dari http://www.geocities.com/puslitmasbud_unpad/artikel_pamarentahan_Baduy.htm
www.hukumonline.com/berita/Berdayakan Masyarakat Hukum Adat untuk Perlindungan Lingkungan
[3/8/06].
www.kompas.com Berita edisi Senin, 24 Mei 2004
www.kompas.com Berita edisi Senin, 24 Mei 2004

www.tempointeratif.com pada berita “Penyerobotan Tanah Baduy Merajalela”.

www.sinarharapan.

Kumpulan Ceramah Ramadhan Prof Dr Barda Nawawi Arief SH

2010-08-15T21:09:00.001-07:00

Note: Kumpulan Ceramah Ramadhan ini telah mendapatkan izin dari penulisnya untuk dimuat dalam blog ini, semoga mendapat Ridho Allah SWT dan bermanfaat. Serang, 16 Agustus 2010 M / 6 Ramadhan 1431 H

KATA PENGANTAR

KUMPULAN CERAMAH RAMADHAN ini merupakan himpunan pokok-pokok uraian ceramah Ramadhan yang tercecer pada tahun 1987 – 2001 di berbagai forum kegiatan Ramadhan. Khususnya dalam forum Tarling (Tarawih Keliling) yang diselenggarakan oleh Koordinator Kegiatan Islam (KKI) Fakultas Hukum UNDIP, Badan Amalan Islam (BAI) Kodya Semarang, dan berbagai masjid di Semarang.

"Kumpulan Ceramah Ramadhan" ini berasal dari arsip naskah tercecer dalam file komputer pribadi. Awalnya tidak dimaksudkan untuk diterbitkan, karena materi ceramah/kuliah ramadhan ini bukan bidang keahlian saya. Namun dalam perkembangannya, naskah tercecer itu semakin bertambah walaupun dalam satu tahun, umumnya hanya satu-dua kali diminta memberikan "kuliah tujuh menit" ("Kultum). Oleh karena itu, dirasakan sangat disayangkan apabila naskah yang tercecer itu tidak dihimpun dan diedit. Muncullah kemudian ide untuk melakukan "inventarisasi dan dokumentasi da'wah", khususnya untuk kalangan keluarga sendiri (baik keluarga pribadi penulis maupun lingkungan intern di Fakultas Hukum dan Program S2 Hukum Undip). Rintisan ide ini telah dimulai pada tahun 2000-2001, dan terbitan kali ini bersumber dari naskah itu.

Materi yang dihimpun tidak jauh berbeda dengan pokok materi pada saat disampaikan. Oleh karena itu kebanyakan singkat-singkat dan terkadang terulang-ulang (karena umumnya berbentuk KULTUM). Materinyapun bervariasi, disesuaikan dengan forumnya; ada forum masyarakat umum, forum mahasiswa, dan forum campuran.

Semoga upaya inventarisasi dan dokumentasi da'wah ini diridhoi Allah swt. dan diharapkan ada manfaatnya untuk berbagai kalangan. Khususnya bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi bagian integral dan kelengkapan materi "kurikulum pendidikan tinggi".

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadhirat Allah swt, penulis sangat berterima kasih kepada Saudara M. Yusuf Khummaini, SHI (dosen STAIN Salatiga) yang telah memeriksa naskah ini dan masih sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai kalangan atas segala kekurangan dalam penerbitan ini.

Semarang, Ramadhan 1430 H - Agustus 2009 M

Barda Nawawi Arief

DAFTAR ISI

I	RAMADHAN: BULAN PENUH BAROKAH DAN MAGHFIROH	1
II	RAMADHAN: BULAN MULTI IBADAH	6
III	PUASA : SARANA MELATIH SABAR	17
IV	AGAMA DAN KEHIDUPAN MANUSIA	26
V	MEMAHAMI MAKNA KEIMANAN DALAM MENGHADAPI ERA INFORMASI	44
VI	RAMADHAN: BULAN PENINGKATAN KUALITAS MUSLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP	62
VII	SYUKUR KEPADA ALLAH (Ramadhan: Bulan Yang Patut Disyukuri)	68
VIII	RAMADHAN : BULAN PENINGKATAN KUALITAS KAJIAN AL-QURAN	75
IX	AL-QURAN DAN CINTA ILMU PENGETAHUAN	84
X	AL-QURAN DAN UPAYA PENEGAKAN/ KEADILAN HUKUM	89
XI	AL-QUR'AN : SUMBER HUKUM, SUMBER "HUDAA", SUMBER "BAYAAN" DAN SUMBER "MAW'IDHOH"	93
XII	MANFAAT RAMADHAN BAGI UPAYA TEGAKNYA KEADILAN	98

Ceramah Ramadhan I

RAMADHAN: BULAN PENUH BAROKAH DAN MAGHFIROH ^*)

Assalamu'alaikum wr. wb.;

Para jamaah Tarawih/qiyamur Ramadhan;

Marilah kita bersyukur dapat memasuki dan menyambut Ramadhan, "tamu agung, penghulu segala bulan" yang telah lama kita tunggu-tunggu kedatangannya. Sepatut-nya kita sambut datangnya Ramadhan ini dengan penuh rasa syukur, karena :
- kita masih diberi kesempatan untuk memasuki dan menyambut bulan ini, padahal mungkin ada di antara kita yang tidak berkesempatan menemui bulan Ramadhan ini (karena telah mendahului kita/mening-gal dunia);

kita masih tergolong orang-orang beriman, yang terpanggil hatinya untuk melaksanakan perintah wajib puasa sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqoroh: 183; sepatutnya hal ini disyukuri, karena ada orang yang hatinya/imannya tetap beku, tidak mau menjalankan perintah puasa. Bulan puasa (tamu agung) itu memang telah datang, tetapi tidak datang di rumahnya; tidak datang di hatinya dan di tengah-tengah keluarganya!;
tamu yang datang bukan sekedar tamu biasa, tetapi tamu istimewa/tamu agung yang "sangat pemurah" ("bloboh"); bulan penuh keberkatan ("syahrun mubarok") dan penuh pengampunan ("syahrul maghfiroh");

Ramadhan : Syahrun Mubarok
Dikatakan demikian, karena bulan Ramadhan menjanji-kan banyak barokah, pahala, ganjaran :
- Hadits Anas bin Malik, menyatakan antara lain, bahwa dalam bulan Ramadhan
  - mendatangi majlis ilmu : 1 langkah = 1 tahun ibadah;
  - sholat berjamaah : tiap rakaat = 1 kota kenikmatan;
  - taat pada orang tua: mendapat kasih sayang Allah dan Nabi menanggung dalam surga;
  - istri mencari keridloan suami : pahalanya seperti Siti A'isyah dan Siti Maryam;
  - mencukupi kebutuhan saudaranya : akan dicukupi 1000 kebutuhannya di hari Qiyamat;
- Di dalam hadits lain dinyatakan a.l. :
  - tidurnya orang berpuasa = ibadah;
  - diamnya orang berpuasa = tasbih;
  - amalnya orang berpuasa, dilipatgandakan;
  - do'anya orang berpuasa, dikabulkan; dan
  - dosanya orang berpuasa, diampuni.
- Di dalam HR Bukhori a.l. dinyatakan :
  - 1 hari puasa = dijauhkan 7 th. dari api neraka;
  - Di dalam Al Qur'an (Q.S. Qodar) : malam qodar (di bulan puasa) nilainya lebih dari 1000 bulan (lebih dari 83 tahun);

Ramadhan : Syahrul Maghfiroh
- HR (Hadits Riwayat) Bukhori-Muslim :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan, akan diampuni segala dosa-dosanya".

Jadi jelas, bulan ramadhan merupakan "bulan Amnesti/Pengampunan" besar-besaran!

"Maghfiroh/ampunan" merupakan kebutuhan fital manusia, karena dalam 11 bulan yang lalu mungkin tidak terasa kita telah banyak melakukan dosa dan kelalaian, antara lain:
- melalaikan sholat dan puasa (mendahulukan yang lain atau bahkan meninggalkannya sama sekali);
- segan membaca Al Qur'an, bahkan lebih suka ngobrol, ngrasani, melukai hati orang atau terbiasa mengeluarkan kata kata kotor;
- lupa bersyukur akan nikmat Allah yang demikian banyak;
- segan beramal, menolong fakir miskin atau orang tua/saudara/ kerabat yang kekurangan;
- banyak melakukan maksiat-maksiat lainnya, a.l. : durhaka/melawan orang tua; sering dusta; makan/minum yang haram; perbuatan tidak senonoh dalam pergaulan (misal "tangan gratil"); mencari rizki dengan cara-cara kotor dan tidak terpuji; dsb.
Jadi pada intinya, terlalu banyak mungkin dosa yang telah kita lakukan, baik sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami/istri, sebagai tetangga, sebagai buruh, sebagai majikan, pejabat/ pimpinan dsb. Oleh karena itulah kita butuh "maghfiroh".
Namun patut dicatat, bahwa "maghfiroh" itu hanya dapat diperoleh lewat puasa dan sholat yang dilakukan dengan "iimanan wah tisaaban" yaitu :
- dengan penuh kesungguhan/keyakinan (iman); dan
- dengan kesabaran/keikhlasan, semata-mata menca-ri keridhoan Allah.
Di dalam Q.S. Ar-Ra'd: 22 dinyatakan, bahwa orang-orang yang "bersabar karena mencari keridhoan Allah"

("walladziina shobarub tighooa wajhi robbihim")

termasuk salah satu dari "mereka yang mendapat tempat kesudahan yang baik"

("ulaaika lahum 'uqbad daar")

Oleh karena itu, marilah kita bersabar di dalam menjalankan ibadah puasa dan sabar di dalam menjalankan ibadah shalat, termasuk tarawih (sholatul lail), dan amalan-amalan puasa lainnya. Semoga kita termasuk "orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik" sebagaimana dijanjikan Allah di dalam surat Ar-Ra'd di atas. Amiin.

-v-

Ceramah Ramadhan II

RAMADHAN: BULAN MULTI IBADAH ^*)

Pengantar

Bulan Ramadhan merupakan :

bulan ibadah yang sangat komplit, multi dan simultan;
tidak hanya meningkatkan iman dan taqwa, tetapi juga ilmu dan amal;
tidak hanya bulan melatih pengendalian hawa nafsu, menahan lapar/haus dan merasakan penderitaan orang lain (yang berarti bulan untuk mengasah/ mempertajam kepekaan rasa kemanusiaan dan kemasyarakatan), tetapi juga merupakan bulan untuk mengasah akal/ilmu; dengan kata lain : melatih kematangan kejiwaan/kerokhanian/emosional/ethika dan kematangan intelek;
tidak hanya kematangan intelektual/rasional, tetapi yang penting "membersihkan dan memberi/mena-namkan nilai-nilai rukhaniah/ kejiwaan pada akal".
Jadi, bulan Ramadhan "sarat/penuh dengan kuri-kulum dan silabi pendidikan manusia seutuhnya" (yang merupakan tujuan/sasaran pendidikan nasional; lihat GBHN dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional), yaitu mencakup kurikulum/kegiatan untuk :
- Kematangan kejiwaan/rukhaniah, ("emotional/ethi-cal maturity") : antara lain dengan kegiatan sholat lima waktu & tarawih; puasa itu sendiri dengan segala amalannya, pada hakikatnya pengendalian emosi/hawa-nafsu; tadarus, pendalaman nilai-nilai Qur'ani;
- Kematangan intelek (intellectual maturity):
  antara lain dengan kegiatan pengajian/diskusi ilmiah mengenai berbagai aspek ilmu keislaman, khusus-nya kajian ilmiah mengenai berbagai aspek dari "puasa" dan "malam lailatul qadar";
  Patut dicatat, bahwa salah satu karakteristik Ramadan adalah "diturunkannya Al-Qur'an" (Kitab/Bacaan/ILMU Allah) sebagaimana tersebut dalam Q.S. Al-Baqoroh: 185 :

Jadi jelas Ramadhan mengandung karakteristik keilmuan atau kematangan intelektual. Bulan Ramadhan, bulan "gerakan MEMBACA/menuntut ILMU"; jadi merupakan bulan "memberantas kebodohan".

Kematangan sosial (social maturity) :
yaitu dengan kegiatan beramal, infaq, zakat dsb.

Jadi bulan Ramadhan mengandung TRILOGI Kurikulum/Silabi yang mencakup masalah : (1) Iman dan Taqwa; (2) Ilmu; dan (3) Amal;
Itulah "kurikulum lengkap" (KURKAP) atau "kuriku-lum utuh" (KURTUH) yang disebutkan di dalam Q.S. Al-Fathir ayat 29 sebagai "perniagaan yang tidak akan merugi" ("tijaarotan lan tabuur"). Jadi jelas merupakan KURMINTU (kurikulum jaminan mutu).
Surat Al-Fathir:29 itu lengkapnya berbunyi sbb. :

"Sesungguhnya orang-orang (1) yang membaca Kitab Allah dan (2) mendirikan shalat dan (3) menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

Perhatikan ketiga unsur kurikulum yang terkandung di dalam Q.S.. Al-Fathir di atas, yaitu :

"Yatluuna kitaballah" à ILMU.
"aqoomush sholaah" à IMAN & TAQWA
"anfaquu mimma rozaqnahum" à AMAL

Ramadhan : bulan pendalaman agama.
Setelah uraian umum/pengantar di atas, bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan yang sarat dengan berbagai kegiatan, maka dalam kesempatan ini uraian akan difokuskan pada thema "Ramadhan sebagai bulan pendalaman agama/ilmu agama".

Pertama-tama patut dicatat, bahwa janganlah di-"dikhotomi"-kan, bahwa :

- ilmu untuk "dunia", dan

- agama untuk "akhirat",

karena Agama Islam (Al-Qur'an) pada hakikatnya tidak hanya ilmu/petunjuk untuk akhirat, tetapi juga mengandung ilmu/petunjuk untuk dunia (tegasnya: untuk "bagaimana seharusnya hidup di dunia"). Oleh karena itu agama/ilmu agama pun harus dipelajari/ digali. Hadist Nabi:

man arodad dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirota fa alaihi bil ilmi faman aroda humaa fa alaihi bil ilmi

("Barangsiapa menghendaki kebahagiaan (hidup) di dunia maka dengan ilmu, dan barangsiapa menghendaki kebahagiaan (hidup) di akhirat maka dengan ilmu, maka barangsiapa menghendaki kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu).

Mengapa (ilmu) agama perlu digali?

karena agama (petunjuk hidup) pada hakikatnya merupakan bagian dari "keperluan/ kebutuhan/ sarana/dukungan hidup" ("needs/means of living").

Penjelasan :

Di dalam Q.S. Ar-Rum:40 ditegaskan,

Allah tidak hanya "menciptakan manusia" ("kholaqokum"), tetapi juga "memberinya rizki" ("rozaqokum"), kemudian "mematikannya" ("yumiitu-kum") dan kemudian "menghidupkannya kembali" ("yuhyiikum").

Di dalam Q.S. Al-Hijr:20, Allah juga menyatakan :

"Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya".

Pengertian "rozaqo" mengandung arti "to support" (memberi dukungan) dan "rizkun" mengandung arti "means of living" (sarana kehidupan). Jadi dalam pengertian "Allah memberi rizki", artinya Allah memberikan atau menyediakan juga "dukungan dan sarana/kebutuhan untuk hidup" bagi manusia.
Rizki (dukungan/sarana hidup) itu ada yang bersifat materi/bendawi (yaitu bumi dan seisi alam), tetapi juga ada yang bersifat immateri/non-bendawi, yaitu berupa hidayah/petunjuk/konsep-konsep kehi-dupan.
Jadi yang perlu digali, tidak hanya bumi dan alam semesta beserta isinya, tetapi juga agama sebagai petunjuk/konsep hidup perlu digali, dipelajari dan di-amalkan.

Catatan :

Disinilah justru "ratio"-nya, mengapa di dalam Q.S. Ar-Rum:40 di atas dinyatakan bahwa setelah manusia diberi rizki (a.l. berupa "Dien", "hidayah/ petunjuk") dan kemudian "dimatikan", maka kemudian manusia akan "dihidupkan kembali" (untuk di-"pertanggungjawab"-kan). Artinya, apa-kah manusia itu telah menjalankan fungsi/misinya sebagai "kholifah fil ardl" (penguasa di bumi) itu sesuai dengan "petunjuk-petunjuk"- Nya atau tidak.

Jadi rationya adalah, tidak mungkin ada "pertanggungjawaban" kalau sebelumnya tidak ada "petunjuk/pedoman". Bandingkan dengan SK tugas/kepanitiaan yang dibuat manusia. Setelah keluar SK pembentukan panitia ("dihidupkan & diberi petunjuk akan tugas-tugasnya"), diakhiri dengan laporan pertanggungjawaban panitia.

Konsep/petunjuk hidup apa yang perlu digali? Konsep/petunjuk/ajaran yang perlu digali antara lain :

Konsep ber-Ketuhanan atau konsep ibadah-vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan).
Konsep ber-Ketuhanan YME atau konsep "tauhid" ini penting selalu dipahami, karena :
- inilah misi/risalah setiap Rasul Allah di dalam menghadapi pemikiran "jahiliyah";
- tidak mustahil pemikiran jahiliyah tetap ada pada setiap masa (termasuk di zaman modern seperti saat ini).
Catatan :
Patut direnungi, mengapa Allah memberikan tuntunan/petunjuk/konsep Ketuhanan (konsep "tauhid") kepada manusia? Kajian dan argumen-tasi mengenai hal ini dapat ditinjau dari berbagai sudut. Salah satu alasannya ialah :
- bahwa manusia menurut fitrahnya selalu mencari Tuhan atau selalu mengakui/mempercayai adanya "kekuatan/kekuasaan supranatural yang lebih besar di luar dirinya" (ini terbukti di dalam sejarah manusia), sehingga diutuslah Rasul Allah kepada setiap umat untuk memberi tahu/petunjuk bahwa hanya Allah sajalah yang sepatutnya disembah. Hal ini disebutkan di dalam Q.S. An-Nahl (16): 36:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)".

Diutusnya nabi Nuh, nabi Huud (kepada kaum "Aad), nabi Sholeh (kepada kaum Tsamud), nabi Syu'aib (kepada penduduk Madyan/'Aikah), nabi Luth, nabi Musa, nabi Ibrohim dan nabi 'Isa pada hakikatnya membawa misi yang sama, yaitu mereka semua menyerukan :

"Hai kaumku, sembahlah Allah; sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan, selain Dia". (Lihat antara lain surat Huud: 25-26, 50, 61 dan 84).

Konsep hubungan sosial (berkehidupan sosial/ bermasyarakat) atau konsep ibadah-horizontal, termasuk hubungan antar pribadi, di dalam kelu-arga, di dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.
Sebagian besar isi Al-Qur'an memuat petunjuk mengenai hal ini, antara lain :
- Q.S. 4 (An-Nisaa'): 32 :
  jangan iri hati terhadap kelebihan (rizki) orang lain;
- Dll. Konsep/ajaran yang sangat penting bagi kehidupan, a.l.:

-v-

Ceramah Ramadhan III

PUASA : SARANA MELATIH SABAR^*)

Pengantar :
Pemilihan judul/thema ini sangat tepat, karena puasa (shaum) pada hakikatnya mengandung makna "mena-han diri". Jadi erat hubungannya dengan "sabar".
Kalau Allah mewajibkan kita berpuasa, maka pada hakikatnya kita diperintah atau diharapkan menjadi orang yang dapat "menahan diri" (sabar). Setidak-tidaknya dengan berpuasa, kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar.
Timbul pertanyaan, mengapa kita diperintah untuk menjadi orang yang sabar? Mengapa pula sabar itu perlu dilatih?

Kedudukan "sabar" dalam Al Qur'an :
- Secara doktrinal, pertanyaan di atas dapat dijawab secara singkat : "karena banyak firman Allah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berlaku sabar". Di dalam Al-Qur'an, kurang lebih ada 90 ayat yang menyebut-nyebut masalah sabar ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan "sabar" menurut Al-Qur'an (menurut Allah). Selanjutnya berarti pula, bahwa sabar itu penting bagi kebaikan/ kehidupan manusia itu sendiri.
- Betapa pentingnya kedudukan sabar menurut Al-Qur'an terlihat pula dengan disejajarkan/dideretkan-nya masalah sabar ini dengan firman-firman Allah yang berhubungan dengan "iman, shalat, taqwa dan jihad".
  - Disejajarkan dengan "iman dan shalat", misalnya :
  - Al-Baqoroh (2) :153 :
  "Hai orang-orang beriman, jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".

Q.S. Thaahaa (20): 132 :

"Perintahkan keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. ".

Q.S.. Ar-Ra'd (13): 22 :

"Orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik ialah :

orang-orang yang sabar karena mencari keridhoan Allah;
yang mendirikan shalat;
yang menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta
menolak kejahatan dengan kebaikan".

Q.S.. Al-'Ashr (103): 3 :

"Manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali :

orang-orang yang beriman;
beramal sholeh, dan
berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran".

Disejajarkan/dideretkan dengan "jihad"

Surat Ali-Imron (3): 142

"Apakah kamu mengira, bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar?".

Jadi menurut ayat di atas, orang yang masuk surga ialah orang-orang yang berjihad dan yang sabar.

Dari kutipan ayat-ayat di atas terlihat, bahwa kesukaan Allah kepada orang yang sabar, sama halnya atau disejajarkan dengan kesukaan Allah kepada orang yang beriman, yang taqwa, yang melakukan shalat dan yang berjihad.
Kesukaan Allah itu diwujudkan dengan janji-janji Allah kepada orang yang sabar, yaitu :.

"Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar."

Q.S. Az-Zumar (39): 10 :

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. Bertak-walah kepada Tuhanmu." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas ".

Jadi hanya dengan kesabaran, kita dapat memperoleh manfaat (pahala) dari bumi Allah yang maha luas ini.

akan mendapat "surga dan tempat kesudahan yang baik"

"40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, 41. maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)".

Allah akan memberikan "sifat-sifat yang baik" :
- Q.S.. Al-Fushilat (41) : 35 :

"Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar".

Kesimpulan :

"Sabar" mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan dan pembangunan nasional.
Di dalam "kesabaran" (kehalusan/kelembutan hati) terkandung "kekuatan maha besar".
Oleh karena itu perlu dilatih dan diraih di dalam bulan Ramadhan ini.

Bagaimana melatih dan meraih "sabar"?
- Allahlah yang menciptakan manusia beserta hawa nafsunya, oleh karena itu Allah pulalah yang maha tahu bagaimana melatih /mengendalikan hawa nafsu manusia itu, yaitu lewat sarana / metode puasa.
- Banyak aspek latihan pengendalian hawa nafsu di dalam puasa, antara lain :
  - latihan pengendalian nafsu perut (makan/minum) :

melatih kepatuhan pada perintah/kemauan Allah (menekan kemauan/ nafsu pribadi).
Latihan menundukkan diri sendiri di dalam puasa, a.l. terlihat dari hal-hal sbb. :

-o0o-

Ceramah Ramadhan IV ^*)

AGAMA DAN KEHIDUPAN MANUSIA MODERN

Dalam mengisi acara pengajian tarawih ini, Panitia Ramadhan Masjid Diponegoro meminta kepada saya untuk membicarakan masalah "agama dan kehidupan manusia modern". Sebenarnya agama tidak mem-persoalkan atau membedakan antara kehidupan manusia itu modern atau tradisional (tidak modern), karena pada hakikatnya agama (yang diturunkan Allah lewat Nabi) diperuntukkan sebagai pedoman/tuntunan bagi manusia dalam segala bentuk kehidupannya, baik dalam kehidupan modern maupun tidak modern. Jadi secara dogmatis seolah-olah memang dapat dikatakan, bahwa agama (tuntunan Allah/dari "atas") yang diturunkan lewat nabi terakhir, diperuntukkan bagi kehidupan manusia segala zaman. Namun demikian kehidupan manusia yang selalu tumbuh berkembang dan berubah-ubah memang dapat menimbulkan permasalahan dalam "membumikan dan mengapli-kasikan" ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu saya dapat memaklumi permintaan panitia untuk dalam kesempatan ini membicarakan masalah "agama dalam kehidupan manusia modern"; walaupun dengan catatan bahwa masalah ini sebenarnya bukan masalah baru. Saya katakan demikian, karena makna dari istilah "kehidupan modern" itu sendiri sebenarnya sangat relatif. Kalau kehidupan masa kini dikatakan sebagai "kehidupan modern", itu karena dibandingkan dengan kehidupan masa lalu (beberapa puluh/ ratus tahun yang lalu). Dalam beberapa puluh/ratus tahun yang akan datang, mungkin kehidupan sekarang yang dikatakan "modern" ini tidak lagi dinyatakan sebagai "modern" karena sudah ketinggalan zaman sehingga dinyatakan sebagai "kehidupan yang tertinggal". Dengan demikian, kalau makna atau kriteria kehidupan modern hanya dikaitkan/diorientasikan pada adanya perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat secara lahiriah, maka sebenarnya pada setiap perubahan zaman dapat dikatakan ada "kehidupan modern". Tetapi apabila makna dan kriteria "modern" diorientasikan pada ada/tidaknya perubahan pandangan dan sikap hidup, maka belum tentu kehidupan masa kini dikatakan sebagai "kehidupan modern". Banyak hal dalam kehidupan masyarakat modern saat ini yang sebenarnya merupakan pandangan dan sikap hidup yang bersifat "jahiliyah".

Apabila makna dan kriteria "kehidupan modern" diidentikkan dengan adanya "perubahan dan pembaharuan konsep/pemikiran" , maka kedatangan Islam (dengan Al Qur'an nya) sejak awalnya telah membawa konsep/polapandang modern dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (yang sering disebut masa "jahiliyah"). Pembaharuan konsep/pola-pikir/ pola-pandang yang dibawa Islam (Al Qur'an) itu antara lain :
1. Konsep KeTuhanan :
Konsep ketuhanan di dalam Islam (yaitu konsep tauhid/mengesakan Tuhan) jelas merupakan konsep pembaharuan, karena sebelumnya berpandangan bahwa tuhan itu banyak atau bisa lebih dari satu dan yang dijadikan tuhan itu bukannya Allah sebagai "chaliq" (pencipta) tetapi "machluq" (ciptaan Allah) yang dijadikan tuhan.
1. Konsep Dosa/Kesalahan :
Islam mengajarkan, bahwa manusia dilahirkan suci dan tidak mengenal "dosa warisan". Hal ini terlihat di dalam tuntunan sbb. :
1. Al Qur'an :
  1. Q.S.. An-Najm : 38 (Q.S.. Al-Isro' : 15) :
  "bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul
  dosa orang lain".
  1. Q.S.. An-Najm : 39 :
  "bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".
  1. Q.S. Al-Mudatsir : 38 :
    
    "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".
2. Hadits :

Konsep Persamaan Hak :

Islam mengajarkan, semua orang berkedudukan sama; tidak membedakan jenis kelaminnya (laki-laki/wanita), bangsa, suku/ras, warna kulit, asal keturunan, pangkat maupun kedudukannya. Yang membedakan tinggi rendahnya kedudukan manusia di mata Allah hanyalah taqwanya (lihat Q.S. Al-Hujurat ayat 13). Di dalam hadits pun dinyatakan, bahwa tidak berbeda antara orang Ajam (budak belian yang hitam) dengan orang Arab.

Konsep Keilmuan dan Kebebasan Berpikir (Rasio-nalitas):

Terlalu banyak ajaran Islam yang memberi tempat sangat tinggi pada kedudukan ilmu/akal. Hal ini jelas sangat sesuai dengan salah satu karak-teristik kehidupan modern yang antara lain meng-utamakan akal/rasionalitas.

Beberapa catatan :

Wahyu pertama saja dimulai dengan "Iqro'" (bacalah); yang berarti mengutamakan budaya "membaca" sebagai ciri dari budaya keilmuan;
Al Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah (Q.S. Hud : 14) :

"Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)? ".

Al Qur'an ini disebut sendiri oleh Allah sebagai "Al Qur'anul Karim" ("bacaan yang mulia"/ dapat diartikan sebagai "ilmu/bacaan yang tinggi"); lihat Al-Waqiah : 77 :

"Innahuu laquraanul kariim"

(sesungguhnya Al Qur'an itu adalah "bacaan yang sangat mulia").

Dalam Al-Qur'an disebutkan kata "Afala Ta'qilun" (apakah kamu tidak menggunakan akalmu?) sebanyak 24 kali; kata "Afala Ya'qilun" (apakah mereka tidak menggunakan akalnya?) sebanyak 22 kali; kata "Afala Ta'lamun" (apakah engkau tidak mengetahui?) sebanyak 36 kali; kata "Afala Ya'lamun" (apakah mereka tidak mengetahui?) sebanyak 91 kali; kata "Afala Tatafakkarun" (apakah engkau tidak berpikir?) sebanyak 3 kai; kata "Afala yatafakkarun" apakah mereka tidak berpikir sebanyak 91 kali; kata "Afala Tadrusun" (apakah engkau tidak belajar) sebanyak 2. kali. Kata seruan untuk mengerti atau menggunakan akal dalam Al-Qur'an kurang lebih 189 kali.
Keputusan/kebijakan Allah tidak semata-mata didasarkan pada argumentasi kekuasaan absolut, tetapi didasarkan pada demokratisasi dan argu-mentasi keilmuan.

Misal :

Sewaktu Allah menciptakan manusia pertama (Adam) sebagai khalifah di bumi terjadi dialog antara malaikat dengan Allah. Dalam dialog ini ada argumentasi keilmuan. Secara halus Allah menyatakan kepada para malaikat :

"Innii a'lamu ma laa ta'lamuun"

(Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui). Lihat Al-Baqoroh : 30 s/d 33.

Setelah Allah mengemukakan berbagai kebaikan/ kemuliaan Al-Qur'an (sebagai petunjuk pembawa kebenaran, sebagai penawar dan rahmat, penuh hikmah dan pelajaran, sebagai bacaan yang teramat mulia, dan tidak untuk membuat kesusahan manusia), secara halus Allah berdialog (mengajak berpikir) dengan manusia :
- "Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini?"

(Al-Waqiah :81).

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yg. mau mengambil pelajaran"?

(Al-Qomar: 17,22,32,40)

"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya"?

(Al-Anbiya': 10).

Konsep Keadilan :

Terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang keadilan. Beberapa di antaranya ialah :

An-Nisaa' : 58

"apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

An-Nisaa' : 135

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Al-Maidah : 8

"Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Memperhatikan tiga ayat di atas saja sudah jelas betapa tingginya konsep Islam mengenai keadilan, yaitu :

Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap dirinya sendiri mau-pun terhadap keluarganya (ibu/bapaknya), kerabat-nya maupun kaum/golongannya;.
Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan secara objektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif, antara lain : jangan mengikuti hawa nafsu (misal menerima suap) dan rasa kebencian untuk berlaku tidak adil.

Konsep baru/modern tentang keadilan yang diajarkan Islam hampir 15 abad yang lalu itu, jelas bersifat universal, dan di abad modern sekarang ini justru terlihat semakin melemah atau mengalami erosi.

Konsep (Orientasi) Masa Depan :

Salah satu ciri "modernisme" adalah sikap mental yang berorientasi ke masa depan. Hal ini jelas terlihat di dalam ajaran Islam yang menyatakan :

bahwa kehidupan/kesenangan akhir (at) lebih baik dari kehidupan/kesenangan awal (di dunia); lihat Q.S. Ali Imron : 14, Q.S. Al-Mu'min : 39, Q.S. Adh-dhuha : 4;
"jangan menghambur-hamburkan hartamu secara boros" (Q.S. Al-Isro' : 26);
"janganlah kamu merajalela di bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S. Asy-Syu'aro : 183);

Demikianlah beberapa butir konsep Al-Qur'an yang dapat dikatakan "modern" pada zamannya, dan saat inipun masih dapat diuji ke-"modern"-annya. Masih banyak lagi konsep Al-Qur'an yang relevan dengan ciri-ciri sikap mental yang diperlukan dalam kehidupan modern, seperti menghargai waktu atau dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya, tekun, rajin dan bersungguh-sungguh (berjihad), sederhana dan tidak boros dsb.

Di sisi lain kehidupan modern itu sendiri memang memerlukan agama, walaupun memang harus diakui pelaksanaan nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama menghadapi "tantangan" yang cukup berat dalam kehi-dupan modern saat ini.
Telah sama dimaklumi, bahwa kehidupan modern saat ini ditandai oleh semakin meningkatnya kehidupan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai materialistik, individualistik dan semakin berkembangnya pengaruh globalisasi di bidang informasi, komunikasi dan teknologi. Tidak jarang persaingan hidup yang sangat materialistik dan individualistik, menyebabkan orang mengalami "stress", tekanan kejiwaan yang sangat berat, melakukan perbuatan-perbuatan nekad atau menempuh jalan-jalan pintas ("budaya menerabas") untuk mencapai tujuan. Jelas di sini diperlukan pendekatan/tuntunan agama. Mengenai "tuntunan agama" ini dapat dikemukakan antara lain hal-hal sbb. :
1. Dalam kehidupan yang serba materialistik dan individualistik mudah sekali berkembang penyakit "cemburu/irihati/berprasangka buruk". Dapat diba-yangkan betapa fatal dan runyamnya akibat yang ditimbulkan oleh sifat iri/cemburu/prasangka buruk seseorang terhadap "kelebihan" orang lain. Oleh karena itulah agama memberikan tuntunan, antara lain di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisaa': 32 :
"Dan janganlah kamu irihati terhadap apa yang ditetapkan/ dilebihkan/dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki/perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan".

Dalam ayat di atas digunakan kata-kata "fadhdho-lallaah" (yang ditetapkan/dilebihkan Allah). Kata "fadhola" atau "afdhol" secara harfiah dapat berarti "ditetapkan" (to remain) atau "lebih baik" (better than). Apa "yang ditetapkan" atau "dilebihkan" Allah itu dapat berupa "rizki harta atau kekayaan, derajat/ pangkat/kedudukan, ilmu/gelar, kecantikan/ketam-panan dsb.". Jadi menurut firman Allah di atas, kita janganlah iri hati terhadap kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain itu.
Dengan memahami tuntunan agama yang demikian itu, diharapkan orang tidak akan mengalami "stress" dalam menghadapi kehidupan modern saat ini yang cenderung lebih materialistik dan individualistik.

Sebaliknya bagi orang yang mendapat "kelebihan rizki" dari Allah itu, agama juga memberikan banyak tuntunan agar memberikan/meratakan rizkinya itu kepada orang lain. Perhatikan beberapa firman Allah sbb. :
- An-Nahl: 71 :

"Dan Allah "melebihkan" sebagian kamu dari yg. lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rizkinya) itu tidak mau memberikan kpd. budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama (merasakan) rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"

Banyak firman di dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita menyedekahkan sebagian harta/rizki kepada ibu/bapa, keluarga/kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, musafir (orang yang membutuhkan perto-longan) dsb. dan menyedekahkan sebagian harta berfungsi membersihkan harta kita serta itulah harta hakiki yang kita miliki. Lihat a.l. surat Al-Baqoroh: 177, 215; Q.S. Ar-Rum: 38, Q.S. Attaubah 103 :
"ambillah sebagian dari hartanya (orang yang mampu) sebagai sedekah yang dapat membersihkan hartanya dan menyucikan hartanya".

Aspek lain dari "kehidupan modern" saat ini ialah derasnya arus/gelombang informasi seiring dengan semakin canggihnya sarana komunikasi dan teknologi. Dalam kondisi yang demikian, nilai-nilai agama dan keimanan seseorang benar-benar mendapat ujian dan tantangan yang cukup berat/serius. Memang di satu pihak, pesatnya perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi mempunyai pengaruh positif; namun harus diakui pula bahwa peluang dampak negatifnya juga cukup besar. Dengan semakin canggihnya sarana informasi/komunikasi dan teknologi saat ini, gelombang informasi yang dapat membawa pengaruh negatif, merusak dan menyesatkan, dapat merupakan virus berbahaya yang mengancam kepribadian Islami dan bahkan mengancam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Betapa tidak, karena informasi yang semula dianggap tabu dan sangat tercela atau setidak-tidaknya informasi itu "belum saatnya diketahui" (a.l.: bacaan/ film-film cabul/ porno atau setidak-tidaknya adegan-adegan yang tidak susila dan merangsang; serta adegan-adegan keke-rasan dan sadis/brutal), sekarang dengan mudah dapat diperoleh.
Seberapa jauh jumlah dan pengaruh informasi negatif berada di sekitar kita memang perlu penelitian akurat, misalnya jumlah dan pengaruh adegan-adegan film lewat TV. Pernah pada tahun 1993, Data Informasi Anak - Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (DIA-YKAI) bekerja sama dengan Litbang Departemen Penerangan melakukan penelitian terhadap film-film yang ditujukan untuk anak-anak, dan yang ditayangkan oleh 4 stasiun televisi (TVRI, TVRI Program 2, RCTI dan TPI). Hasilnya a.l. :

Dari 195 episode film yang diteliti, ternyata jumlah adegan yang bersifat "anti-sosial" (ada 2063 adegan) lebih banyak daripada yang bersifat "prososial" (ada 1904 adegan);
Dari 4 stasiun TV yang diteliti, 3 stasiun (yaitu TVRI Program 2, RCTI dan TPI) menyajikan film untuk anak yang isinya lebih banyak bersifat antisosial (walaupun selisihnya tidak begitu banyak, yaitu sekitar 1 % lebih banyak dibandingkan adegan yang "prososial").
Film-film untuk anak yang paling banyak mengandung adegan "antisosial"nya ialah film yang berasal dari Amerika Serikat (yaitu 11,37 % bersifat antisosial, dan 9,60 % bersifat prososial).

Pernah pula seorang Dosen wanita dari Surabaya yang mengambil program S2 di UI Jakarta, dalam thesisnya (mengenai tindak pidana pornografi) menyajikan data penelitian, bahwa acara-acara yang disajikan lewat stasiun TV (TVRI, TPI, dan SCTV) sebagian besar (85 %) dinilai "tidak sopan/tidak susila" menurut pandangan masyarakat tempat lokasi penelitian dilakukan (Bangkalan, Madura).

Menghadapi era informasi yang demikian itu, jelas diperlukan peningkatan kematangan kejiwaan/rohaniah, kematangan emosional dan kematangan "pengendalian diri" sebagai penangkal utamanya. Di sinilah arti pentingnya peranan nilai-nilai keagamaan dalam kehi-dupan modern, terutama lewat pemusatan pengendalian diri di bulan puasa Ramadhan. Marilah kita jadikan bulan Ramadhan ini sebagai sarana proses pemadatan dan peningkatan kembali energi kematangan kejiwaan/ rohani (kematangan iman dan taqwa), di samping kematangan ilmu dan kematangan sosial/amal, sebagaimana tersimpul dari tuntunan Al-Qur'an surat Al Fathir: 29.

-o0o-

Ceramah Ramadhan V

MEMAHAMI MAKNA KEIMANAN

DALAM MENGHADAPI ERA INFORMASI ^*)

Judul asli yang ditetapkan Panitia untuk ceramah tarawih kali ini ialah : "Memahami Makna Keimanan Yang Berdimensi Luas Dalam Menghadapi Era Informasi".
Memahami makna keimanan dalam dimensi luas, dapat diartikan melakukan "pengkajian terhadap nilai-nilai keagamaan/keimanan yang bertolak dari ajaran-ajaran/konsep-konsep Al-Qur'an", karena salah satu aspek keimanan adalah iman terhadap Kitabullah. Sehubungan dengan judul yang ditetapkan panitia, maka pengkajian/pemahaman nilai-nilai keimanan terhadap konsep/ajaran Al-Qur'an ini tentunya difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan beberapa masalah/aspek yang ada di dalam era informasi saat ini.

Pengkajian/pemahaman terhadap informasi-informasi tuntunan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, memang sewajarnya dilakukan, karena berbagai alasan :
1. Di bulan Ramadhan memang sangat dianjurkan banyak membaca/mempelajari/menelaah Al-Qur'an, karena di bulan Ramadhan inilah Al-Qur'an pertama kali diturunkan;
2. Banyak firman Allah di dalam Al-Qur'an yang secara halus menegur kita untuk mempelajari Al-Qur'an, a.l. :
- Al-Waqiah:81:

"Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini?"

- Al-Qomar: 17,22,32,40 :

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"

- Al-Anbiya':10 :

"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya?"

- Dan di dalam Q.S. Al-Fathir:29 Allah sendiri menya-takan bahwa "yatluuna Kitabullah" (membaca/mem-pelajari/melakukan telaah terhadap Kitabullah/Al-Qur'an) merupakan salah satu "bentuk kegiatan/ perniagaan yang tidak akan merugi".

Di dalam era informasi yang canggih saat ini, menggali dan memahami informasi Al-Qur'an sangat penting untuk mengimbangi gelombang informasi global (yang bersifat duniawi). Informasi duniawi yang tidak diimbangi dengan informasi imani/ilahi, dikhawatirkan bukan membawa kebaikan dan kesejahteraan, tetapi justru dapat membawa kehancuran.

Informasi Al-Qur'an yang mengandung berbagai petunjuk hidup merupakan bagian dari keleng-kapan/kebutuhan hidup yang diberikan/disediakan Allah kepada manusia. Di dalam surat Ar-Rum: 40 dinyatakan, bahwa Allah tidak hanya "menciptakan" manusia ("kholaqokum"), tetapi juga "memberinya rizki" ("rozaqokum"), kemudian "mematikannya" ("yumiitukum") dan kemudian "menghidupkannya kembali" ("yuhyiikum") untuk dimintai pertanggung-jawaban.

Jadi Allah tidak hanya sekedar mencipta manusia, tetapi juga memberinya rizki atau "memberi dukungan" (karena kata "rozaqo" dapat berarti "to support") atau juga "memberi sarana/keperluan hidup" (karena kata rizki atau "rizqun" dapat juga mengandung arti "means of living"). Dukungan atau keperluan hidup yang diberikan Allah kepada manusia, tidak hanya yang bersifat materi (bumi/alam semesta dan segala isinya) tetapi juga yang bersifat immaterial yaitu berupa konsep/tuntunan hidup.

Oleh karena itu, manusia tidak hanya dituntut untuk "memahami/menggali bumi, alam semesta dan segala isinya", tetapi juga perlu "memahami dan menggali nilai-nilai konsep kehidupan/petunjuk hidup yang ada di dalam Kitabullah (Al-Qur'an)". Dengan perkataan lain, informasi yang perlu digali dan dipahami tidak hanya informasi tentang dunia dan alam semesta (informasi global dan planetal), tidak hanya informasi duniawi mengenai situasi politik, ekonomi/bisnis, perkembangan teknologi dsb., tetapi juga perlu di-gali dan dipahami informasi tentang konsep kehidupan (pedoman/petunjuk hidup).

Sehubungan dengan judul ceramah, masalahnya ialah informasi tentang konsep kehidupan (pedoman/petun-juk hidup) atau informasi tentang nilai-nilai keimanan/ keagamaan apakah yang perlu dikaji dan dipahami dalam menghadapi "era informasi"? Untuk mengkaji masalah ini, perlu kiranya terlebih dahulu dikaji dan dipahami beberapa aspek atau masalah yang berhubungan dengan "era informasi" ini.
1. Telah sama dimaklumi, bahwa era informasi merupakan salah satu karakteristik dari era masa kini yang berkembang sangat pesat seiring dengan berkembang pesatnya bidang komunikasi dan teknologi. Perkembangannya sedemikian rupa sehingga informasi merupakan salah satu sumber "kekuatan/kekuasaan" ("power") tersendiri. Mereka yang tidak mengikuti dan menguasai informasi akan selalu tertinggal atau bahkan mudah tersisihkan dalam persaingan dan pergumulan hidup. Tidak jarang pula suatu strategi dan policy dengan mudah dihancurkan/ diporak-perandakan lewat perang informasi dan sistem komunikasi yang canggih. Demikian gambaran umum mengenai pengaruh kekuatan informasi.
2. Dengan semakin pesatnya kemajuan alat-alat teknologi dan sistem komunikasi, kekuatan penyebaran informasi saat ini sangat luas jangkauannya, bersifat transnasional (melampaui batas-batas negara), sangat cepat dan sangat bervariasi bentuk dan macamnya. Hal ini jelas mengandung aspek positif dan juga aspek negatif.

Memperhatikan kondisi era informasi yang demikian itu, mungkin tidak mudah lagi membendung gelombang informasi global. Yang perlu diwaspadai adalah informasi yang dapat membawa dampak negatif. Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi lewat teknologi satelit global, radar parabola, telepon genggam dan alat-alat lain nya yang sangat canggih, dapatlah dikatakan bahwa informasi negatif atau yang tidak benar dan menyesat-kan dapat merupakan gelombang virus yang sangat berbahaya bagi kehidupan pribadi dan keluarga, bahkan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, karena informasi yang semula dianggap tabu dan sangat tercela, atau setidak-tidaknya bersifat rahasia dan "belum saatnya diketahui" (a.l. bacaan/ film-film cabul, porno, adegan tidak sopan/ tidak susila dan merangsang, serta adegan-adegan kekerasan, sadis/brutal dan bersifat antisosial), sekarang dengan mudah informasi itu dapat diperoleh. Seberapa jauh jumlah dan pengaruh informasi negatif itu berada di sekitar kita memang memerlukan penelitian akurat. Namun beberapa informasi mengenai hal ini dapat diungkapkan sbb. :

Penelitian yang pernah dilakukan oleh DIA-YKAI (Data Informasi Anak – Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), bekerja sama dengan LITBANG Dep. Penerangan, mengenai film-film untuk anak yang ditayangkan lewat 4 (empat) stasiun TV (TVRI, TVRI Program 2, RCTI dan TPI), antara lain mengungkapkan data bahwa (disarikan dari media Informasi Tentang ANAK, terbitan DIA-YKAI Jakarta, edisi No. 20, Oktober 1993, halaman 10 dan 15):

Pernah pula seorang Dosen wanita dari Surabaya (UNAIR) yang mengambil program S2 di UI Jakarta, dalam thesisnya mengenai "Tindak Pidana Porno-grafi" menyajikan data penelitian, bahwa acara-acara yang disajikan lewat TVRI, TPI dan SCTV, sebagian besar (85 %) dinilai "tidak sopan/ tidak susila" menurut pandangan masyarakat di tempat/lokasi penelitian dilakukan (Bangkalan, Madura);

Seminar mengenai "Fungsi dan Tanggungjawab Sosial Pemberitaan Kejahatan di Media Masa" pada tgl. 4-5 Maret 1991 antara lain merangkum hal-hal sbb. (disarikan dari "Kriminalitas Dalam Surat Kabar", Penerbit Antar Kota, 1991, hal. 117 dst.) :

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga nampaknya berpengaruh pada perkembangan dunia kejahatan saat ini. Mudah dan cepatnya informasi/komunikasi saat ini sangat menunjang lajunya perekonomian dunia. Keterjalinan dan ketergantungan tata sosial ekonomi nasional dengan tata sosial ekonomi dunia/internasional, sangat mempengaruhi kecenderungan terjadinya interna-sionalisasi kejahatan. Ruang lingkup operasional dan dimensi kejahatan saat ini, terutama kejahatan ekonomi (economic crime) dan kejahatan yang menggunakan kemajuan teknologi (Hitech crime), sudah bersifat "transnasional", melampaui batas-batas negara. Keprihatinan terhadap perkembangan yang demikian selalu diungkapkan dalam Kongres-kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders". Misal dalam salah satu pertimbangan putusan Kongres ke-7 th. 1985 (khususnya putusan mengenai "Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order"), antara lain ditegaskan :
..... that the international and national economic and social orders are closely related and are becoming more and more interdependent and that, as a growing sociopolitical problem, crime may transcend national boundaries.

Mengenai kejahatan yang berhubungan dengan teknologi komputer, Kongres PBB ke-8 (1990) antara lain menyatakan :
"pertumbuhan pemanfaatan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi dan komputer yang sangat luas sebagai bagian integral dari operasi/kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dan perbankan secara internasional saat ini, dapat juga menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang aktivitas kejahatan di dalam maupun di antara berbagai negara;
("the growing utilization of computer technology and world-wide computer and telecomunication networks as an integral part of contemporary international financial and banking operations can also create conditions that greatly facilitate criminal operations within and between countries").

Sehubungan dengan kebutuhan serba cepat dan praktis, dunia perekonomian saat ini memanfaatkan teknologi komputer dan elektronik yang dikenal de-ngan EFTS ("Electronic Funds Transfer System"). Menurut August Bequai, EFTS ialah "pengiriman data yang berhubungan dengan pemindahan dana melalui jaringan komunikasi" ("the transmission of data regarding fund transfer over communication network"). Adanya EFTS ini, menurut August Bequai, juga membantu semakin berkembangnya internasionalisasi kejahatan (August Bequai, White-collar Crime: A 20th- Century Crisis, 1978, hal. 164 dan 169).

Jadi secara singkat dapat dikatakan, bahwa perkem-bangan kemajuan informasi bisnis/ekonomi dan informasi teknologi yang bersifat global/transnasional, juga dapat mempunyai dampak pada perkembangan kejahatan ekonomi dan kejahatan teknologi yang juga bersifat transnasional/internasional.

Memperhatikan berbagai fenomena dampak negatif dari era informasi dan komunikasi seperti diungkapkan di atas, dapat dibayangkan betapa beratnya tantangan nilai-nilai keimanan (kematangan kejiwaan/emosional dan kematangan "pengendalian diri") saat ini. Menghadapi era informasi yang nampaknya sulit dibendung itu, jelas diperlukan peningkatan kema-tangan kejiwaan/rohaniah, kematangan emosional dan kematangan "pengendalian diri" sebagai penangkal utamanya. Tepatlah apabila bulan Ramadhan ini dijadikan sebagai sarana dan sekaligus pusat proses pemadatan dan peningkatan kembali energi kematangan kejiwaan/rohani (kematangan iman dan taqwa) yang akan membuahkan kematangan "pengendalian diri". Tepat pulalah tema kajian yang ditetapkan panitia untuk malam ini, yaitu "memahami makna keimanan dalam menghadapi era informasi". Apabila kita tidak memahami dengan baik (dalam arti menghayati dan memperteguh) nilai-nilai keimanan, tidak mustahil kita terbawa hanyut dan terjerumus ke dalam sisi-sisi dampak negatif dari era informasi yang antara lain telah dikemukakan di atas. Misalnya :
1. Dengan sarana informasi/komunikasi yang canggih saat ini, seseorang yang kadar imannya lemah mungkin saja menyampaikan informasi-informasi negatif antara lain "ngrasani", membicarakan/ menyebar aib orang, menyebarkan kedustaan dan fitnah dsb. Hal demikian tidak seharusnya dilakukan bagi orang yang kadar imannya cukup kuat, karena Al-Qur'an menyatakan :
  Al-Hujurot: 12 :

Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa,
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan (aib/ rahasia) orang lain,
dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain;

Al-Baqoroh: 191 :

"wal fitnatu asyaddu minal qatl"

(dan fitnah itu lebih besar (bahayanya) dari pembunuhan);

Al-Baqoroh: 217 :

"wal fitnatu akbaru minal qatl"

(Fitnah itu lebih besar (dosanya) dari pembunuhan);

Fitnah dikatakan lebih besar/lebih keji dari pembu-nuhan karena melakukan fitnah itu dalam Al-Qur'an diidentikkan juga dengan "kafir" (Al-Anfal:39) dan "syirik" (An-Nisaa': 91). Di samping itu, korban fitnah dapat lebih banyak dan lebih luas daripada korban pembunuhan.

Kehidupan modern dengan berbagai informasi bisnis dan teknologi (lewat iklan), cenderung mengarah pada terbentuknya pola hidup yang berorientasi pada nilai-nilai materialistik, individualistik dan konsume-risme. Menghadapi kondisi kehidupan yang demikian, tidak mustahil bagi yang lemah imannya terjangkit penyakit "cemburu/iri-hati/berprasangka buruk" ter-hadap kelebihan materi/rizki orang lain; mengalami tekanan kejiwaan atau "stress" yang sangat berat; atau melakukan perbuatan-perbuatan nekad, me-nempuh jalan pintas ("budaya menerabas") untuk mencapai tujuan tertentu.
Dampak negatif demikian dapat kiranya ditangkal, sekiranya kita memahami dan menghayati nilai keimanan yang terkandung dalam tuntunan Al-Qur'an, surat An-Nisaa': 32 :

Dan janganlah kamu irihati terhadap apa yang dikaruniakan/ ditetapkan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki dan perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ".

Dalam ayat di atas digunakan kata-kata "fadhdho-lallaah" (yang ditetapkan/dilebihkan Allah). Kata "fadhola" atau "afdhol" secara harfiah dapat berarti "ditetapkan" (to remain) atau "lebih baik" (better than). Apa "yang ditetapkan" atau "dilebihkan" Allah itu dapat berupa "rizki harta/kekayaan, pangkat/kedudukan, ilmu/gelar, kecantikan/ ketampanan dsb.".

Jadi ajaran keimanan menuntun kita untuk tidak perlu iri terhadap kelebihan orang lain; dan oleh karena itu tidak perlu stress dan tidak perlu mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan tidak terpuji.

Sebaliknya, bagi orang yang mendapat "kelebihan rizki" dari Allah, agama juga memberikan tuntunan untuk tidak terlalu individualistik, tetapi harus juga memberikan/meratakan rizkinya kepada orang lain yang berhak. Perhatikan misalnya tuntunan di dalam Q.S. An-Nahl: 71:

"Dan Allah "melebihkan" sebagian kamu dari yg. lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yg. dilebihkan (rizkinya) itu tidak mau memberikan kepada budak-budak yang mereka miliki (bisa dibaca: "karyawan", pen.) agar mereka sama (merasakan) rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?".

Di samping itu, banyak firman Allah di dalam Al-Qur'an (lihat a.l. Al-Baqoroh: 177, Ar-Rum: 38, Al-Isro":26) yang menyuruh kita menginfakkan sebagian harta/rizki kepada:

orang tua (ibu-bapak), keluarga/kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, musafir (orang yang membutuh-kan pertolongan) dsb.; dan
jangan menghambur-hamburkan harta (boros).

Dunia informasi saat ini tidak dapat lepas dari perkembangan globalisasi ekonomi, persaingan meraih pasaran/peminat/keuntungan sebesar-besar-nya. Tanpa landasan iman yang kuat, tidak mustahil untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya itu, orang lalu memberikan informasi (lewat iklan) yang berlebih-lebihan, melakukan persaingan curang, atau memproduksi barang-barang yang dapat merugikan/merusak/membahayakan orang lain dsb.
Dengan berbagai informasi yang dapat merangsang emosi-emosi negatif di bidang seksualitas, tindakan a-susila dan tindakan brutal/sadis, dapat saja orang yang lemah imannya terhanyut ke arah perbuatan-perbuatan negatif itu.

Akhirnya, marilah kita manfaatkan benar-benar bulan Ramadhan ini sebagai sarana dan pusat pemantapan/ pemadatan kembali nilai-nilai keimanan dan "pengen-dalian diri", dengan penuh kesungguhan dan perhi-tungan ("imanan wahtisaaban") serta dengan penuh "kesabaran dalam mencari ridho Allah". Karena Iman yang berada dalam hati merupakan kunci atau modal utama seseorang untuk menjadi manusia sejati. Baik buruk perilaku kita tergantung seberapa besar iman kita kepada Allah. Maha Besar Allah yang telah menjadikan bulan Ramadhan sebagai salah satu sub-sistem yang integral dari keseluruhan sistem/konsep Allah dalam memelihara kualitas kemanusiaan, kualitas hidup dan kehidupan, atau kualitas kemasyarakatan dan lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.
Allahlah yang maha tahu bahwa kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan itu memang dapat "melemah/ memudar", oleh karena itulah diadakan Ramadhan (kewajiban puasa) sebagai suatu proses/mekanisme "Recycling/Rejuvenation/Regeneration/Re-inforcement/ Reconstruction/Reinjection/Re-formation"; bahkan seba-gai sarana reformasi total.

Ceramah Ramadhan VI ^*)

RAMADHAN: BULAN PENINGKATAN

KUALITAS MUSLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dari hari kehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan sampai tahun demi tahun, terdapat kemajuan yang mencengangkan dalam bidang ilmu/kepandaian. Misal semakin canggih dalam teknologi, semakin terbebas dari buta aksara dan sebagainya. Akan tetapi kemajuan dalam beberapa bidang kehidupan manusia tersebut tidak mengurangi kemerosotan lingkungan alam maupun kemerosotan lingkungan alam maupun sosial bahkan terus bertambah.

Kemerosotan tersebut, telah disiarkan atau diberitakan di berbagai media informasi; dan realita menunjukkan adanya "kemerosotan/penurunan kualitas kehidupan dan lingkungan sosial/alam", antara lain :

berkembangnya cara hidup yang semakin indivi-dualistik, materialistik, hedonis tidak mau mengerti persoalan atau kekurangan orang lain;
menurunnya kualitas moral dengan berbagai bentuk pelecehan seksual dan pelanggaran kesusilaan;
adanya kesenjangan material yang sangat menyo-lok;
semakin meningkatnya perusakan dan pencemaran lingkungan;
merebaknya berbagai tindak kejahatan; penyalah-gunaan kekuasaan (termasuk kekuasaan ekonomi), korupsi, penyalahgunaan narkoba; dan
menurunnya kualitas penegakan hukum dan keadilan.

Sebagai seorang muslim, selayaknya kita melakukan introspeksi terhadap keislaman kita. Apakah kita masih layak dianggap seorang muslim kalau kita ikut andil merusak lingkungan alam maupun sosial? Apakah kita masih berhak menyandang gelar kholifah fil Ardhi (Pemimpin di muka bumi)? Apakah kita masih berhak mengemban amanah agama Islam kalau kita mengebiri nilai-nilai Islam yakni perlindungan terhadap sesama dan alam semesta?

Upaya peningkatan kualitas manusia dan lingkungan hidup inilah yang selalu menjadi masalah sentral dan menjadi pusat perhatian para nabi/rasul, para ulama/ ilmuwan/cendekiawan dan para penyelenggara negara/ pemerintahan (pemegang kekuasaan). Para nabi/rosul diutus Allah untuk memperbaiki kerusakan ummat dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan memberikan tuntunan/ pedoman hidup dan kehidupan. sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Anbiya' ayat 107

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Para ulama/ilmuwan/cendekiawan juga pada hakikatnya merupakan pewaris nabi dan rosul. Peran ulama/ ilmuwan/cendekiawan berupaya untuk mengatasi ber-bagai masalah yang berhubungan dengan kualitas kehidupan/lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian pula disusunnya GBHN oleh wakil-wakil rakyat dan penyelenggara negara, pada hakikatnya bermaksud membangun masyarakat/lingkungan hidup yang ber-kualitas, baik kualitas fisik/materiel maupun kualitas non-fisik/immateriel.

Merosotnya kualitas lingkungan itu tidak dapat dilepaskan dari menurunnya kualitas kematangan kejiwaan/emosi pengendalian diri, menurunnya kualitas kematangan ilmu/tuntunan/ konsep-konsep kehidupan, dan menurunnya kualitas kematangan kepekaan/ kepedulian sosial. Dengan kata lain, disebabkan oleh menurunnya kualitas keimanan/ketaqwaan, kualitas ilmu, dan kualitas amal.

Maha besar Allah yang sangat mengetahui segala persoalan manusia ciptaan-Nya (termasuk masalah kualitas kehidupan manusia ini). Dan maha besar Allah yang juga mengetahui bagaimana mengatasi kemero-sotan kualitas lingkungan itu. Salah satu konsep/ sistem Allah untuk memelihara kualitas manusia dan lingkungan hidup ini ialah dengan diwajibkannya "puasa" selama bulan Ramadhan. Kegiatan dalam bulan Ramadhan sarat dengan kurikulum/silabi untuk menga-tasi lingkungan itu, yaitu kurikulum untuk meningkatkan IMTAQ, ILMU, dan AMAL. Ketiga karakteristik "trilogi" ini sangat melekat dalam kegiatan bulan Ramadhan, yang apabila diamalkan dengan baik, Allah menjamin di dalam Q.S. Al-Fathir:29, kita mendapatkan "perniagaan yang tidak akan merugi" (dengan istilah ekologi berarti Allah menjamin "kualitas manusia dan lingkungannya tidak akan merugi/mengalami kemerosotan").

Resume :
Bulan Ramadhan merupakan :

sub sistem/bagian integral dari sistem/ konsepsi Allah yang berhubungan dengan proses PEMELIHARAAN:
PROSES/mekanisme "daur ulang" :

Maha Suci dan Maha Besar Allah yang sangat mengetahui, bahwa sifat/kualitas manusia yang dicipta-kan-Nya adalah makhluk yang sangat lemah/dhoif. Melalui Ramadhan ini, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali nilai-nilai muslim kita. Dengan kita menjadi seorang muslim yang kaffah insya Allah kualitas lingkungan hidup akan terjaga dengan baik.

-v-

Ceramah Ramadhan VII

SYUKUR KEPADA ALLAH ^*)

(Ramadhan: Bulan Yang Patut Disyukuri)

Jamaah qiyamur ramadhan yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, bahwa hari ini kita masih dapat menjalani ibadah puasa dan ibadah shalat tarawih berjamaah. Ajakan syukur ini bertepatan dengan topik ceramah ramadhan yang ditetapkan panitia kepada saya, yaitu "Bersyukur kepada Allah swt.".

Terlalu banyak nikmat Allah kepada kita, sehingga tidak mungkin kita menghitungnya. Allah menyatakan dalam Al Qur'an (Q.S.. Ibrohim : 34 ) :

34. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguh-nya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Karena demikian banyaknya nikmat Allah itu, maka Allah mengingatkan (sekaligus "menantang") kita berulang kali dalam Q.S. Ar-rakhman ayat 13 dst. (31 kali) :

"Dan nikmat Allah manakah yang engkau dustakan?"

Salah satu ni'mat Allah yang sepatutnya kita syukuri ialah datangnya bulan Ramadhan, karena berbagai alasan :
- Pertama, karena Ramadhan menguji keimanan kita. Dengan kita dapat menjalani puasa dan melaksa-nakan jamaah tarawih sampai malam ini, menan-dakan bahwa Allah masih memberikan nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat "iman dan islam"; di samping tentunya nikmat kesehatan dsb. Tanpa iman dan kesehatan, tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah puasa dan shalat dengan baik.
Masih terpeliharanya kualitas "iman dan islam" kita sampai hari ini sepatutnya disyukuri, karena ada orang lain yang hatinya/imannya tetap membeku atau tidak teruji kualitasnya, sehingga ia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini.
- Kedua, kita patut bersyukur karena Ramadhan merupakan "sistem daur ulang (recycling)" atau "proses peremajaan kembali (rejuvenation)", proses "penyuntikan kembali (reinjection)", proses "pengu-atan kembali (reinforcement)", proses "kebangkitan/ kelahiran kembali (regeneration)", proses "pemben-tukan kembali (reconstruction)" dan proses "pemba-haruan kembali (reformation)" yang dibuat Allah untuk memelihara dan meningkatkan :

Ketiga, karena puasa itu sendiri sarat dengan berbagai kenikmatan, a.l. :

"ni'mat maghfiroh" : - Berdasarkan hadits "man shoma romadhona imanan wahtisaaban ghufirolahu maa taqoddamu min dzambih", maka bulan Rama-dhan jelas merupakan "bulan pengampunan/amnesti besar-besaran" dari Allah. Mendapat pengampunan jelas suatu kenikmatan, terlebih secara tidak kita sadari mungkin terlalu banyak dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu.

Terhadap banyaknya nikmat (pemberian) Allah itu, Allah tidak minta "imbalan" apa-apa kepada kita, kecuali hanya meminta kita "bersyukur" dan "ingat" kepada-Nya.
- Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl : 114:

"wasykuruu ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduun"

(Dan syukurilah ni'mat Allah, jika hanya kepadaNya kamu menyem-bah).

Q.S. Al-Baqoroh : 152 :

"Ingatlah kepada-KU, niscaya AKU ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-KU, dan jangan kamu mengingkari (nikmat)-KU".

Q.S.. Ibrohim : 7 :

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguh-nya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Bersyukur atas nikmat Allah, tentunya per-tama-tama harus "ingat" kepada pemberi nikmat (Allah). "Ingat" (dzikir) kepada Allah mengandung makna yang sangat luas. Intinya ialah : "ingat akan segala perintah dan larangannya". Adapun bentuk/perwujudannya dapat bermacam-macam :
- syukur bil-lisan; syukur bil-arkan; syukur bil-qolbi;
- syukur bil-arkan a.l. melaksanakan shalat, puasa, zakat/berinfak/shodaqoh/menolong penderitaan orang lain, dsb.

Semoga kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur.

Ramadhan VIII

RAMADHAN : BULAN PENINGKATAN

KUALITAS KAJIAN AL-QUR'AN ^*)

TURUNNYA AL-QUR'AN:
1. Diturunkan di bulan Ramadhan (Al-Baqarah: 185) :
"syahru romadhonal ladzi unzila fiihil quran, hudal linnaas wa bayyinatim minal hudaa wal furqon"
"Bulan Ramadhan, bulan yg. dalamnya diturunkan Al- Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan bathil)".

Diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam dan dibawa oleh Ruh Al-Amin/Jibril, bukan oleh setan (Q.S.. Asy-Syu'ara) :
- ayat 192 :

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan Semesta Alam".

ayat 193 :

"Dia dibawa turun oleh Ar- Ruh Al-Amin (Jibril)".

ayat 210 :

"Dan Al Qur'an itu bukanlah dibawa oleh syaitan-syaitan".

ayat 211 :

"Dan tidaklah patut mereka (setan) membawa Al Qur'an itu dan tidak akan kuasa".

Diturunkan dengan ILMU ALLAH (Q.S. Hud:14) :

Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?

Al Qur'an MERUPAKAN "ANUGERAH TER-MULIA" :

Sebagai "rahmat" (Al-Qoshosh:86):

Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir.

Di dalam Al-Qur'an terdapat "rahmat dan pelajaran" (Al- Ankabut: 51) :

Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Al-Qur'an merupakan "penawar/obat dan rahmat" (Al-Isro':82):

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Al-Qur'an mengandung "hikmat, petunjuk dan rahmat" (Luqman:1-3) :

"(1) Alif laam miim; (2) Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengan-dung hikmah; (3) menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

Al-Qur'an memberi "petunjuk ke jalan yang lurus" (Al-Isro': 9) dan membawa "kebenaran" (Al-Isro':105) :
- (Ayat 9) :

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

(Ayat 105) :

Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Al-Qur'an diturunkan "tidak untuk kesusahan" (Thoha:2) :

"Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu mendapat kesusahan".

Al-Qur'an "mudah untuk pelajaran" (Al-Qomar: 17, 22, 32, 40) :

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"

Al-Qur'an membawa "kemuliaan dan berkah" (Al-Anbiya') :
- (Ayat 10) :

"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu; maka apakah kamu tidak memahaminya?"

- (Ayat 50) :

"Dan Al-Qur'an ini adalah suatu Kitab (peringat-an) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan; maka mengapa kamu mengingkari-nya?".

Al-Qur'an : "tidak ada keraguan" dan "pe-tunjuk" (Al-Baqoroh ayat 2) :

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

Al-Qur'an : "bacaan yang mulia" (Al-Waqiah) :

Allah bersumpah (ay. 75), dengan sumpah yang besar (ay.), bahwa :

"Sesungguhnya Al-Qur'an itu, BACAAN YANG SANGAT MULIA" (ayat 77);

"Diturunkan dari Tuhan Semesta Alam" (ay.80)

"Maka apakah kamu menganggap REMEH saja Al-Qur'an ini?" (ayat 81).

Al-Qur'an diturunkan "bukan main-main" (At-Thoriq:14) :

"Dan sekali-kali bukanlah dia (Al-Qur'an) senda gurau (bukan main-main)".

AL-QUR'AN HARUS DIPELAJARI (JANGAN DIREMEH-KAN/DILUPAKAN) :

Di dalam Q.S. Thoha:126, Allah menegaskan, bahwa "barang siapa meremehkan/ melupakan Al-Qur'an, maka pada hari akhir nanti Allah-pun akan melupa-kannya/tidak-peduli" :

Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan."

Pengertian "meremehkan" dapat mengandung arti :
- melalaikan "Kitab-Nya" :
  - tidak memiliki Al-Qur'an (sedang buku-buku lain punya);
  - memiliki Al-Qur'an tetapi hanya hiasan/ dipajang dan tidak dibaca (sedang buku lain dibaca/ dipelajari);
- melalaikan "ISI-nya", a.l. :

RAMADHAN : BULAN MEMPELAJARI AL-QUR'AN (BUKAN SEKEDAR "MEMPERI-NGATI" AL-QUR'AN)

Berbagai nama lain Al Qur'an menunjukkan fungsi Al- Qur'an bagi kehidupan manusia. Apakah sebagai petunjuk, sebagai pemberi kabar terhadap segala keterbatasan manusia, sebagai pembeda terhadap apa yang baik dan tidak baik bagi manusia, sebagai pemberi peringatan terhadap tingkahlaku manusia, sebagai sumber ilmu pengetahuan sampai berfungsi sebagai pengobat hati dan fisik manusia.
Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadhan, bukan sekedar untuk diperingati, tetapi untuk dipelajari dan diamalkan. Jadi, Ramadhan bukan sekedar bulan memperingati Al-Qur'an, tetapi bulan yang setiap harinya Al-Qur'an memberi peringatan (petunjuk) kepada kita. Tidak mungkin Al-Qur'an menjadi "huda" (petunjuk/pedoman) kalau tidak pernah dipelajari.
Di dalam Q.S. Al-Fathir:29, Allah mendahulukan/ mengutamakan "yatluuna Kitaballah" ("membaca/ mempelajari Al-Qur'an" atau identik dengan "menuntut ILMU") dari pada "aqomush sholah" (simbol "IMTAQ") dan "anfaquu mimma rozaqnaahum" (berinfak, simbol "AMAL"). Namun ditegaskan, bahwa ketiga-tiganya (ILMU, IMTAQ, AMAL) merupakan "perniagaan yang tidak akan merugi".
Lengkapnya firman Allah itu berbunyi sbb.:

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

Ceramah Ramadhan IX

AL-QUR'AN DAN CINTA ILMU PENGETAHUAN^*)

Topik ceramah Ramadhan yang ditetapkan panitia malam ini ialah "Al-Qur'an dan ajakan untuk mencintai pengetahuan". Membicarakan masalah Al-Qur'an dalam bulan Ramadhan memang merupakan hal yang wajar dan bahkan seharusnya, karena karakteristik Ramadhan tidak hanya masalah "puasa". Sebagaimana disebut dalam Q.S.. Al-Baqoroh ayat 183; tetapi karakteristik Ramadhan ialah bulan turunnya Al-Qur'an sebagai-mana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 185, bahwa :
"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara haq dan bathil)".

Jadi karakteristik Ramadhan terfokus pada dua hal :

bulan diwajibkannya kita berpuasa; dan
bulan turunnya Al-Qur'an untuk dipelajari.

Karakteristik Ramadhan itu (kewajiban puasa dan kewajiban mempelajari Al-Qur'an), pada hakikatnya merupakan "metode Allah" untuk memelihara dan meningkatkan kualitas manusia dan kehidupan. Maha Besar Allah yang sangat mengetahui kualitas manusia yang diciptakannya, yaitu sebagai makhluk yang "dhoif"/lemah ("wa khuliqol insaanu dhoifaan"; Q.S.. An-Ni-saa':28). Oleh karena itu, Maha Besar Allah pulalah yang mengetahui cara/metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas manusia yang lemah itu. Caranya yaitu dengan menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan untuk proses daur ulang ("recycling") dalam rangka meningkatkan kembali kualitasnya. Jadi Ramadhan dijadikan bulan untuk melakukan "rejuvenation", "reinjection", "regeneration", "reinforce-ment", "renovation", dan "reformation" kualitas kema-nusiaan dan sekaligus kualitas kehidupan/kemasya-rakatan.

Apa yang perlu di-"daur-ulang", diperbaiki dan ditingkat-kan kualitasnya? Maha Besar Allah yang menciptakan manusia terdiri dari struktur/organ fisik berupa "kepala" dan "perut" serta organ non-fisik "akal" dan "hati". Kedua organ itu sangat fital. Oleh karena itu kedua organ itulah yang paling penting untuk diproses daur-ulang selama bulan Ramadhan, yaitu dengan cara :
1. "perut" (sebagai simbul nafsu materi/simbul keta-makan, dan simbul kesejahteraan) didaur-ulang dengan disuruh "puasa". Dengan "puasa perut" diharapkan dapat didaur-ulang kualitas "hati/Imtaq"^*) sehingga diharapkan dapat mengendalikan nafsu perut (karena dapat menjadi sumber segala keru-sakan, baik rusak akal, badan dan jiwa), dan sekaligus menuntun nafsu perut itu ke arah yang positif, yaitu kualitas kematangan/ kepedulian/ kepekaan sosial;
2. "kepala" (sebagai simbul "akal"/ilmu/pengetahuan/ konsep/nalar) didaur-ulang dengan disuruh mempela-jari "Al-Quran"; Sasarannya adalah peningkatan kualitas kematangan konseptual/tuntunan dan keilmuan dalam berkehidupan.

Mengapa dikatakan, bahwa Al-Qur'an dapat mening-katkan kualitas kematangan konseptual dan keilmuan dalam berbagai bidang kehidupan? Karena Allah sendiri menyatakan (dengan SUMPAH YANG BESAR, Q.S. Al-Waqiah:75-76), bahwa Al-Qur'an merupakan "BACAAN/KITAB/ILMU yang SANGAT MULIA" ("innahu laquraanun kariim", Q.S. Al-Waqiah:77) dan diturunkan dengan "ilmu Allah" ("annamaa unzila bi 'ilmillaah; Q.S. Hud:14), yang di dalamnya mengandung sumber-sumber "petunjuk/pedoman/konsep/wawasan" dan "pelajaran/ilmu pengetahuan" (di bidang : sejarah, sosial, politik, ekonomi, hukum, etika, biologi, pengeta-huan alam, informasi/komunikasi dsb).

Kalau Al-Qur'an dinyatakan sebagai "Bacaan/ kitab/ilmu yang sangat mulia", maka sewajarnyalah ummat Islam mempelajari/mendalaminya dan tidak meremehkannya begitu saja. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an :
1. Al-Waqiah : 81 :

"Maka apakah kamu menganggap REMEH saja Al-Qur'an ini?"

Dalam Q.S. Thoha: 126 Allah menegaskan, bahwa barangsiapa meremehkan/melupakan Al-Qur'an, maka pada hari akhir nanti Allah pun akan melupa-kannya/tidak mempedulikan.
Selanjutnya Allah berfirman pula dalam Al-Qomar:17, 22, 32, 40 :

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"

Al-Fathir:29 :

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca/mempelajari Kitab Allah (Al-Qur'an) dan mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

Marilah kita jadikan bulan Ramadhan sebagai bulan mempelajari dan meningkatkan kualitas ILMU (Al-Qur'an), kualitas IMTAQ dan kualitas AMAL.

-v-

Ceramah Ramadhan X

AL-QUR'AN DAN UPAYA PENEGAKAN/KEADILAN HUKUM ^*)

Ada dua karakteristik menonjol dari bulan suci Ramadhan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqoroh, yaitu :
1. Ramadhan sebagai bulan puasa (Al-Baqoroh:183); dan
2. Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al Qur'an (Al-Baqoroh:185).

Mengingat dua karakteristik yang demikian, maka wajar dalam kajian/ceramah ramadhan, tidak hanya dibahas hal-hal yang terkait dengan masalah "puasa", tetapi juga yang terkait dengan kajian mengenai isi/tuntunan Al Qur'an itu sendiri. Salah satu kajian tentang Al Qur'an yang ditetapkan panitia untuk ceramah Ramadhan kali ini, berjudul "Al Qur'an dan Upaya Penegakan Hukum".
Pembahasan masalah Al Qur'an dan Penegakan Hukum merupakan masalah yang cukup luas dan tidak dapat dibahas dalam waktu yang relatif sangat singkat (khususnya dalam ceramah KULTUM). Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hanya ingin diungkapkan prinsip-prinsip penegakan hukum menurut tuntunan Al Qur'an, antara lain sbb. :
1. Q.S. An-Nisaa': 58
"Apabila kamu menghukum (menetapkan hukum) di antara manusia, maka hukumlah dengan adil".
Ayat ini mengandung prinsip persamaan/tidak diskri-minatif ("equality/indiskriminatif").
1. Q.S. An-Nisaa': 135
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu".
Ayat ini mengandung prinsip "tidak pilih kasih" ("non-favoritisme dan anti nepotisme") dan prinsip "tidak berpihak" ("fairness/ impartial");
1. Q.S. An-Nisaa':135
"Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan".
(Dengan istilah lain : "Janganlah karena mengikuti hawa nafsumu, kamu menyimpang dari kebenaran/ keadilan").
1. Q.S. Al-Maidah:8
"Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum (golongan), mendo-rong/menyebabkan kamu berlaku tidak adil".

Prinsip yang terkandung dalam sub c dan d di atas adalah, prinsip objektivitas (tidak subjektif).

Berbuat adil merupakan hal yang sangat rahasia dalam benak penegak keadilan. oleh karena itu keadilan tersebut bersumber dari pribadi penegak keadilan itu sendiri. Allah telah mengingatkan bahwa keadilan itu tergantung ketaqwaan seseorang. Dan hanya Allah yang mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Adilkah yang kita lakukan atau tidak adilkah yang kita lakukan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Almaidah ayat 8 :

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kesimpulan :

Hukum (kebenaran/keadilan) harus ditegakkan kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga (ibu/bapak; atasan), karib kerabat maupun kaum/ golongannya;
Hukum (kebenaran/keadilan) harus ditegak-kan secara objektif dengan menghindari/ menjauhi subjektivitas, baik karena hawa nafsu maupun rasa kebencian.

Keadilan dipengaruhi kadar ketaqwaan seseorang kepada Allah.

-v-

Ceramah Ramadhan XI

AL-QUR'AN : SUMBER HUKUM, SUMBER "HUDA", SUMBER "BAYAN" DAN SUMBER "MAW'IDHOH"^*)

Telah sama dimaklumi, bahwa ada 2 (dua) karakteristik yang menonjol dari bulan Ramadhan, yaitu :
- sebagai bulan diwajibkannya orang beriman untuk "puasa" (Al-Baqoroh: 183); dan
- sebagai bulan diturunkannya "Al Qur'an" sebagai "petunjuk dan pembeda" (Al-Baqoroh: 185); à
  "Syahru romadhonal ladzii unzila fiihil qur'anu, hudal linnaasi wa bayyinaatim minal hudaa wal furqon";
Oleh karena itu wajar dalam kajian ramadhan selalu dibahas hal-hal yang terkait dengan masalah "puasa" dan kajian tentang "Al Qur'an".

Kedua karakteristik itu seyogyanya menyadarkan kita, bahwa ada 2 (dua) sasaran utama dari proses daur ulang di bulan Ramadhan ini, yaitu mendaur-ulang kualitas "perut" dan kualitas "kepala" kita; kualitas "hati" (imtaq) dan "akal". Maha Besar Allah yang Maha Mengetahui, bahwa organ utama/fital manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya adalah "kepala" dan "perut", dan oleh karena itu kedua organ fital itu perlu dipelihara kualitasnya (lihat uraian di atas).
Tema kajian yang ditetapkan panitia malam ini adalah "Al Quran dan Hadits sebagai Sumber Hukum". Penetapan judul demikian, mungkin dikaitkan dengan profesi saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum. Namun sebenarnya, dalam konteks dan jiwa Ramadhan, pembicaraan tentang Al Quran dan Al Hadits seyogyanya tidak sekedar sebagai "sumber hukum", tetapi lebih dari itu, yaitu :
- sebagai "sumber petunjuk/tuntunan" dalam berkehi-dupan, seperti ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat Al Baqoroh: 185, yaitu sebagai "HUDAL LINNAAS", dan dalam Q.S. Ali Imron:138 dinyatakan sebagai "BAYANUL LINNAAS" (penerang/penjelas bagi manusia), sebagai "hudal lil-muttaqiin" dan sebagai "maw'idhotul lil-muttaqiin" (pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa).

(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Ali Imron:138)

Jadi singkatnya, Al Q merupakan sumber "hudaa" (petunjuk), sumber "bayaan" (penerang), dan sumber "maw'idhoh" (pelajaran).

Al-Qur'an sebagai "hudal linnaas" (petunjuk bagi manusia) mengandung makna yang sangat luas, yaitu sebagai sumber "hudaa" (petunjuk/pedoman/tuntunan) dalam seluruh bidang kehidupan, baik di bidang hukum maupun dalam bidang kehidupan lainnya (bidang politik, sosial, ekonomi, kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan/pergaulan bermasyarakat dan bernegara, bahkan pergaulan/hubungan internasional dan hubungan dengan alam/lingkungan sekitar).

Oleh karena Al-Qur'an seyogyanya menjadi sumber hukum, sumber petunjuk, sumber penerang, dan sumber pelajaran dalam berbagai bidang kehidupan, maka sepan-tasnya kita mempelajari dan mendalami (melaku-kan telaah) terus menerus isi Al-Qur'an dan sumber-sumber lainnya (Al Hadits), terutama di bulan Ramadhan ini. Tidaklah mungkin Al-Qur'an dan Al-Hadits dapat menjadi sumber petunjuk apabila kita sendiri tidak pernah membaca dan mempelajari/mendalaminya, bahkan meremehkannya. Padahal Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an antara lain dalam :

Al-Waqiah :
Setelah Allah menyatakan "dengan SUMPAH yang BESAR" bahwa Al-Qur'an merupakan "bacaan/kitab/ ilmu yang sangat mulia" (ayat 75-77), selanjutnya Allah berfirman di dalam ayat 81 :

(afabihadzal hadiitsi antum mudhinuun).

"Maka apakah kamu menganggap REMEH saja Al Qur'an ini?"

Dalam surat Thoha: 126 Allah menegaskan, bahwa barangsiapa meremehkan/melupakan Al-Qur'an, maka pada hari akhir nanti Allah pun akan melupa-kannya/tidak mempedulikan.

Al Qomar: 17, 22, 32, 40 :

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"

Al-Fathir: 29 :

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca/mempelajari Kitab Allah (Al-Qur'an) dan mendirikan shalat, dan menafkahkan secara diam-diam dan terang-terangan sebagian rizki yang Kami anuge-rahkan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

Semoga di bulan Ramadhan ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga dapat menjadi sumber hukum, sumber "hudaa", sumber "bayaan", dan sumber "maw'idhoh" dalam kehidupan sehari-hari. Amien.

-v-

Ceramah Ramadhan XII

MANFAAT RAMADHAN BAGI UPAYA TEGAKNYA KEADILAN ^*)

Topik yang ditetapkan panitia kepada saya untuk KULTUM Ramadhan kali ini berjudul "Manfaat Tegaknya Keadilan". Judul demikian terkesan terlalu umum atau seperti topik untuk ceramah umum di bidang hukum, sehingga tidak terkesan kaitannya dengan karakteristik Ramadhan yang biasanya berkisar pada kajian masalah "puasa" dan kajian masalah "Al Quran". Oleh karena itu, agar terkesan ada kaitannya dengan tema Ramadhan, maka judul yang ditetapkan panitia itu saya ubah sedikit, menjadi "MANFAAT RAMADHAN BAGI UPAYA TEGAKNYA KEADILAN".
Manfaat tegaknya keadilan bagi manusia dan kehi-dupan, sudah jelas, karena keadilan merupakan salah satu kebutuhan manusia. MAHA BESAR ALLAH yang Maha Mengetahui kebutuhan manusia akan keadilan itu, sehingga banyak ayat di dalam Al Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dalam segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Di antara ayat-ayat itu, antara lain :

QS. 16 (An-Nahl): 90

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada Kaum kerabat, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

QS.4 (An-Nisaa'): 58

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS.4 (An-Nisaa'): 135

Intinya :

"Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapamu, dan kaum kerabatmu";
"Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan".

QS. Al-Maidah: 8

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.".

QS.42 (Asy-Syuura): 15

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)."

Dari ayat di atas, khususnya yang berbunyi:

"Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. ......",

jelas terlihat bahwa perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama (berlainan agama).

Manusia tidak hanya butuh sesuatu yang bersifat materiel, tetapi juga yang bersifat immateriel (non bendawi). Manusia tidak hanya butuh kesejahteraan lahiriah (materiel), tetapi juga butuh kesejahteraan batiniah (immateriel). Oleh karena itulah sering dinya-takan, bahwa pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga secara immateriel. Kehidupan makmur dan berkecukupan secara materiel bukanlah jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang berkualitas dan menyenang-kan. Apabila di dalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi, dsb.), maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas/menyenangkan.

Beberapa aspek immateriel yang dikemukakan di atas, merupakan kebutuhan rokhani dan sosial budaya manusia yang sangat mendasar. Kebutuhan rokhani dan sosial budaya yang mendasar itulah yang seyogyanya menjadi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, karena sangat diperlukan untuk menjamin adanya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna. Apabila kebutuhan sosial budaya yang sangat fundamental itu tidak terjamin atau tidak terpenuhi, maka akan timbul frustasi, kecemasan dan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya dapat membawa kehancuran eksistensi manusia dan keutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya kebutuhan rokhani dan sosial-budaya yang fundamental itu merupakan "sumber polusi" yang dapat menimbukan pencemaran sosial dan budaya yang merupakan bagian dari pencemaran lingkungan.

Uraian di atas ingin menegaskan, bahwa pembangunan dan penegakan hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Oleh karena itu, apabila saat ini penegakan hukum dan keadilan dirasakan sedang mengalami penurunan kualitas (berarti kebutuhan immateriel itu tidak terpenuhi), maka wajar dirasakan adanya penurunan/kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat, antara lain "hilang/ menurunnya nilai keepercayaan, munculnya keresahan/ kecemburuan sosial, kebencian, anarkhi, perbuatan main hakim sendiri" dsb.

Namun memang harus diakui, bahwa kebutuhan imma-teriel yang berupa keadilan ini, dalam kenyataannya tidak mudah diwujudkan (dipenuhi). Oleh karena itu sering muncul ungkapan ironis, bahwa cukup banyak lembaga/badan peradilan di Indonesia (bahkan di dunia), tetapi tidak banyak keadilan yang dijumpai/ditegakkan. Bahkan ketidakadilan terdapat dimana-mana, tidak hanya di bidang hukum (peradilan), tetapi juga di semua bidang kehidupan. Ada ketidakadilan politik, ketidak-adilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidak-adilan di bidang pendidikan, di bidang kesempatan kerja, di bidang pemerataan penghasilan/upah, di bidang rumah tangga dsb.

Jadi masalahnya bukan terletak pada apa "manfaat tegaknya keadilan", tetapi pada "bagaimana keadilan itu ditegakkan". Dalam konteks Ramadhan, masalahnya adalah "SEJAUH MANA RAMADHAN MAMPU MEM-BERIKAN MANFAAT/SUMBANGAN BAGI UPAYA TEGAKNYA KEADILAN"? atau "SEJAUH MANA PERANAN RAMADHAN DALAM MENUNJANG TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN"?

Dengan terus menerus melakukan kajian Al-Quran selama Ramadhan, termasuk memahami dan mengha-yati tuntunan Tuhan tentang keadilan sebagaimana dikemukakan di atas, jelas diharapkan dapat menunjang tegaknya "Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (seperti ditegaskan dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 jo. No. 35/1999, yang saat ini telah diganti dengan UU No. 4/2004). Terlebih apabila selama Ramadhan dapat diraih nilai-nilai kejujuran, ke-imanan, dan ketaqwaan yang menjadi inti tujuan dan hakikat puasa. Dengan kejujuran, keimanan, dan ketaqwaanlah, keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan di atas itu baru dapat dilaksanakan.

Dalam tuntutan Allah di atas antara lain dinyatakan : "tegakkan keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu" (An-Nisaa':135). Ini berarti harus ada "kejujuran" dalam menegakkan ke-adilan. Insya Allah nilai/sikap jujur ini dapat diraih melalui puasa, karena orang berpuasa dilatih untuk selalu jujur di hadapan Allah bahwa dirinya berpuasa (tidak makan/ tidak minum dsb.) pada hari itu, walaupun sebenarnya bisa saja dia berlaku tidak jujur dalam berpuasa.

-v-

Cara Menerbitkan/Mengurus ISBN

2010-08-10T00:54:00.000-07:00

Berbekal informasi dari blog www.penerbitanbuku.wordpress.com, saya berangkat menuju Perpustakaan Nasional di Salemba bersama kawan saya Ahmad Fauzi untuk mengurus ISBN sebuah buku.

Tahapannya rupanya cukup singkat dan mudah. Persyaratannya sebagai berikut:

1.Membuat surat permohonan penerbitan ISBN untuk buku terkait dari penerbit, berstempel penerbit (Tidak ada format baku, yang penting substansinya)
2. Naiklah ke lantai II perpusnas RI cari bagian yang mengurusi ISBN
3. Membuat pernyataan penerbit, formnya disediakan, jangan lupa bawa stempel penerbit,(pernyataan ini khusus bagi penerbit yang pertama kali mengajukan ISBN)
4. Mengisi formulir yang telah disediakan (seputar identitas/profil penerbit)
5. Serahkan foto kopi: cover bagian depan dan bagian dalam, daftar isi dan kata pengantar buku (notes: nama penerbit wajib tercantum di cover depan dan dalam)
6. bayar Rp. 25 ribu (jika hanya ISBN), Rp 60 ribu (jika ingin ISBN+barcode)
7. ucapkan terima kasih.

Proses keseluruhan di atas hanya sekitar 5-10 menit, salut untuk pelayanan prima perpusnas RI.

Jika kita jauh dari Jakarta, cukup kirimkan persyaratan di atas melalui fax (bukti transfer dana untuk ISBN difax juga).

Untuk lebih lengkapnya lihat dalam situs www.pnri.go.id

Semoga bermanfaat.

Memahami Bahasa Hukum

2010-07-06T17:32:00.001-07:00

Alm Baharudin Lopa dalam sebuah buku bertemakan korupsi pernah mengeluhkan kesalahan wartawan dalam mengutipkan istilah hukum yang dilontarkannya dalam wawancara.

Baru-baru ini saya berkawan dengan seorang wartawan, perkawanan mutualisme, saya belajar media, ia belajar hukum. Mungkin karena kelelahan beberapa istilah yuridis keliru dituliskannya. Berikut saya kutipkan berita dan catatan saya di akhir tulisan ini.

Temuan BPK Dugaan Awal Korupsi

Selasa, 06-Juli-2010, 08:08:17
Penyimpangan Anggaran di SKPD Pemprov

SERANG - Hasil temuan penyimpangan anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten sebesar Rp 13,08 miliar pada tahun anggaran 2009 memungkinkan adanya tindak pidana. Untuk itu harus diselidiki oleh kejaksaan dan kepolisian.
"Temuan BPK tersebut merupakan bahan setengah matang yang bisa jadi dasar terjadinya dugaan tindak pidana korupsi," kata akademisi Fakultas Hukum Untirta Ferry Faturachman saat dihubungi Radar Banten, tadi malam, melalui ponsel.
Kata Ferry, untuk menindaklanjuti temuan BPK dapat melalui tiga institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan jika dugaan korupsi lebih dari Rp 1 miliar bisa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tiga gerbang penegak hukum tersebut bisa menjadi jalur untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan daerah dan temuan BPK menjadi lampiran dan dilengkapi dengan bukti lainnya. Jadi temuan BPK hanya bahan dasar," ujarnya.
Menurut Ferry, kerugian daerah yang ditemukan BPK dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bukan kali pertama, karena tahun sebelumnya juga terjadi namun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Padahal, kata Ferry, meski setengah matang, temuan BPK merupakan bahan penting yang bisa menjadi barang bukti di pengadilan. Bisa jadi, lanjutnya, dalam temuan BPK itu belum ditemukan atau tidak ada bukti terjadi tindak pidana korupsi, tapi jika ditelusuri dan dilengkapi lebih lanjut, bukan tidak mungkin menjadi dugaan korupsi yang terbukti.
Menurut Ferry, dalam KUHP yang menjadi dasar penegak hukum melakukan penyelidikan karena ada laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan. Sehingga, kata dia, harus ada laporan masyarakat ke penegak hukum agar menindaklanjuti temuan BPK.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bante belum menerima berkas temuan BPK. Lantaran itu, Kejati belum mengetahui proyek-proyek bermasalah di beberapa SKPD di lingkungan Pemprov.
"Saya juga tak tahu kenapa Kejati tak diberi tembusan atau berkas LHP BPK tersebut," ujar Kasipenkum Kejati Mustaqim, Senin (5/7). Mustaqim mengutarakan, data yang diterbitkan Radar Banten mengenai dugaan penyimpangan di sejumlah SKPD berdasarkan LHP BPK dapat menjadi informasi awal untuk melakukan telaah terhadap dugaan penyelewengan yang selanjutnya akan dibuat tindak lanjut. "Apakah nantinya akan dilakukan penyelidikan atau tidak. Ini yang harus dilakukan oleh kami," ujarnya.
Mustaqim juga menegaskan, saat ini belum menangani dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang paling besar dugaan penyimpangannya hingga mencapai Rp 5,2 miliar. Namun Mustaqim mengakui pernah mendengar bahwa kasus dugaan korupsi itu sedang ditangani Polda Banten. "Hingga saat ini Polda Banten belum mengirimkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan-red), mungkin masih lid (penyelidikan-red). Bila sudah dik (penyidikan-red) maka harus ada SPDP," katanya.

KETERANGAN TERTULIS
Menanggapi temuan penyimpangan di sejumlah SKPD di Pemprov Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi dan Inspektur Provinsi Banten Asmudji HW memberikan keterangan tertulis kepada Radar Banten, Senin (5/7). Dalam keterangan tertulisnya itu, Pemprov Banten menegaskan sudah menindaklanjuti LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2009.
Bahkan, hanya berselang satu hari (25 Juni 2010) setelah Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI ke DPRD Provinsi Banten tanggal 24 Juni 2010, Pemprov Banten telah mengundang BPKP dan BPK untuk membahas temuan tersebut, kendati batas waktu yang diberikan untuk memperbaiki temuan 60 hari atau 2 bulan.
"Ini sejalan dengan tekad Pemprov untuk meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun depan," kata Sekda Muhadi.
Inspektur Provinsi Banten Asmudji menambahkan, realisasi belanja pemeliharaan di Biro Umum dan Perlengkapan yang dinilai melebihi standar harga satuan senilai Rp 551.943.220, telah dijelaskan kepada BPK. "Demikian pula dengan hal pembayaran pengadaan peralatan kantor melebihi prestasi
sejumlah Rp 38.612.000 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Banten sudah
dikembalikan ke kas negara dan masalah ini telah mendapat catatan 'sudah dipulihkan' pada LHP BPK ," terang Asmudji.
Kata Asmudji, catatan sudah dipulihkan itu juga meliputi berbagai temuan lain yaitu pembayaran proyek pembangunan rumah pompa dan instalasi balai benih ikan air tawar melebihi prestasi senilai Rp 17.578.047, serta kelebihan pembayaran pembangunan talud di Pelabuhan Labuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten.
"Kelebihan perhitungan penyesuaian harga senilai Rp 164.435.000 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 250.247.913 pada proyek pembangunan Masjid Raya di KP3B juga telah dibayarkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (SDA dan Perkim) dan mendapat catatan sudah dipulihkan. Sementara kelebihan pembayaran pada 13 proyek
pembangunan jalan akses sentra produksi KPP senilai Rp 338.163.367 telah dibayarkan sebagian sebagai bentuk proses penyelesaian," paparnya.
Terkait tunggakan pengembalian dana tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Banten periode 2004 – 2009 senilai Rp 213.175.000 dan biaya penunjang operasional pimpinan senilai Rp 24.400.000 telah diupayakan pengembaliannya. Sedangkan terkait kemahalan harga pengadaan alat peraga/praktik senilai Rp 367.150.375 pada Dinas Pendidikan (Dindik) Banten, telah mengembalikan sebagian dan akan terus memulihkan. "Menyangkut kemahalan harga pengadaan alat kesehatan (alkes) pelayanan kesehatan rujukan dan khusus senilai Rp 5.248.359.210 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten sedang dalam proses penyelesaian," jelasnya.
Untuk keterlambatan bendahara pengeluaran mengembalikan sisa uang persediaan (bukan upah pungut) tahun anggaran 2009 ke kas daerah senilai Rp 766.808.224, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) telah mengembalikan sepenuhnya. Sedangkan denda keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah Rp 143.588.638 serta setoran pajak terhutang Rp 607.745.526, DPKAD segera bertemu dengan pihak penyedia bahan bakar (Pertamina, Petronas, Shell, dan AKR).
"Temuan yang bersifat administratif sudah disiapkan penyelesaiannya dan Pemprov Banten optimistis dapat menyelesaikan dengan tuntas jika melihat batas waktu yang diberikan 60 hari atau 2 bulan lamanya," kata Asmudji.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten Irfan Maulidi yang juga Koordinator Komisi III enggan menanggapi temuan LHP BPK. Kata Irfan, DPRD Banten ingin membuat budaya elegan dalam menanggapi LHP BPK. "Maksudnya, kita semua termasuk DPRD pasti punya masalah, jadi kalau margin error masih batas kesalahan manusia kita sama-sama memperbaiki dan kita nanti memperingatkan kepada SKPD untuk segera memperbaiki," tandas Ketua DPW PKS Banten ini.
Wakil Ketua DPRD Banten Ratu Tatu Chasanah yang juga Koordinator Komisi V menambahkan, pimpinan DPRD Banten ingin menuntaskan masalah LHP BPK. Oleh karena itu, kata politisi Partai Golkar ini, LHP BPK akan dibahas setiap komisi dengan SKPD mitra yang menjadi penyebab WDP.

Catatan Saya:

Judul berita sudah tepat "Temuan BPK Dugaan Awal Korupsi," namun
ada beberapa hal keliru sederhana tapi karena berkaitan dengan terminologi yuridis maka artinya menjadi lain sebagai berikut:

....bisa menjadi barang bukti di pengadilan (teks berita). Yang dimaksudkan adalah alat bukti
....dalam KUHP yang menjadi dasar penegak hukum melakukan penyelidikan karena ada laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan (teks berita). Yang dimaksud adalah KUHAP.

KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP=Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Bisa jadi, lanjutnya, dalam temuan BPK itu belum ditemukan atau tidak ada bukti terjadi tindak pidana korupsi, tapi jika ditelusuri dan dilengkapi lebih lanjut, bukan tidak mungkin menjadi dugaan korupsi yang terbukti (teks berita). Maksud saya begini, temuan BPK itu belum menjadi bukti kuat adanya tindak pidana korupsi ataupun tidak adanya korupsi, jadi belum mutlak benar. Untuk itu harus diuji di pengadilan. Sebagai contoh, dalam pengamatan saya ada dua LHP BPK yang menyatakan terjadi kerugian negara, namun dalam pembuktian di persidangan menjadi gugur dan tidak terjadi kerugian negara.
1. Kasus Randis (Kendaraan Dinas) Kabupaten Serang.
  LHP BPK menyebutkan ada kerugian negara sekitar Rp.250 juta. Jumlah uang tersebut rupanya sebagai pembayaran dua unit sepeda motor patwal (patroli pengawal) yang indent karena diproduksi di luar negeri, CBU (completly built up). Dalam masa-masa persidangan dua unit sepeda motor CBU itu rupanya tiba. Hakim lalu menanyakan pada ahli dari BPK apakah jika motornya sudah datang maka tetap terjadi kerugian negara? Ahli dari BPK hanya menjawab diplomatis, "kami kan menghitung pada saat motor itu belum datang." Pertanyaan dan jawaban itu berulang beberapa kali karena hakim menginginkan jawaban tegas ya atau tidak dari ahli. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa kerugian negara tidak terjadi. Hakim memvonis vrijpraak (vonis bebas) terdakwa.
2. Kasus Akses Jalan PIR (Pasar Induk Rau)
  LHP BPK menyebutkan terjadi kerugian negara Rp 5 Milyar dan Potensi Kerugian negara Rp. 4 Milyar. Dalam persidangan, ahli BPK lulusan Ausie yang membuat LHP BPK tersebut mengungkapkan bahwa setiap pemeriksaan (tes) terdiri dari formal test dan substantive test. Tes formal adalah pemeriksaan administrasi sementara substantive test adalah pemeriksaan lapangan. Derajat substantive test lebih tinggi dari formal test, "over form test," ujarnya di persidangan. LHP BPK tersebut hanya melakukan tes formal tanpa disertai substantive test. Menurutnya, orang yang mengerti keuangan pasti akan mengerti bahwa LHP BPK ini belum sempurna karena di akhir laporan timnya menuliskan bahwa LHP BPK ini belum meliputi substantive test. Hakim lalu menjelaskan bahwa saksi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan pemeriksaan lapangan atas tagihan Rp 11 Milyar dari PT Sinar Ciomas, hasil dari uji laboratorium PU menyimpulkan bahwa bahan material, ketebalan ATB (jenis lapisan aspal) dll menunjukan kualitas yang baik, bahkan di beberapa tempat lebih tebal dari standar yang ditentukan, lebih tebal lebih baik. Namun pemeriksaan lapangan menunjukan nilai pekerjaan hanya Rp. 9 M, bukan Rp. 11 M sebagaimana diklaim Sinar Ciomas. Pemkab Serang lalu membayar Rp. 5 M dan berhutang Rp. 4 M. Kemudian Hakim menanyakan pada ahli dari BPK rasionalisasi antara pemeriksaan lapangan PU dan LHP BPK. Dengan cerdas dan diplomatis, ahli BPK tersebut berujar "Bapak kan tadi nanya seandainya, jadi saya jawab seandainya juga, seandainya pemeriksaan lapangan itu ada saat kami membuat LHP BPK ya tentu hasilnya juga berubah, karena kami hanya melakukan tes formal, tidak punya kompetensi melakukan substantive test, biasanya kami bermitra dengan Bina Marga Jakarta untuk substantive test, tapi mereka tidak melakukan itu meskipun kami telah memintanya."
  Hakim lalu menyimpulkan tidak terjadi kerugian negara, terdakwa divonis bebas (vrijpraak).

Jadi kesimpulannya bahwa LHP BPK itu belum mutlak benar atau salahnya. Dengan adanya LHP BPK belum dapat dikatakan bahwa tidak terjadi tindak pidana korupsi ataupun terjadi tindak pidana korupsi. Untuk membuktikannya harus dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Namun jika kasusnya telah nampak titik terangnya, kepolisian, kejaksaan ataupun KPK dapat menyimpulkan apakah kasus itu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Rencana Penerbitan Buku Baduy (Konversi Tesis)

2010-07-01T17:20:00.000-07:00

Alhamdulillah, tanggal 28 Juni 2010, Tesis saya tentang Hukum Pidana Adat Baduy diujikan. Pengujinya suka pada tema tesis dan minta cetak tesis hard covernya. Sesuai rencana tesis ini akan saya konversikan menjadi buku. Namun sebelum itu, saya masih harus ke Baduy sekali lagi untuk mengonfirmasikan konten tesis pada Ayah Mursyid, Jaro Dainah, Jaro Sami, Haji Sapin. Selain itu, Prof Barda Nawawi Arief meminta saya untuk tidak tergesa-gesa menerbitkan."Endapkan dulu satu tahun," katanya menutup ujian.

Jadi paling tidak dalam waktu dekat ini saya akan mencari lembaga donor untuk bisa mengadakan semacam FGD (Foccus Group Discussion) dengan stakeholder di Baduy untuk kepentingan penerbitan buku. Sebenarnya ada sebuah penerbit di Jogja yang sudah bersedia menerbitkan naskah tesis tersebut, namun sepertinya penerbit tersebut sedang mengalami masalah finansial.

Baduy adalah masyarakat adat di Selatan Banten yang masih teguh melestarikan hukum adat. Tahun 2005 pernah terjadi kasus pembunuhan yang menggegerkan masyarakat Banten. Pembunuhan itu dilakukan oleh Sadim, warga Cikeusik Baduy Dalam. Sadim melakukan pembunuhan dalam keadaan tidak sadar. Dua yurisdiksi kriminal terjadi atas kasus Sadim. Sadim dihukum oleh hukum negara selama 7 bulan 8 hari. Sadim kemudian menjalani hukum Adat Baduy, ditahan selama 40 hari sebelum disidangkan oleh peradilan adat Baduy. Sadim kemudian meninggal dalam masa penahanannya. Ini persoalan beban hukum lokal atas hukum nasional. Ini persoalan akses terhadap keadilan.

Alhamdulillah, June 28th, 2010, my thesis about Baduy Customary Criminal Law was examinated. Examiners liked the theme of the thesis and ask the hard covers version. According to plan, I will convert this thesis into a book. But before that, I still have to Baduy once again to confirm the thesis content on Mursyid father, Jaro Dainah, Jaro Sami and Haji Sapin. In addition, Prof. Barda Nawawi Arief asked me not to publish in a hurry. "wait about one year," he said, closing the exam. So at least in the near future I will be looking for donors to be able to hold such a FGD (Foccus Group Discussion) with Baduy Community in order to book publishing. Actually there is a publisher in Yogyakarta that was willing to publish the thesis manuscript, but it seems publishers has a financial problems.

Baduy is an indigenous in South Banten which still preserve the adat law. In year 2005 there was a shocking murder cases In Baduy. The killing was done by Sadim, residents Cikeusik, Inner Baduy . Sadim commit murder in a state of unconsciousness. Two criminal jurisdiction over in Sadims case. Sadim punished by state law during the seven months eight days. Sadim then underwent Baduy Customary law, detained for 40 days before trial by a Baduy judicial customary. Sadim later died in his incarceration. It is about indigenous facing the national law. It is about access to justice.